12 Januari, 2018

PHK Terhadap Pekerja yang Tersangkut Perkara Pidana

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya boleh atau tidak, mem-PHK karyawan yang melakukan kesalahan berat sehingga merugikan perusahaan? Apa harus menunggu adanya putusan pidana itu dulu, baru boleh ia dipecat? Putusan itu bisa berapa lama, berarti perusahaan yang sudah dibuat merugi, harus lebih rugi lagi bayar uang skoorsing.
Brief Answer: Bila pekerja melakukan pelanggaran berat dengan indikasi tindak pidana, sekalipun belum terdapat putusan pidana, dapat diajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke hadapan Pengadilan Hubungan Industrial. Pembuktian akan adanya pelanggaran berat, tidak menjadi monopoli pengadilan negeri perkara pidana, tapi juga dapat dibuktikan dalam persidangan perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah contoh kasus yang sangat menarik, sebagaimana SHIETRA & PARTNERS merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa register Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 29 November 2016, perkara antara:
- PT. PERTAMINA (Persero), sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- IMRAN MUSTAFA, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Terhadap gugatan antara Pekerja dan perusahaan tempatnya bekerja tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial Palembang kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Plg., tanggal 29 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa selain tidak terdapat bukti Penggugat telah merugikan perusahaan serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 serta Surat Edaran Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/2005 tanggal 7 Januari 2005, yang pada intinya untuk dapat dikategorikan kesalahan berat harus dilalui dengan tahapan pengadilan umum terlebih dahulu;
“Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak terbukti salah diproses dan diputus oleh pengadilan umum dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian penggugat tidak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan kesalahan berat;
MENGADILI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas pengakhiran hubungan kerja ini secara tunai dan seketika dengan perhitung yang seharusnya Penggugat terima, yaitu:
a. Uang Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) sebesar Rp1.700.572.712,00;
b. Uang Pesangon sebesar Rp1.275.428.154,00;
c. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sebesar Rp425.142.718,00;
d. Uang Pergantian perumahan dan pengobatan serta perawatan dari perhitungan Pesangon yaitu sebesar Rp255.085.630,00;
e. Biaya pemulangan Pekerja dan keluarga serta pengiriman barang pribadi Rp9.055.800,00;
f. Istirahat tahunan 1 X take home pay = Rp43.035.932,00;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.”
Tergugat mengajukan upaya hukum upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti / Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Termohon Kasasi telah terbukti bersalah menerima uang suap sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk mengabulkan perizinan PT. Sokorina sebagai agen LPG 3 Kg di Kabupaten Aceh, dan uang tersebut telah diserahkan kepada Sodara Sarman untuk mengurus mempercepat keluarnya perizinan, disamping itu Termohon Kasasi juga melakukan manipulasi data laporan perjalanan dinas. Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 108 ayat (5) huruf o, z, bb Perjanjian Kerja Bersama, sehingga pemutusan hubungan kerja sah dan dapat dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi;
“Bahwa namun demikian Judex Facti salah dalam mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003 karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah melarang pengusaha untuk langsung melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan melalui pengadilan yang fair tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana.
Surat Edaran Menakertrans Noor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 yang mengharuskan adanya putusan pidana terlebih dahulu tidak dapat dijadikan dasar hukum karena Surat Edaran tersebut tidak termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, melainkan hanyalah pendapat-pendapat hukum menteri saja;
“Bahwa pertimbangan Judex Facti bahwa Penggugat menerima uang tersebut berkaitan dengan pekerjaannya sehingga tidak saja telah merugikan perusahaan namun dapat merusak sistem penerapan pengelolaan perusahaan dengan baik, sehingga terhadap peristiwa hukum yang demikian patut dan adil diterapkan ketentuan Pasal 108 ayat (5) dan Pasal 79 Perjanjian Kerja Bersama PT. Pertamina (Persero) Periode 2012-2014 karenanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat berikut kompensasinya adalah sah;
“Menimbang, bahwa dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. PERTAMINA (PERSERO);
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. PERTAMINA (PERSERO) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg. tanggal 29 Maret 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. PERTAMINA (PERSERO) tersebut;
“Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg. tanggal 29 Maret 2016;
MENGADILI SENDIRI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 108 ayat (5) dan Pasal 79 Perjanjian Kerja Bersama PT. Pertamina (Persero) Periode 2015 – 2017 juncto Pasal 107 dan Pasal 79 Perjanjian Kerja Bersama PT. Pertamina (Persero) Periode 2012 – 2014;
3. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina (Persero) Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina (Persero) Nomor Kpts. P-400/K00000/2015-S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Juni 2015 adalah sah dan sesuai hukum;
4. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus / berakhir sejak tanggal 31 Juli 2015, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina (Persero) Nomor Kpts. P-400/K00000/2015-S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Juni 2015;
5. Menetapkan hak-hak yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp629.905.984,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM