30 Maret, 2018

FUNGSI NOMOR LETTER C DAN PERSIL DALAM SERTIFIKAT TANAH

LEGAL OPINION
Question: Di sertifikat tanah kami, ada tercantum nomor letter C dan persil. Fungsinya apa? Kok di sertifikat tanah BPN ini, ada istilah “Letter c” segala? Bukannya antara girik dan sertifikat. itu beda?
Brief Answer: Sertifikat yang “alas haknya” berangkat dari penguasaan secara fisik selama sekian tahun tertentu terhadap tanah girik, maka para pemegangnya memiliki hak prerogatif dapat meningkatkan statusnya lewat permohonan pencatatan hak atas tanah ke hadapan Kantor Pertanahan setempat, sehingga ketika terbit Sertifikat Hak Atas Tanah, surat girik tanah itulah yang menjadi salah satu bagian dari “warkah tanah” terkait penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimohonkan oleh yang bersangkutan.
Fungsi utama tetap dicatatkannya nomor petok “Letter C” serta persil, tidak lain untuk tata arsip pemetaan tanah yang secara real dipetakan oleh buku tanah dan peta tanah pada masing-masing kantor kelurahan maupun kantor kepala desa setempat. Nomor-nomor itulah yang pada tepatnya akan menunjuk titik-titik batas tertentu suatu bidang tanah, sebagaimana tercatat dan dipetakan pada peta tanah kantor desa, guna mengetahui pemilik serta batas-batas kapling bidang tanah.
Surat ukur Kantor Pertanahan sebagaimana tertuang dalam surat ukur sertifikat hak atas tanah, pada dasarnya merupakan verifikasi lapangan atas peta bidang tanah yang tercatat di Kantor Desa. Dengan demikian, menjadi tidak mengherankan bila surat girik sekalipun, memiliki juga surat ukur, yang dibuat berdasarkan nomor petok Letter C dan nomor persil.
PEMBAHASAN:
Sementara untuk memahami perbedaan antara nomor “Letter C” dan nomor persil, untuk lebih mudahnya SHIETRA & PARTNERS akan merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 1338 K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015, perkara antara:
- SAIMIN, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat; melawan
1. RIWANI AL. BU LILIK; 2. MARIONO; 3. ZAENAL AL. SENOL, selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat.
Penggugat mengklaim sebagai pemilik sebidang tanah girik sebgaimana tercatat persil 157, Petok Nomor 1352, Klas D.IV, luas ± 529 M², atas nama G. Saimin. Mulanya pada Tahun 1973, tanah tersebut pernah ditempati oleh Tergugat I bersama suami dan anaknya, yaitu Tergugat II dan III dengan dasar numpang karang untuk sementara, dengan janji sewaktu-waktu diperlukan akan akan dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun.
Karena sekarang ini Penggugat memerlukan tanah tersebut, maka Penggugat pada tahun 2012 meminta kembali bidang tanah kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I dan atau para Tergugat tidak mau menyerahkan objek tanah, dengan alasan tanah sengketa tersebut telah dibeli. Penggugat menyimpulkan, perbuatan para Tergugat dengan tidak mau menyerahkan dan tetap penguasan tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
Sementara pihak Tergugat dalam sanggahannya membantah, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini merupakan perkara waris atas harta peninggalan dari almarhum P. Sa’dima dan B. Sa’dima. Dalam perkara ini, yang menjadi obyek sengketa yaitu sebidang tanah seluas ± 529 M² (dari luas 0.305 da) Petok C Nomor 1352, Persil 157, D.IV.
Objek tanah merupkan harta peninggalan dari almarhum P. Sa’dima dan Bu Sa’dima yang sampai saat ini masih belum terbagi waris, dimana obyek sengketa tersebut adalah sebagian dari harta peninggalan almarhum dan almarhumah P. Sa’dima dan B. Sa’dima yang semula tercatat dan terdaftar dalam Buku Desa Letter C, Nomor 890, Persil 157 D.IV/luas ± 3.050 M², atas nama P. Sa’dima Riko.
Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2013/PN.Jr., tanggal 8 Mei 2014, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh kuasa insidentil Penggugat dalam positanya didalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah terletak di Dusun Lamparan, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember tercatat dalam persil 157, Petok C. Nomor 1352, Kelas D.1, luas kurang lebih 529 M² (dari luas 0,305 da) atas nama G. Saimin (Penggugat) dengan batas-batas: Utara Jalan; Selatan: Rumah B. Julls/B. Arip; Timur: Rumah P. No/P. Roy dan Barat Jalan;
“Menimbang bahwa dari dalil tersebut diperoleh fakta. bahwa Penggugat tidak menjelaskan obyek sengketa tersebut dari siapa dan bagaimana cara perolehannya dan sejak tahun berapa Penggugat memperoleh obyek sengketa;
“Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh kuasa Penggugat ketiganya adalah merupakan surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak baik itu daftar keterangan obyek untuk Ipeda Pedesaan tertanggal 23 September 1983, surat dari Kantor Inspeksi PBB Jember yang menjawab surat dari Penggugat maupun laporan survey yang dilakukan oleh Kantor Pajak dan bukan merupakan bukti sah atas kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa. Semuanya hanya bukti untuk pajak Ipedanya saja;
“Menimbang, bahwa dari surat bukti P-I dan P-2 diperoleh fakta yang janggal, dimana dalam satu C Desa terdapat 2 (dua) nomor Persil yaitu Letter C. Nomor 1352 atas nama G. Saimin terdapat Persil 151 dan Persil 157, keduanya berupa tanah darat;
“Menimbang bahwa dalam bidang hukum pertanahan, Letter C adalah bagian dari persil, karena Letter C adalah menunjukkan siapa pemiliknya atau yang menguasai tanah tersebut, sedangkan persil adalah menunjukkan dimana blok tanah tersebut letaknya. Persil terdiri atas banyak Letter C, kebalikannya Letter C hanya ada 1 untuk 1 tanah;
“Menimbang bahwa dengan demikian maka diperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa yang seluas kurang-lebih 529 M² merupakan bagian dari tanah yang masih milik Sa'dima Riko seluas 3.050 M², dan Penggugat telah menutupi tentang peroleh obyek sengketa tersebut;
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri diatas kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 364/PDT/2014/PT.SBY., tanggal 21 Februari 2014. Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Tergugat adalah cucu dari pemilik asal tanah obyek sengketa dan telah pula memberikan ganti-rugi kepada Penggugat, sehingga Tergugat bukan menumpang akan tetapi adalah pemilik atas tanah obyek sengketa;
“Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat maka pertimbangan dan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi) dipandang tepat;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAIMIN tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SAIMIN tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM