05 Februari, 2018

ANTARA KETIDAKTAHUAN & KESENGAJAAN UNTUK TIDAK MAU TAHU

ARTIKEL HUKUM
Bila “tidak tahu hukum”, tidak pernah menjadi alasan pembenar untuk bebas dari ancaman hukum. Namun melecehkan profesi konsultan hukum dengan meminta dilayani sesi konsultasi tanya-jawab secara “tanpa mau dibebani tarif”, adalah jelas merupakan sebuah “kesengajaan nyata untuk melecehkan”—bukan murni “tidak tahu” bila profesi konsultan hukum mencari nafkah dari layanan jasa sesi konsultasi tanya-jawab seputar hukum.
Semua orang tahu pekerjaan dan sumber penghasilan jasa konsultasi seorang konsultan pajak, konsultan IT, konsultan properti, konsultan manajemen, konsultan desain interior, konsultan konstruksi, dan sebagainya. Apakah ada alasan, untuk tidak tahu bahwa profesi konsultan hukum mencari nafkah dari layanan jasa konsultasi? Sungguh naif bila masih ada yang mengaku “tidak tahu”, dan dengan demikian secara seenaknya merasa berhak untuk melecehkan profesi konsultan, dengan meminta dilayani tanpa mau dibebani tarif.
Sumber daya waktu, ialah terbatas, harus dimanfaatkan dengan sangat baik dan produktif. Sumber daya ilmu, dibangun dari perjuangan serta segenap pengorbanan waktu, tenaga, serta biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Sehingga, atas setiap detik dan ilmu yang diberikan oleh jasa seorang konsultan, tentulah berhak untuk menuntut tarif jasa. Ada hak, ada kewajiban—dan sebaliknya, ada kewajiban, ada jasa.
Siapa yang akan sudi, diberi tarif berupa ucapan “terima-kasih”, seakan kalangan profesi konsultan hidup dengan memakan “batu”. Bila mereka selama ini tidak memakan batu, mengapa menyuruh konsultan mereka melayani mereka, dengan imbalan berupa menyuruh kami untuk “makan batu”. Itulah yang disebut dengan etika dalam berkomunikasi? Sejak kapan, seseorang dibenarkan untuk melecehkan kalangan profesi lainnya?
Mengapa logika etika komunikasi mewajibkan setiap pengguna jasa untuk menyadari hak penyedia jasa atas upah / tarif? Karena pada dasarnya, sejatinya, urusan para pengguna jasa bukanlah urusan kami. Mereka hanya berhak menuntut diri mereka sendiri untuk memusingkan masalah diri mereka masing-masing. Tiada kewajiban bagi waktu kami untuk diganggu, dan tiada hak bagi orang lain untuk menyita waktu terlebih meminta ilmu pengetahuan tanpa dibebani tarif.
Para pengguna jasa tersebut bekerja sesuai profesinya masing-masing dengan menuntut upah untuk menafkahi keluarga, namun ketika meminta dilayani oleh seorang konsultan, bersikukuh tidak mau dibebani tarif, maka sama artinya dengan “MERAMPOK”. Banyak diantara kalangan pekerja, bersengketa hukum karena dipecat tanpa upah ataupun pesangon.
Ketika menghubungi kami selaku penyedia jasa konsultan hukum, meminta dilayani sesi konsultasi, namun menolak untuk membayar sejumlah tarif. Mereka menuntut upah atas pekerjaan dan jasa mereka, namun ketika kami menuntut apa yang sudah sewajarnya menjadi hak kami atas tarif layanan jasa konsultasi, mereka menolak. Bukankah tiada kata yang lebih tepat daripada “PELECEHAN”?
Mereka merasa berhak atas upah dari setiap tetes keringat, setiap pengetahuan / keterampilan, atas setiap waktu, atas setiap tenaga, dan atas setiap kepusingan mereka melayani pengusaha tempatnya bekerja, namun sejatinya perangai dan karakter mereka lebih culas dan lebih munafik daripada kalangan pengusaha tempatnya bekerja selama ini. Tentunya, tidak lagi mengherankan bila mereka dipecat tanpa upah—karena memang sudah sepatutnya demikian.
Meminta dilayani tanpa mau dibebani tarif, maka mereka pun sudah sewajarnya dipekerjakan tanpa diberi upah. Bukankah itu sudah merupakan kewajaran, mengapa dipersengketakan dan berkeberatan dipekerjakan tanpa upah oleh kalangan pengusaha, bila berbagai kalangan pekerja itu sendiri meminta dilayani tanpa mau dibebani tarif.
Terhadap setiap pelaku pelecehan tersebut, penulis memberi respon yang sangat keras dan sangat tegas. Ada yang berkomentar atas sikap keras penulis, bahwa penulis terlampau berlebihan. Pertanyaannya: Bagaimana bisa “kalem” memberi respon, bila tiap hari dilecehkan dan terus dilecehkan selama bertahun-tahun oleh ratusan orang yang meminta dilayani tanpa mau menyadari hak dan kewajiban masing-masing antara pengguna dan pemberi jasa?
 Sudah tercantum secara eksplisit dalam website ini, bahwa profesi kami ialah “Konsultan Hukum”, “Hanya Melayani Klien”, “Setiap Pertanyaan Hukum Dibebani Tarif”, masih saja mereka langgar seenaknya—dengan berpura-pura tidak membaca semua syarat & ketentuan layanan tersebut.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa mereka kerap dan terbiasa melanggar aturan, bahkan melanggar hukum. Jadi, terhadap masalah hukum mereka, sebagai kesimpulannya, mereka sendirilah biang keladinya—karena watak, kebiasaan, atau karakter mereka yang kerap dengan mudahnya melanggar aturan, seakan tanpa beban moril apapun.
Yang lebih memprihatinkan, ialah pernyataan pihak yang pandai berkomentar, bahwa respon penulis “berlebihan”. Para komentator tersebut tidak tahu apapun tentang kondisi kami, namun merasa berhak untuk berkomentar—seakan diri mereka adalah “cenayang” yang mengetahui semua peristiwa yang melingkupinya.
Sang komentator pun akan lebih “marah” dari penulis, bila setiap harinya ratusan pesan, telepon, SMS, email, pada intinya hanya meminta dilayani tanpa mau dibebani tarif apapun. Setiap harinya selama bertahun-tahun dilecehkan, meski tiada hak bagi mereka semua untuk melecehkan profesi seorang konsultan, akan menumpuk beban kemarahan yang siap diledakkan. Tanpa malu melecehkan profesi kami dengan meminta dilayani seakan diri mereka adalah seorang “raja” atau “ratu”, harus dan sudah semestinya diganjar dengan sanksi yang keras dan tegas.
Sang komentator tidak juga mau menyadari, bahwa tidak ada siapa pun yang berhak untuk mendikte perasaan dan pengalaman pribadi penulis. Hanya penulis seorang yang tahu persis bagaimana perlakuan para “biadab” yang “sudah putus urat malunya” demikian terhadap penulis, setiap harinya.
Dan, tentu saja, penulis-lah yang setiap harinya selama bertahun-tahun menjadi korban pelecehan, bukan sang komentator yang justru membela pihak pelaku pelecehan—sungguh zaman edan, segalanya menjadi terputar-balik, bahkan korban yang disalahkan.
Betul bahwa kemarahan haruslah proporsional. Namun ketika kemarahan itu terbit akibat / karena derajat keterlaluan dalam melecehkan dan pelecehan yang kami, kalangan profesi konsultan, alami dan rasakan sendiri dalam momen nyata setiap harinya, maka adalah terlampau “istimewa” bagi mereka untuk hanya cukup kami “blacklist” dan “blokir”. Mereka tidak pernah punya hak untuk melecehkan profesi orang lain, dan tiada kewajiban bagi kami untuk dilecehkan. Etika komunikasi yang melecehkan demikian, tidak boleh dibiarkan menginjak-injak harkat dan martabat profesi konsultan manapun tanpa ancaman sanksi yang tegas dan keras, bukan hanya penulis.
Etika komunikasi paling mendasar, yang semestinya disadari setiap manusia dewasa berakal sehat, ialah dengan bekerja maka berhak menuntut upah. Dipekerjakan tanpa diberi hak atas upah, sama artinya dengan “penjajahan” dan “kerja rodi”. Namun, mengapa semua kalangan pekerja tersebut, menuntut upah dari pengusaha tempatnya bekerja, akan tetapi justru disaat bersamaan melakukan “penjajahan” dengan tidak membayar upah bagi pihak yang telah melayani mereka?
Sejak saat itulah, dari berbagai pengalaman nyata yang terus berulang dan berulang dalam derajat yang melampaui batas toleransi, untuk setiap harinya berakumulasi, selama bertahun-tahun, membuat penulis sampai pada satu titik kesimpulan: kaum / kalangan pekerja / buruh, jauh lebih jahat daripada kalangan pengusaha manapun. Karena, kalangan pekerja / buruh mampu melecehkan kalangan profesi konsultan secara masif dan munafik.
Penulis selama ini dihidupi oleh kalangan pengusaha yang membayar tarif atas setiap layanan yang penulis berikan, namun tidak kalangan pekerja / buruh yang selalu menuntut dilayani tanpa mau dibebani kewajiban membayar tarif. Dengan demikian, apakah masih tersisa simpatik dari penulis bagi kalangan pekerja / buruh di Tanah Air?
Jawabnya: sudah tidak sama sekali. Bahkan timbul antipati setiap kali kaum pekerja / buruh mencoba menghubungi penulis. Untuk apa meladeni kalangan “munafik” demikian? Hanya membuang waktu, energi, dan konsentrasi pikiran. Menghadapi kalangan pekerja / buruh, biasanya tombol “blacklist” dan “blokir” akan diaktifkan tidak lebih dari 1 detik setelah mendapat pesan dari kalangan pekerja, karena tidak ada kewajiban bagi penulis untuk membaca isi pesan mereka yang terdiri dari unsur “uraian pertanyaan hukum” dan “ucapan terimakasih atas jawabannya / mohon pencerahannya”—yang sama sekali bukan merupakan kewajiban ataupun urusan penulis.
Seorang “pengemis”, tidak pernah punya sengketa tanah, sengketa ketenagakerjaan, tidak juga memiliki sengketa keuangan. Namun, lagi dan lagi, mengapa mereka semua bersikap seolah-olah seperti seorang “gembel” menggelandang, yang meminta dilayani masalah tanah mereka, masalah hubungan industrial mereka, masalah finansial mereka, tanpa mau dibebani tarif?
Jelaslah sudah, yang bermasalah bukanlah orang / pihak yang selama ini bermasalah dengan mereka, namun adalah diri internal mereka sendiri yang selama ini bermasalah, yakni: mental “gembel” yang culas sekaligus manipulatif, berpadu dengan karakter munafik. Bukankah sudah jelas, ada adagium klasik berbunyi: Maunya gra-tis, minta selamat.
Mengapa tidak mereka sendiri yang membayar uang kuliah, membeli buku-buku hukum, dan mengorbankan puluhan ribu jam untuk belajar, meriset ribuan putusan pengadilan, riset dan up to date regulasi, serta memusingkan urusan pribadi mereka masing-masing?
Selama ini mereka menimba ilmu dari berbagai publikasi kajian hukum yang penulis rangkai dan sajikan. Namun, bukannya berterima-kasih atas berbagai ilmu tersebut, malah melecehkan penulis yang sejatinya ialah “guru” mereka? Sungguh durhaka dan takabur, “murid-murid” kurang hajar seperti sikap mereka yang melecehkan “guru” mereka sendiri. Untuk menjadi murid sekalipun, harus membayar uang pangkal masuk sekolah, iuran sekolah bulanan, uang buku, dsb. Membalas air susu, dengan air tuba. Sungguh sopan sekali—atau, itulah definisi “sopan” dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer. Zaman edan, rusak sudah moral karakter bangsa ini.
Bahkan, dalam derajat yang lebih akut, memperkenalkan diri pun, mereka tidak, seolah mereka adalah “hantu tanpa nama”—yang datang tidak diundang, dan pergi pun tanpa pamit. Sungguh bobrok dan rusak, moral dan mental karakter Bangsa Indonesia.
Terlampau banyak penjahat dan manusia jahat di Indonesia, meski selama ini berbagai penjara di Tanah Air sudah penuh sesak dengan para kriminil, namun sejatinya para penjahat itu jauh lebih masih, tersebar merata, dan menjadi mayoritas populasi penduduk Indonesia. Terus bergentayangan mencari korban. Jangan protes ataupun marah ketika Anda terculasi secara hukum, karena bisa jadi andalah yang selama ini menjadi aktor culas tersebut.
Sebagai penutup, dan sekadar informasi, tiada satupun dari pihak-pihak yang beritikad buruk tersebut, penulis berikan jawaban terlebih solusi dan bimbingan hukum. Kesemuanya, penulis hadiahkan berupa “hardik” dan “pelecehan” yang jauh lebih serius dan lebih menyakitkan, sebagai kristalisasi kemarahan yang menumpuk selama bertahun-tahun dalam alam bawah sadar penulis. Jika sudah seperti itu, siapa lagi yang hendak Anda persalahkan bila bukan watak “pengemis” diri Anda sendiri?
Namun juga janganlah Anda pernah berpikir ataupun berasumsi bahwa Anda bisa seenaknya 'hit and run' setelah melecehkan profesi orang lain. Sekalipun bila Anda benar-benar kebal hukum meski telah melecehkan, bukan berarti Anda bisa melarikan diri seenaknya. Setidaknya, mereka-mereka yang telah melecehkan profesi penulis, selalu penulis berikan doa: semoga mereka masuk neraka. Pepatah menyebutkan, jangan pernah meremehkan kutukan dari orang yang terindas.
Apakah orang yang berpendidikan hanya boleh berkata secara sopan ketika dilecehkan harkat serta martabat dan profesinya dalam mencari nafkah? Apakah orang yang tidak berpendidikan, dibenarkan dan dapat menjadi alasan untuk melecehkan profesi serta harkat dan martabat orang lain? Bahkan memperkenalkan diri pun, mereka tidak, namun menuntut dilayani dengan hanya mau memberi imbalan berupa "batu". Sungguh, air susu dibalas air tuba. Itulah watak mayoritas warga dari Bangsa Indonesia.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup jujur dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM