27 Januari, 2018

RESIKO DIBALIK PENGGABUNGAN PIHAK PENGGUGAT DALAM SATU GUGATAN

LEGAL OPINION
Question: Pak Hery (SHIETRA & PARTNERS) dulu pernah menyampaikan, kalau lebih baik kelebihan menarik pihak tergugat, ketimbang kekurangan menarik pihak-pihak yang semestinya turut ditarik sebagai tergugat. Namun gimana kalau sebaliknya, kelebihan pihak penggugat, apa ada resiko atau itu justru adalah strategi yang lebih baik?
Brief Answer: Mahkamah Agung RI dalam putusannya pernah menyebutkan, penggabungan pihak Penggugat dalam satu berkas register perkara gugatan perdata, sementara sebagian dari pihak Penggugat ternyata tidak memiliki hubungan hukum dan/atau tidak memiliki sengketa dengan pihak Tergugat, maka gugatan akan dinyatakan “kabur”, alias tidak jelas/rancu (obscuure libel).
Bila memang tidak yakin akan ada atau tidaknya sengketa secara yuridis antara para pihak, maka sebaiknya masing-masing pihak Penggugat mengajukan gugatan dalam register perkara yang saling terpisah satu sama lain (masing-masing Penggugat mengajukan gugatan secara terpisah). Demikianlah yang disebut dengan strategi dalam berlitigasi, yang sarat akan faktor prosedural.
Oleh karenanya, setiap resiko perlu diperhitungkan secara matang. Itulah sebabnya, para Sarjana Hukum Anglo Saxon selalu menyampaikan, bahwa ilmu hukum adalah “ilmu tentang prediksi”—sehingga tidak lagi dapat dibenarkan praktik-praktik spekulatif yang sangat membuang energi serta waktu.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi konkret yang menjadi rujukan SHIETRA & PARTNERS, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 14 Januari 2016, perkara antara:
- PT. PAMITRAMAS MULIA, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
1. RENDI RYAN WIDYA THAMA; 2. AMRIZAL ARIF; 3. NUR CHOLIS I.M.; 4. DITA NAROLINA; 5. ANJAR DIAN SAPUTRA, selaku Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat.
Terhadap gugatan para Penggugat, pihak Tergugat menyebutkan bahwa gugatan Penggugat rancu, sebab hanya 1 (satu) dari 4 (empat) Penggugat selaku para pekerja yang telah melakukan perundingan bipartite dan telah ada dalam anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.
Terhadap gugatan para Penggugat, Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya kemudian menjatuhkan putusan Nomor 10/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Sby. tanggal 1 Juli 2015, dengan pertimbangan hukum serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, berdasarkan bukti bukti baik berupa surat maupun saksi dalam perkara ini baik dalam tingkat bipartite maupun mediasi adalah mempermasalahkan tentang: Tunjangan Hari Raya 2014 PT. Pamitramas Mulia termasuk Penggugat I, Kejelasan PKWTT Sdr. Rendy Rian Widya Thama (Penggugat I) saja bukan termasuk Penggugat II, III, IV dan V, oleh karenanya tidak tepat apabila Penggugat II, III, IV dan V ikut menggugat dalam perselisihan hak dalam perkara a quo, karena belum dilakukan upaya penyelesaian perselisihan melalui bipartite dan mediasi atau konsiliasi sebagaimana ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, apalagi petitum surat gugatan Para Penggugat juga mengenai status hubungan kerja Penggugat II, III, IV, V. oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak jelas (obscuur libel), sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).”
Seakan bermotif pembalasan, sang Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi meski gugatan para Pekerja telah di-“mentah”-kan oleh Pengadilan Hubungan Industrial, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Agustus 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa terbukti yang berselisih dengan Tergugat hanyalah Penggugat I saja sedangkan Penggugat II sampai dengan Penggugat V tidak pernah ada perselisihan, maka gugatan Penggugat menggabungkan Penggugat I dengan Penggugat lainnya dalam satu gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
“Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, adalah sudah tepat dan benar;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Pamitramas Mulia tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. PAMITRAMAS MULIA tersebut.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup jujur dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM