27 Februari, 2018

PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH MANTAN KARYAWAN

LEGAL OPINION
Question: Kalau ada karyawan, yang tidak kembalikan aset atau fasilitas milik kantor meski karyawan itu sudah berhenti, itu apa murni hanya ranah perdata untuk digugat agar dikembalikan, atau bisa juga dilaporkan pidana?
Brief Answer: Berpotensi memenuhi kualifikasi delik tindak pidana penggelapan, ketika inventaris milik pemberi kerja atau barang-barang titipan pelanggan perusahaan tidak dikembalikan oleh sang mantan pegawai ketika dirinya kemudian putus hubungan kerja.
Bila memang terdapat barang milik pihak ketiga yang tersangkut pada kepentingan pemberi kerja, seperti barang titipan nasabah atau barang logistik, yang digelapkan seorang (mantan) pegawai, maka sebaiknya pihak perusahaan proaktif untuk menindak mantan pegawai bersangkutan, sebelum pemilik barang menuntut perusahaan sebagai pelaku tindak pidana penggelapan.
Tujuan utamanya, dalam tuntutan pidana, seluruh alat bukti (aset yang digelapkan) akan disita oleh penyidik kepolisian dan jaksa untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, yang selanjutnya dalam amar putusan, hakim memerintahkan Jaksa Penuntut agar seluruh alat bukti yang disita dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya. Sementara bila menempuh mekanisme gugatan perdata, akan sangat sukar dalam tataran sita terhadap aset.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah cerminan konkret yang bahkan lebih ekstrim, menjadi rujukan SHIETRA & PARTNERS, tertuang dalam putusan perkara pidana penggelapan dengan perberatan (dalam hubungan pekerjaan) register Nomor 970/Pid.B/2013/PN-RAP tanggal 12 Maret 2014, dimana Terdakwa didakwa karena telah melakukan “tindak pidana penggelapan dalam jabatan” selaku pimpinan sebuah koperasi. Terhadap tuntutan jaksa, Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 374 KUHP;
“Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsur perbuatannya adalah sebagai berikut:
1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya;
Ad 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak atau maksud dalam diri terdakwa saat melakukan perbuatan pidana tersebut;
“Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha (KSU) Ganda Lestari Jalan ... , sebagai Pimpinan dari Koperasi tersebut.
“Menimbang, bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa selama bekerja dan menjabat sebagai pimpinan Koperasi Serba Usaha (KSU) Ganda Lestari adalah terdakwa berhak memeriksa dan melihat seluruh barang agunan milik para nasabah yang disimpan di dalam brankas KSU Ganda lestari dan yang memegang atau menguasai kunci brangkas tersebut, KSU ganda lestari memberikan kewenangan hanya kepada saksi Ayu Lestari Br Sitorus selaku Kasir. Lalu terdakwa juga berhak meminta atau menerima uang angsuran kredit dari para nasabah yang kemudian harus diserahkan kepada kepada kasir KSU Ganda Lestari;
“Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan pengambilan aset milik KSU Ganda Lestari tersebut ialah yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pembukuan manajemen KSU Ganda Lestari yaitu yang mana terdakwa mengambil seluruh barang agunan tersebut dari KSU Ganda Lestari yang dimintanya dari saksi AYU LESTARI selaku kasir KSU Ganda Lestari tanpa persetujuan dari pihak KSU Ganda Lestari kemudian terdakwa juga meminta atau menerima uang angsuran kredit dari para nasabah yang dimaksud, dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada pihak KSU Ganda Lestari atau kepada saksi AYU LESTARI selaku kasir KSU Ganda Lestari, tetapi uang tersebut telah digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pridabinya tanpa diketahui atau disetujui oleh pihak KSU Ganda lestari kemudian terdakwa juga telah mengambil dan menguasai berupa 1 (satu) unit sepeda motor ... warna hitam yang merupakan kendaraan inventaris kantor KSU Ganda Lestari, sedangkan terdakwa sudah bukan lagi pegawai atau karyawan KSU Ganda Lestari karena ianya telah mengundurkan diri sebagai Pimpinan atau Pegawai KSU Ganda Lestari tertanggal 26 Agustus 2013 dan sejak tanggal tersebut hingga saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Pihak KSU Ganda Lestari;
“Menimbang, bahwa adapun bentuk aset milik KSU Ganda Lestari yang diambil oleh terdakwa yaitu barang agunan berupa 7 lembar surat ganti rugi tanah masing-masing atas nama: ... , kemudian aset lainnya yang juga digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa 3 lembar surat asli sertifikat tanah masing-masing atas nama: ... , selanjutnya aset lainnya yaitu berupa 10 buah BPKB kendaraan bermotor masing-masing atas nama : ... , selanjutnya berupa 1 lembar surat keterangan tanah dari camat atas nama: ... selanjutnya aset lainnya berupa uang pembayaran angsuran kredit dari nasabah untuk 8 orang masing-masing atas nama: ... sebanyak Rp.20.000.000,-; ... sebanyak Rp.806.000,-; ... sebanyak Rp.268.000,-; ... sebanyak Rp.1.200.000,-; ... sebanyak Rp.680.000,-; ... sebanyak Rp.520.000,-; ... sebanyak Rp.2.655.000,-; ... sebanyak Rp.2.000.000,-; selanjutnya berupa 1 unit sepeda motor ... warna hitam merupakan kendaraan inventaris kantor KSU Ganda Lestari;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil dan menguasai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam BK 5583 ZU yang merupakan kendaraan inventaris kantor KSU Ganda Lestari, sedangkan terdakwa sudah bukan lagi pegawai atau karyawan KSU Ganda Lestari karena ianya telah mengundurkan diri sebagai Pimpinan atau Pegawai KSU Ganda Lestari tertanggal 26 Agustus 2013 dan sejak tanggal tersebut hingga saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Pihak KSU Ganda Lestari adalah perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sehingga unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa tugas dan tanggung-jawab terdakwa selama bekerja dan menjabat sebagai pimpinan Koperasi Serba Usaha (KSU) Ganda Lestari adalah terdakwa berhak memeriksa dan melihat seluruh barang agunan milik para nasabah yang disimpan di dalam brankas KSU Ganda lestari dan yang memegang atau menguasai kunci brangkas tersebut, KSU ganda lestari memberikan kewenangan hanya kepada saksi Ayu Lestari Br Sitorus selaku Kasir.
“Lalu terdakwa juga berhak meminta atau menerima uang angsuran kredit dari para nasabah yang kemudian harus diserahkan kepada kepada kasir KSU Ganda Lestari, yang mana terdakwa mengambil seluruh barang agunan tersebut dari KSU Ganda Lestari yang dimintanya dari saksi AYU LESTARI selaku kasir KSU Ganda Lestari tanpa persetujuan dari pihak KSU Ganda Lestari kemudian terdakwa juga meminta atau menerima uang angsuran kredit dari para nasabah yang dimaksud, dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada pihak KSU Ganda Lestari atau kepada saksi AYU LESTARI selaku kasir KSU Ganda Lestari, tetapi uang tersebut telah digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadinya tanpa diketahui atau disetujui oleh pihak KSU Ganda lestarin adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya sehingga unsur ini telah terpenuhi;
“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur-unsur tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 374 KUHPidana, sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 374 KUHPidana;
“Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Penggelapan dalam Jabatan’, dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa MAJU TAMBA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ‘Penggelapan dalam jabatan’;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MAJU TAMBA oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 8 (Delapan) lembar Foto Copy Kwitansi masing-masing atas nama Para nasabah KSU Ganda Lestari Unit Cikampak;
- 1 (Satu) Lembar surat pengunduran diri atas nama Maju Tamba;
- 18 (Delapan belas) BPKB;
- 11 (Sebelas) rangkap Surat keterangan / Sertifikat tanah;
- 33 (Tiga puluh tiga) buah BPKB;
- 25 (Dua puluh lima) surat keterangan / Sertifikat tanah;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Ekspedisi agunan Surat tanah;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Ekspedisi agunan BPKB;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Daftar Cicilan Nasabah;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Rekapan Daftar Hutang (KOP);
Dikembalikan kepada yang berhak.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM