09 Maret, 2018

ANTARA NOVUM, KASASI, & PENINJAUAN KEMBALI

LEGAL OPINION
Question: Kenapa Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) bilang kalau mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, tanpa disertai adanya novum (bukti baru), maka dapat dipastikan PK akan ditolak Mahkamah Agung? Bukankah alasan mengajukan PK itu tidak hanya berupa adanya novum?
Brief Answer: Karena memang demikianlah praktiknya di lembaga Mahkamah Agung RI selama ini, secara de facto, bukan de jure. Dari hasil telaah terhadap ratusan putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali, hampir dapat dipastikan permohonan Peninjauan Kembali tanpa adanya novum yang bersifat menentukan, maka permohonan demikian akan dianggap sebagai permohonan Peninjauan Kembali yang sumir, alias dipandang sebagai spekulatif belaka.
PEMBAHASAN:
Simak tumpang tindih alasan permohonan Peninjauan Kembali terhadap permohonan Kasasi, dengan membandingkannya dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:
“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:
a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”
Pasal 34 UU Mahkamah Agung:
“Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-undang ini.
Betul bahwa alasan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali, seolah jauh lebih beragam ketimbang alasan pengajuan Kasasi. Namun pada prinsipnya hanyalah replikasi dari alasan pengajuan Kasasi, sehingga praktis hanya novum yang secara de facto menjadi satu-satunya alasan paling rasional untuk mengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebagai antinomi dari alasan permohonan kasasi yang tidak menyentuh aspek alat bukti sebagai ranah judex jure (hanya memeriksa penerapan hukum yang berlaku).
Meski demikian, ketika perkara memasuki tingkat Peninjauan Kembali, sifat judex jure melebur separuhnya dengan sifat judex factie, meski yang menjadi perhatian sentral tetap pada alat bukti baru (novum). Pasal 66 UU Mahkamah Agung:
(1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
(2) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.
(3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.”
Bandingkan dengan alasan berikut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 UU Mahkamah Agung:
“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”
Kini, mari kita bahas falsafah dibalik latar belakang kebijakan Mahkamah Agung RI untuk hanya mengakui alasan Peninjauan Kembali dengan mempersempit aturan peraturan perundang-undangan yang ada, dengan sebatas pengakuan terhadap novum—terlepas dari betapa ganjilnya suatu putusan yang telah “berkekuatan hukum tetap” (inkracht) dengan melewati rangkaian Pengadilan Negeri hingga Kasasi, namun masih dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali untuk menganulir putusan yang sejatinya telah “berkekuatan hukum tetap”.
Pada dasarnya, instansi yang memutus permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali ialah lembaga yang sama, yakni para Hakim Agung yang bernaung dibawah atas Mahkamah Agung RI. Jika warga negara, entah perkara pidana maupun perkara perdata mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan alasan “kelalaian / kekhilafan hakim dalam memutus”, maka sejatinya alasan demikian adalah senada / kongruen terhadap alasan pengajuan Kasasi yang sebelumnya telah diajukan dan diputus.
Bila terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan warga bersangkutan, kemudian dikabulkan Mahkamah Agung dengan menganulir putusannya sendiri di dalam tingkat Kasasi, tanpa adanya novum apapun yang diajukan oleh pemohon, maka sama artinya Mahkamah Agung mau mengakui bahwa lembaganya telah membuat kekeliruan fatal terhadap nasib warga negara dengan menerbitkan putusan kasasi yang “lalai saat menerapkan hukum”. Tentu saja, Mahkamah Agung RI tidak berniat untuk menampar wajah instansinya sendiri.
Alasan-alasan pengajuan Peninjauan Kembali lainnya, sejatinya hanyalah derivatif dari alasan-alasan pengajuan permohonan Kasasi, meski dalam alasan pengajuan Peninjauan Kembali tampak lebih beragam jenis alasan pengajuannya, namun sejatinya masih dalam lingkup “genus” yang sama, yakni “kesalahan dan kelalaian penerapan hukum”.
Mungkin alasan pengajuan Peninjauan Kembali tanpa novum, hanya relevan bila warga negara mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa pemohon sebelumnya pernah melalui tahapan kasasi, sehingga Mahkamah Agung belum pernah memeriksa substansial dari perkara yang pemohon, baik dari segi aspek yuridis penerapan hukumnya maupun alat bukti-alat bukti yang ada.
Namun tetap saja, timbul pertanyaan kemudian, mengapa pemohon yang bersangkutan dahulu kala tidak mengajukan upaya hukum kasasi? Bukankah dengan tidak mengajukan upaya hukum kasasi, maka yang bersangkutan dianggap sebagai telah menerima dan cukup puas terhadap amar putusan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi?
Dengan membatasi alasan pengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, merupakan cara Mahkamah Agung RI untuk membuat produk putusannya sebagai Lembaga Yudikatif, tampak berwibawa dan elegan—disaat bersamaan menghindari terbentuknya moral hazard dengan “menjilat ludah sendiri” dalam putusan sebelumnya (Kasasi).
Tentu, kita tidak ingin memberi stigma pada Mahkamah Agung RI sebagai lembaga plin-plan sebagaimana dipertontonkan secara vulgar dan mencolok sebagaimana Mahkamah Konstitusi RI yang bahkan kerap melanggar putusan yang diterbitkan lembaganya sendiri sebelumnya, yang notabene telah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung RI, dalam berbagai putusannya, setidaknya masih menampilkan wajah “rasional” serta “reliable”.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM