18 Januari, 2018

Pembuatan Akta Perseroan oleh Notaris Diluar Wilayah Kedudukan Perseroan

LEGAL OPINION
Question: Banyak diantara masyarakat, yang punya pandangan bahwa hanya notaris setempat yang bisa buat akta perseroan terbatas. Bahkan banyak notaris yang ditanyakan, juga menolak dan menyarankan agar mencari notaris setempat saja. Apa memang tidak boleh, notaris dari provinsi lain kita gunakan untuk membuat akta perseroan?
Brief Answer: Selama hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menghasilkan suara bulat (termasuk pendirian badan hukum Perseroan Terbatas yang juga pastilah bersuara bulat), maka RUPS sejatinya dapat dibuat diluar kedudukan perseroan, sehingga tidak menjadi alasan untuk bersikukuh hanya notaris setempat tempat kedudukan Perseroan Terbatas yang berwenang membentuk dan menerbitkan akta pendirian ataupun perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas.
PEMBAHASAN:
Untuk menghilangkan salah kaprah yang terlanjur diyakini oleh sebagian besar anggota masyarakat, bahkan sebagian besar diantara kalangan notaris, secara tidak terbantahkan dapat kita rujuk norma kaedah Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan substansi sebagai berikut:
(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
(2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
(3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
(4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.”
Penjelasan Resmi Pasal 76 Ayat (4) UU PT:
“Yang dimaksud dengan ‘ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)’ adalah RUPS harus diadakan di wilayah negara Republik Indonesia.”
Melihat kaedah norma tersebut diatas, sudah dapat kita tarik sebuah kesimpulan, dimana bila para pemegang saham diprediksi tidak akan menghasilkan suara bulat saat RUPS dilangsungkan, maka RUPS hanya boleh diadakan di tempat kedudukan perseroan, dengan akta dari seorang notaris setempat.
Namun bila kita merujuk kaedah pada Ayat (4) dan Ayat (5) dari pasal yang sama, telah terdapat penegasan, bahwa yang menjadi isu hukumnya bukanlah lagi wilayah kerja seorang profesi notaris selaku pejabat umum pembuat akta Perseroan Terbatas, namun kaedah kebolehan untuk menyelenggaran RUPS diluar kedudukan Perseroan, dengan catatan menghasilkan keputusan dengan suara “bulat” oleh seluruh pemegang saham.
Dengan demikian polemik perihal isu wilayah kerja seorang notaris, tidak lagi menjadi isu relevan bilamana RUPS yang direncanakan akan dilangsungkan, diprediksi akan menghasilkan suara “bulat” oleh seluruh pemegang saham. Hukum yang baik bersifat substansial, bukan semata prosedural.
Terlagipula, melihat praktik selama ini, telah banyak pula terdapat kalangan profesi notaris yang bersedia membuat akta perubahan Anggaran Dasar meski berada di luar kedudukan perseroan, karena pengguna jasa menghasilkan RUPS dengan suara “bulat”, dan Surat Keputusan Kementerian terkait dapat terbit tanpa masalah apapun.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH daripada sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH daripada sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

About Author & Founder hukum-hukum.com

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, dengan spesialisasi konsultasi hukum dibidang preseden Hukum Pertanahan, Ketenagakerjaan, Lembaga Keuangan, Kepailitan, Perseroan & Korporasi, serta Perikatan Perdata, disamping Pidana. 

Penyedia layanan jasa konsultasi hukum berbayar bagi klien dari Sabang hingga Merauke, perorangan maupun korporasi. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

SHIETRA & PARTNERS beralamat di : Jln. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Indonesia. Reservasi :
  1. Telepon: (+62-21) 568 2703.
  2. Fax: (+62-21) 560 2810.
  3. Whatsapp: 08888-9195-18. (bila Anda mengetahui nomor kontak kami, berarti Anda telah membaca dan menyetujui TARIF KONSULTASI yang berlaku.)

HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Tarif, Syarat & Ketentuan Layanan lihat pada: http://www.hukum-hukum.com/p/1.html

Aturan Utama: Pahami etika komunikasi seperti perkenalkan dahulu diri Anda, serta sadari akan profesi penulis yang mencari nafkah sebagai Konsultan Hukum.

Bagi klien yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), disediakan pula jasa layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan.

Bagi yang membutuhkan layanan Ghost Writer, penulis juga menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum, kami menyediakan PELATIHAN.