23 Januari, 2018

TANAH ADAT ADALAH MILIK KOLEKTIF MASYARAKAT HUKUM ADAT

LEGAL OPINION
Question: Ada rencana untuk beli tanah adat dari seorang penduduk yang menawarkan untuk menjual tanahnya. Apa ada resiko dikemudian hari? Setelah dibeli, bisakah diajukan sertifikat tanah?
Brief Answer: Tanah adat tidak dapat diajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah, karena tanah adat ialah tanah milik kolektif komunitas masyarakat hukum adat, bukan milik salah satu anggota komunitas hukum adat, terlebih dijual-belikan. Bila memang dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanah, maka sifatnya “ringkih” karena dapat dengan mudah dibatalkan oleh komunitas masyarakat hukum adat setempat. Kaedah tersebut dibentuk oleh berbagai preseden putusan Mahkamah Agung sebagai suatu best practice.
PEMBAHASAN:
Sebagai ilustrasi konkret, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan sengketa register Nomor 1287 K/Pdt/2016 tanggal 9 Agustus 2016, perkara antara:
1. ANDREAS WALANG HURIT, 2. DOMINIKUS DOSI WELAN; 3. MIKHAEL PEHAN HURIT; 4. DOMINIKUS SINA HURIT; 5. YOHANES RAJA HURIT, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat; melawan
1. LAURENSIUS SINA HURIT; 2. EMANUEL KELI HURIT, selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat; dan
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN FLORES, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat.
Gugatan ini merupakan sengketa lahan, dimana terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Larantuka kemudian menjatuhkan putusan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Lrt., tanggal 8 April 2015, dengan amar sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan tangkisan/eksepsi dari Turut Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).”
Dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang lewat putusannya Nomor 95/PDT/2015/PT.KPG., tanggal 28 September 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Ltk., tanggal 8 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
Mengadili sendiri:
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris sah turunan dari almarhum Petrus Wato Hurit;
3. Menyatakan tanah sengketa yang disebut Wai Sangaria terletak di Beloaja, Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, seluas ± 3 Ha dengan batas-batas: ...; Namun dalam perjalanan waktu lokasi tanah tersebut terbagi menjadi 2 bidang, yaitu tanah sengketa bagian Timur dan tanah sengketa bagian Barat karena dipisahkan oleh Jalan Raya Larantuka-Riang Puho dengan luas masing-masing ± 1½ Ha dengan batas masing-masing sebagai berikut: ... Adalah sah milik Para Pembanding semula Para Penggugat;
4. Menyatakan penempatan dan penguasaan tanah sengketa oleh Terbanding II, III, IV dan V semula Tergugat II, III, IV dan V merupakan penempatan dan penguasaan tanpa alas hak yang sah dan melanggar hukum;
5. Menghukum Terbanding II, III, IV dan V semula Tergugat II, III, IV dan V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih dari segala macam jenis tanaman seperti semula dan bila perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Sinar Hadigala dan Nomor 50/Desa Sinar Hadigala atas nama Terbanding II semula Tergugat II maupun sertifikat Nomor 14/Desa Sinar Hadigala atas nama Terbanding III semula Tergugat III harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
7. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selebihnya.”
Pihak Tergugat yang sertifikat tanahnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 17 Oktober 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Oktober 2015, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik Para Tergugat dan tidak pernah ada peralihan hak kepada Para Tergugat atau kepada siapapun;
- Bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan ternyata bahwa tanah objek sengketa adalah tanah ulayat yang menjadi milik Penggugat, yang diperoleh dari warisan orang tuanya almarhum Petrus Wato Hurit, yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun, maka pensertifikatan atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat Andreas Walang Hurit dan lainnya atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut adalah tanah ulayat Suku Hurit yang merupakan milik kolektif masyarakat hukum adat yang bersangkutan, maka tidak akan dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama perseorangan (dalam hal ini Tergugat II, III, IV dan V);
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ANDREAS WALANG HURIT dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ANDREAS WALANG HURIT, 2. DOMINIKUS DOSI WELAN, 3. MIKHAEL PEHAN HURIT, 4. DOMINIKUS SINA HURIT dan 5. YOHANES RAJA HURIT tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM