14 Februari, 2018

DISPARITAS ANCAMAN HUKUMAN PENGHINAAN DALAM MEDIA KONVENSIONAL & MEDIA DIGITAL

LEGAL OPINION
Question: Memang ada bedanya, antara ancaman hukuman penjara bagi pelaku penghinaan, bila penghinaan itu dilakukan di media konvensional dan terhadap pelaku yang melakukan penghinaan di media elektronik?
Brief Answer: Secara ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat beda yang signifikan, teruntuk pasal ancaman pemidanaan bagi pelaku penghinaan antara KUHP dan UU ITE. Meski demikian, demi membuat rasionalisasi untuk menghindari ketimpangan / disparitas demikian, tampaknya Majelis Hakim dalam kecenderungannya telah membentuk semacam keseragaman yang dibakukan sebagai suatu “hukum kebiasaan”, dimana pemidanaan terhadap pelaku penghinaan biasanya hanya diganjar hukuman beberapa bulan penjara, baik terkait ancaman berdasarkan KUHP maupun terhadap ancaman yang diatur dalam UU ITE.
PEMBAHASAN:
Sebagai ilustrasi konkret betapa timpangnya pengaturan ancaman hukuman pidana penghinaan sebagaimana pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap ancaman yang diatur dalam ketentuan pidana khusus seperti penggunaan media daring (yang tunduk pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE), untuk itu SHIETRA & PARTNERS tepat kiranya merujuk putusan Mahkamah Agung RI perkara pidana penghinaan register Nomor 2908 K/PID.SUS/2015 tanggal 12 Januari 2016, dimana Terdakwa didakwakan karena telah dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Terhadap dakwaan yang disusun secara tunggal tersebut, pihak Jaksa menuntut hukuman bagi Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. Akan tetapi, dalam putusannya, Pengadilan Negeri Klaten Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.Kln tanggal 1 Juli 2015, menjatuhkan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa HERU JOKO SANTOSO bin SARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan’;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.”
Dalam tingkat banding, yang menjadi putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 189/Pid.Sus/2015/PT.SMG tanggal 16 September 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 1 Juli 2015 Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN Kln. yang dimintakan banding tersebut.”
Pihak Jaksa Penuntut mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim mengenai amar putusannya kurang mencerminkan keadilan, dengan hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 bulan, yang dirasakan tidak mempunyai efek jera bagi Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan perbuatan serupa, serta tidak mempunyai daya cegah dan daya tangkal terhadap tindak pidana serupa, sementara maksud dan tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana bagi Terdakwa sendiri maupun bagi orang lain.
Ancaman pidana penjara sesuai pasal yang terbukti yaitu Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun, sehingga tindak pidana yang terbukti dengan pasal dalam Undang-Undang ITE ini adalah berbeda dengan tindak pidana penghinaan yang tercantum dalam KUHP misalnya Pasal 310 Ayat (1) yang ancaman pidananya hanya 9 (sembilan) bulan.
Jaksa menambahkan, bila kita menyimak penjelasan umum yang tercantum dalam Undang-Undang ITE, bahwa kemajuan dan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE dikualifikasikan oleh pembuat undang-undang sebagai tindak pidana yang baru termasuk ancaman sanksi pidana yang hendak dijatuhkan. Maka putusan Majelis Hakim dinilai kurang tepat, apabila hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 bulan, meski ancaman pidana dalam pasal ini adalah 6 tahun penjara.
Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dimana Terdakwa dalam persidangan tidak mengaku terus-terang dan ternyata sudah pernah dihukum sehingga apabila fakta tersebut dijadikan pertimbangan hukum, tentunya Majelis Hakim akan menjatuhkan amar putusan yang lebih berat.
Dimana terhadap keberatan-keberatan pihak Jaksa Penuntut, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena keberatan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan alasan kasasi, sebab ukuran mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tersebut merupakan wewenang Judex Facti untuk menentukannya. Lagi pula Judex Facti dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan aspek pemidanaan, termasuk keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
“Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.

Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM