23 Februari, 2018

DUEL BERSENJATA TAJAM YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

LEGAL OPINION
Question: Kalau sama-sama terluka akibat senjata tajam dalam perkelahian, tapi salah satunya kemudian tewas, maka apakah (pelaku perkelahian) yang hidup akan dipenjara untuk tuduhan pembunuhan? Bukankah sama-sama terluka?
Brief Answer: Kejadian dengan konstruksi hukum demikian, belum tentu dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri akibat keadaan mendesak, meski sama-sama terluka akibat perkelahian demikian, karena pertanyaan investigasi paling utama yang akan diajukan Penyidik, Penuntut, dan Majelis Hakim ialah: Siapa yang memulai inisiatif dan mendesak hingga terjadinya pertandingan bersenjata yang mematikan demikian. Opsi “Anda atau saya yang akan mati” tidak akan tercipta bilamana salah satu pihak tidak berinisiatif untuk mendesak kondisi demikian.
PEMBAHASAN:
Untuk memudahkan pemahaman, SHIETRA & PARTNERS akan merujuk putusan Mahkamah Agung RI perkara pidana pembunuhan register Nomor 30 PK/Pid/2009 tanggal 28 Oktober 2010, bermula pada waktu Terdakwa yang sedang mengendarai motor, telah distop oleh korban. Setelah Terdakwa berhenti agak jauh, korban mengejar Terdakwa dengan membawa parang, kemudian terjadilah perkelahian.
Terhadap dakwaan Jaksa, pihak Terdakwa menyanggah, bahwa meskipun Terdakwa ada niat atau rencana, akan tetapi seandainya korban tidak menyetop motor yang dikendarai Terdakwa, dan tidak mengejar Terdakwa, maka kemungkinan niat dan rencana untuk membunuh, tidak akan terlaksana. Ternyata korban sendiri juga telah ada niat dan rencana mencari Terdakwa dengan disertai senjata tajam berupa parang, dan pada waktu melihat Terdakwa melintas dengan motor, korbanlah yang menyetop kemudian mengejar Terdakwa sehingga pada waktu terjadi perkelahian dengan sama-sama menggunakan senjata tajam berupa parang (yang dibawa Terdakwa).
Didalam perkelahian tersebut, Terdakwa sendiri kemudian menderita luka di muka dan di lengan, bekas bacokan korban. Namun demikian, Jaksa mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan atau “pembunuhan berencana”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karena saat Terdakwa belum berangkat mencari korban, ada kesempatan bagi Terdakwa untuk membatalkan niatnya, tapi kesempatan itu tidak dipergunakan oleh Terdakwa.
Terhadap tuntutan Jaksa, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 100/Pid.B/2005/PN.Sky. tanggal 12 Juli 2005, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa Romli bin Daud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, lebih Subsidair lagi;
2. Membebaskan Terdakwa Romli bin Daud dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.”
Dalam tingkat kasasi atas permohonan Jaksa Penuntut, adapun putusan Mahkamah Agung RI No. 1793 K/Pid/2005, tanggal 23 Januari 2006, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tersebut;
“Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 100/Pid.B/2005/PN.Ski. tanggal 12 Juli 2005;
MENGADILI SENDIRI :
1. Menyatakan Terdakwa Romli bin Daud terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ‘Pembunuhan’;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Romli bin Daud tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan.”
Terdakwa mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Peninjauan kembali telah mendasarkan permohonannya pada Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, namun tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim, karena yang terdapat adalah bahwa Hakim telah mempertimbangkan dan memutus perkara ini casu dengan tepat dan benar bahwa Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pembunuhan terhadap korban Armayadi bin Abdul Gani dan Morten bin Abdul Gani, sehingga permohonan Peninjauan kembali tidak beralasan menurut Pasal 266 Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP;
“Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf (a) KUHAP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : Terpidana ROMLI bin DAUD tersebut;
“Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku.” 
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM