29 Maret, 2018

ANJURAN MEDIATOR DISNAKER BERSIFAT ORANG-PERORANGAN PEKERJA

LEGAL OPINION
Question: Mediasi perundingan tripartit di Disnaker (Dinas Tenaga Kerja), bisa memakan waktu berbulan-bulan, sementara kondisi saat ini sudah di-PHK. Untuk hemat waktu, agar bisa segera mengajukan gugatan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial), apa boleh pakai Surat Anjuran Disnaker yang dipunyai mantan pekerja lain, karena masalah hukumnya sama, antara para pekerja yang sebelumnya telah di-PHK dan kasus yang kini saya alami?
Brief Answer: Perundingan Bipartit masih dimungkinkan untuk seketika dilompati menuju perundingan Tripartit, namun risalah mediasi yang diperantai Mediator Disnaker, menjadi prasyarat mutlak sebelum para pihak dapat bersengketa di Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial, yakni risalah sengketa antara Penggugat dan Tergugat, bukan risalah yang ditujukan bagi pekerja lainnya—sekalipun isu hukum yang melatar-belakanginya serupa. Anjuran Mediator Disnaker bersifat individual sekaligus personal pihak-pihak yang saling bersengketa.
PEMBAHASAN:
Sebagai ilustrasi konkret, terdapat cerminan kasus yang menjadi rujukan SHIETRA & PARTNERS, sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 767 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 29 September 2016, perkara antara:
- PT. TITANI ALAM SEMESTA, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
1. PARTINI; 2. TASRI, selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat.
Penggugat merupakan Pekerja pada perusahaan Tergugat, namun Penggugat sudah merasa tidak dapat melakukan pekerjaan secara maksimal disebabkan kondisi fisik yang menurun, karena sudah memasuki usia yang wajar untuk pensiun, yang tidak lagi produktif dalam melakukan pekerjaan.
Penggugat mengajukan pensiun secara tertulis kepada Tergugat, dimana Tergugat memberikan tanggapan, bahwa untuk masalah usia pensiun masih menunggu keputusan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelesaian.
Dikarenakan PKB di PT. Titani Alam Semesta masih dalam proses dan berdasarkan PKB PT. Titani Alam Semesta periode 2002-2004, terdapat pengaturan dalam Pasal 11 ayat (8) yang mengatur bahwa batas usia pensiun adalah 55 tahun, dan Pasal 40 ayat (3) yang menyatakan:
“Pada saat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini habis masa berlakunya sementara perjanjian yang baru belum disahkan, Pimpinan Unit Kerja (PUK) dan Pengusaha sepakat untuk tetap menggunakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini sampai tersusunnya Perjanjian Kerja Bersama yang baru.”
Penggugat mendalilkan pula, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik pernah menerbitkan Surat Anjuran tertanggal 2 Oktober 2014, dengan substansi Ajuran: “Agar perusahaan mem-PHK para pekerja yang telah berusia 58 tahun dan memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.”
Sementara pihak Pengusaha dalam sanggahannya mendalilkan, pengajuan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, disebutkan bahwa: “Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri Risalah penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat.”
- dalam perkara ini, memang Para Penggugat telah melampirkan Risalah penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tertanggal 2 Oktober 2014, namun Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tersebut bukan risalah penyelesaian melalui Mediasi terhadap perselisihan hubungan industrial antara Partini dan Tasri (Para Penggugat) dengan PT. Titani Alam Semesta (Tergugat), oleh sebab: ditinjau dari tanggal surat pengajuan pensiun oleh Para Penggugat (tanggal 2 Oktober 2014), maka dapat dipastikan bahwa Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tertanggal 2 Oktober 2014, bukan merupakan risalah penyelesaian melalui Mediasi atas perselisihan hubungan industrial antara Partini dan Tasri (Para Penggugat) dengan PT. Titani Alam Semesta (Tergugat), karena surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tertanggal 2 Oktober 2014 ada terlebih dahulu (tanggal 2 Oktober 2014), sedangkan Surat Pengajuan PHK baru diajukan Para Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2015.
Karena perselisihan hubungan industrial Partini dan Tasri (Para Penggugat) dengan PT. Titani Alam Semesta (Tergugat) adalah terjadi sejak adanya gugatan PHK Penggugat tertanggal 18 Agustus 2015, maka selanjutnya perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui Bipartit dan Tripartit terlebih dahulu sampai terbit Risalah penyelesaian melalui Mediasi dan Konsiliasi.
Dengan demikian, pengajuan gugatan Para Penggugat tidak dilengkapi dengan Risalah penyelesaian melalui Mediasi tentang perselisihan PHK antara Para Penggugat dan Tergugat. Karenanya gugatan Para Penggugat diminta untuk dinyatakan: tidak dapat diterima.
Terhadap gugatan para Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Gresik kemudian menjatuhkan putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI.G/2015/PN.Gsk., tanggal 22 Desember 2015, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, ... pengajuan gugatan yang tidak dilampiri Risalah penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;”
MENGADILI :
Dalam Eksepsi
- Mengabulkan eksepsi Tergugat
Dalam Pokok Perkara
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaard).”
Oleh karena Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tertanggal 2 Oktober 2014 (yang dilampirkan dalam surat gugatan Para Termohon Kasasi) bukan Risalah penyelesaian melalui Mediasi terhadap perselisihan hubungan industrial antara Partini dan Tasri (Para Penggugat) dengan PT. Titani Alam Semesta (Tergugat), melainkan Risalah perselisihan antara PT Titani Alam Semesta (Tergugat) dengan pekerja lain, sehingga Isi Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tertanggal 2 Oktober 2014, tidaklah diperuntukkan bagi Para Penggugat, sehingga Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tertanggal 2 Oktober 2014 tidak dapat dipergunakan oleh Para Penggugat sebagai pemenuhan syarat formil pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
Sekalipun gugatan Pekerja dinyatakan “tidak diterima” oleh hakim, namun pihak Pengusaha tetap mengajukan upaya hukum kasasi, dengan argumentasi bahwa oleh karena pengajuan permohonan PHK karena memasuki usia pensiun tidak mempunyai dasar hukum dan tidak diatur pada Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan oleh karena Para Termohon Kasasi masih produktif dan tidak ada tanda-tanda menurun, maka permohonan yang diajukan para Pekerjanya tertanggal 18 Agustus 2015, secara hukum dapat dikategorikan sebagai pengunduran diri dari perusahaan Tergugat.
Dimana terhadap gugat-menggugat demikian, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah
meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Februari 2016, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa isi Surat Anjuran Disnaker Kabupaten Gresik Nomor ... , tanggal 2 Oktober 2014 tidak diperuntukkan khusus bagi Para Termohon Kasasi sebagai pemenuhan syarat formil pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena itu tidak dapat dipergunakan oleh Para Termohon Kasasi pemenuhan syarat formil pada waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa karena gugatan Para Penggugat / Termohon Kasasi tidak / belum memenuhi syarat formil, maka eksepsi Pemohon Kasasi / Tergugat diterima dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dan sesuai ketentuan hukum acara, pokok perkaranya tidak dapat diperiksa;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. TITANI ALAM SEMESTA tersebut, harus ditolak;
M E N G A D I L I :
“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. TITANI ALAM SEMESTA, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM