18 Januari, 2018

PHK Akibat Kinerja Tidak Mencapai Target Perusahaan

LEGAL OPINION
Question: Apa benar, bila tidak penuhi target sebagai (tenaga) sales, bisa dipecat tanpa pesangon?
Brief Answer: Pesangon tetap dapat meski diputus hubungan kerja (PHK) dengan alasan tidak mencapai target kinerja, namun tampaknya praktik peradilan tidak akan memberi Upah Proses untuk kasus sengketa hubungan industrial semacam demikian.
PEMBAHASAN:
Untuk memudahkan pemahaman, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa PHK register Nomor 918 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 22 November 2016, perkara antara:
- PT. BANK MEGA, Tbk. CABANG BANJARMASIN, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- GUSTI INDRIA, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat adalah karyawan yang bekerja di perusahaan Tergugat dengan pangkat Assisten Manager, sejak tanggal 20 Februari 2011. Penggugat diputuskan hubungan kerja oleh Tergugat dengan alasan tidak mencapai target, pada tanggal 30 November 2015.
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Banjarmasin kemudian menjatuhkan putusan Nomor 18/PHI.G/2016/PN.Bjm. pada tanggal 8 Agustus 2016, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, ... menurut Majelis Hakim sekalipun dalam Kesepakatan Kesanggupan Memperbaiki Kinerja (KKMK) tersebut terdapat klausul bahwa Tergugat tidak mempunyai kewajiban apapun juga atas berakhirnya hubungan kerja tersebut namun klausul yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang bersifat hukum publik. Ketentuan hukum publik tidak dapat disimpangi oleh kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak (Pasal 1320 juncto Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pemutusan hubungan kerja sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:
a. Uang pesangon : 4 x Rp12.670.000,00 = Rp50.680.000,00
b. Uang penghargaan masa kerja : 2 x Rp12.670.000,00 = Rp25.340.000,00
c. Uang ganti rugi perumahan / pengobatan : 15 % x Rp76.020.000,00 = Rp11.403.000,00
Jumlah = Rp87.423.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dengan merujuk kembali isi form baku Kesepakatan Kesanggupan Memperbaiki Kinerja (KKMK) tanggal 18 September 2015, yang menyebutkan:
“Saya setuju, apabila sampai batas waktu yang diberikan oleh Manajemen PT. Bank Mega Tbk, ternyata saya tidak menunjukkan kemampuan usaha (“effort”) atau unjuk kerja (“performance”) dalam rangka mencapai target tersebut, dengan tidak harus menunggu sampai tiga bulan kedepan atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh Manajemen PT. Bank Mega Tbk. untuk mengundurkan diri dari dan mengakhiri hubungan kerja saya dengan PT. Bank Mega Tbk. terhitung sejak hasil evaluasi kinerja saya diketahui atau pada tanggal sebagaimana ditetapkan oleh manajemen PT. Bank Mega Tbk. demikian dengan tidak mengurangi hak PT. Bank Mega Tbk. untuk mengakhiri hubungan kerja dengan saya secara sepihak apabila saya tidak mengundurkan diri akibat tidak mencapai target tersebut, dan karenannya dalam hal ini PT. Bank Mega Tbk. tidak mempunyai kewajiban apapun juga atas berakhirnya hubungan kerja tersebut, dan saya tidak akan melakukan penuntutan apapun juga kepada PT. Bank Mega Tbk.”
Dimana terhadap keberatan pihak Pengusaha, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Banjarmasin pada tanggal 25 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Banjarmasin pada tanggal 5 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa sekalipun secara tegas Penggugat / Termohon Kasasi melanggar dan atau tidak memenuhi isi kesepakatan kesanggupan memperbaiki kinerja yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja / Penggugat dan Pengusaha / Tergugat, ternyata bahwa kesalahan a quo secara substansial bukan kesalahan fundamental sehingga adil pemutusan hubungan kerja dengan 1 (satu) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 lagi pula pekerja telah dikenai Surat Peringatan III;
2. Bahwa namun demikian adil pula Pekerja / Penggugat tidak berhak atas upah sampai putusan berkekuatan hukum tetap (upah proses) karena surat kesepakatan berlaku efektif jika telah mencapai jangka waktu berlaku sebagai berakhirnya hubungan kerja, lagi pula Penggugat / Pekerja menjabat selaku Asisten Manager telah memahami akan pemutusan hubungan kerja jika tidak mencapai target yang diperjanjikan / disepakati olehnya (vide bukti T-5, T-10);
3. Bahwa dengan demikian beralasan hukum pemutusan hubungan kerja sah terhitung sejak tanggal 30 November 2015, sehingga putusan Judex Facti harus diperbaiki;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. BANK MEGA, Tbk. CABANG BANJARMASIN tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana dibawah ini;
M E N G A D I L I :
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK MEGA, Tbk. CABANG BANJARMASIN tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/PHI.G/2016/PN Bjm. pada tanggal 8 Agustus 2016, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 November 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:
a. Uang pesangon : 4 x Rp12.670.000,00 = Rp50.680.000,00
d. Uang penghargaan masa kerja : 2 x Rp12.670.000,00 = Rp25.340.000,00
e. Uang ganti rugi perumahan/pengobatan : 15 % x Rp76.020.000,00 = Rp11.403.000,00
Jumlah = Rp87.423.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM