11 Februari, 2018

BELUM BEKERJA BUKANLAH ALASAN PEMBENAR PENELANTARAN KELUARGA OLEH SUAMI

LEGAL OPINION
Question: Kalau belum juga punya kerjaan atau masih harus cari kerjaan setelah tidak lagi punya kerjaan, apa bisa seorang suami dipidana pakai tuduhan menelantarkan istri dan anak?
Brief Answer: Tanggung jawab kepala keluarga, berdasarkan tradisi bangsa / budaya Ketimuran, ialah menjaga dan mencari nafkah bagi keluarga. Bila seorang pria selaku suami beralasan ‘tidak punya pekerjaan untuk menafkahi keluarga’, maka apakah artinya seorang istri juga bisa menggunakan dalil-dalil pembenaran diri untuk menelantarkan pengasuhan terhadap suami dan anak-anaknya? Seorang istri, yang menjadi Ibu Rumah Tangga, bahkan tidak mengenal kata ‘pensiun’.
Yang perlu kita ingat, ancaman hukuman penelantaran keluarga, tidaklah sepele, terbukti dalam praktik peradilan ancaman hukuman demikian berupa pidana penjara, yang tidak disertai masa percobaan. Itulah sebabnya, perkawinan usia dini (bahkan usia anak dibawah umur), tidak pernah dapat dibenarkan secara moril maupun secara sosial-kemanusiaan.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi konkret yang dapat menjadi cerminan, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk pada putusan Mahkamah Agung RI perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga, register Nomor 579 K/PID.SUS/2013 tanggal 16 Juni 2015, dimana sang suami didakwa karena selama satu setengah tahun tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada korban beserta anaknya yang semestinya menjadi tanggung jawab seorang suami, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Terhadap tuntutan Jaksa, yang menjadi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 237/Pid.B/2010/PN.Dgl. tanggal 18 Mei 2011, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ‘Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan orang tersebut’;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sutrisno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.”
Dalam tingkat banding, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 73/PID/2011/PT.PALU. tanggal 30 Nopember 2011, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 237/Pid.B/2010/ PN.Dgl. tanggal 18 Mei 2011 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan orang tersebut’;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sutrisno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.”
Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan orang tersebut’ melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa anak dan istri Terdakwa setiap saat menunggu kehadiran Terdakwa untuk berada bersama-sama dalam satu rumah guna membangun rumah tangga sakinah, mawa’dah, dan warahmah. Namun Terdakwa tidak pernah datang menemui istri dan anaknya. Sejak 3 (tiga) hari selesai pernikahan, Terdakwa telah meninggalkan istrinya dan pergi ke rumah orang tua Terdakwa, dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah datang menemui istri dan anaknya yang tinggal di rumah orang tua istrinya (mertua Terdakwa). Padahal saat pernikahan istri Terdakwa yang bernama Nurwiyanti alias Wiwi sedang hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan, kehamilan Nurwiyanti tersebut akibat perbuatannya bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa termasuk suami / bapak yang tidak memperhatikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga, yang harus memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istri dan anaknya. Selama ini yang menanggung biaya hidup anak dan istri Terdakwa adalah orang tua dari istri Terdakwa (mertua Terdakwa);
- Bahwa meskipun Terdakwa pernah memberikan biaya pengobatan kepada istrinya, bukan berarti Terdakwa telah memenuhi kewajibannya sebagai suami, sebab Terdakwa telah meninggalkan istri dan anaknya sejak bulan Februari 2009 hingga diperiksanya perkara ini yaitu kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan hubungan Terdakwa dengan istrinya yaitu Nurwiyanti alias Wiwi masih berstatus sebagai suami-istri;
- Bahwa meskipun Terdakwa masih melanjutkan pendidikan dan belum mempunyai pekerjaan, seharusnya Terdakwa tetap tinggal bersama istrinya di rumah mertuanya atau mengajak anak dan istri Terdakwa untuk tinggal di rumah orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan hal itu;
“Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan isteri dan anaknya yang berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan merupakan perbuatan pidana melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa: SUTRISNO tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.

Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM