29 Januari, 2018

PASAL PIDANA PENGRUSAKAN, BARANG TIDAK HARUS BERNILAI MAHAL

LEGAL OPINION
Question: Kami punya sebidang lahan yang kami pagari dengan pagar sederhana dari kayu dan kawat yang dibelit mengelilinginya. Sampai suatu hari, ada orang yang mengaku-ngaku sebagai pemilik lahan saya, lalu merusak pagar kayu yang berdiri di lahan saya itu. Yang seperti ini hukumnya apa?
Brief Answer: Dapat diajukan laporan pidana dengan tuduhan “pengrusakan properti”. Bila pihak bersangkutan merasa sebagai pemilik yang berhak, maka harus didahului gugatan perdata sengketa kepemilikan untuk menentukan siapa pemilik sebenarnya dari bidang tanah, bukan secara “main hakim sendiri” merusak pagar pembatas lahan, bahkan bila terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan lahan.
Untuk mempidana dengan tuntutan “pengrusakan barang / properti”, tidak harus benda (milik pihak lain) yang dirusak secara tanpa izin tersebut, memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Cukup ketika benda tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk menjalankan fungsinya sebagaimana sedia kala, karena dirusak oleh pelaku, maka pasal ancaman pidana karena melakukan pengrusakan barang, dapat seketika diberlakukan.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi kasus serupa, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk pada putusan Pengadilan Negeri Sengkang perkara pidana register Nomor 14/Pid.B/2012/PN.SKG. tanggal 28 Maret 2012, dimana Terdakwa didakwa karena telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dimana terhadap tuntutan yang diajukan pihak Jaksa Penuntut, Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dipakai atau menghilangkan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘sengaja’ sebagaimana dimaksud dalam Memory Van Toelichting (MvT) adalah ‘menghendaki dan menginsyafi’ terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Sedangkan yang dimaksud ‘melawan hukum’ berarti bertentangan dengan hukum, tidak berhak dan bertentangan dengan hak subyektif orang lain.
“Menimbang bahwa adapun hakekat dari ‘menghancurkan’, ‘merusak’, ‘membikin tidak dapat dipakai’ atau ‘menghilangkan sesuatu’ adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur yang berkaitan dengan ragamnya perbuatan diatas, dianggap telah terpenuhi atau dapat dibuktikan.
“Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terbukti dan terpenuhinya unsur ‘dengan sengaja dan melawan hukum’ dalam pasal ini maka harus dibuktikan apakah benar Terdakwa MUHAMMAD SIRI bin H. KAMINANG melakukan perbuatan tersebut dan pada waktu melakukannya terdakwa memang menghendaki dan/atau menyadari bahwa perbuatannya itu tidak benar dan/atau tidak dibenarkan karena bertentangan dengan hukum;
“Menimbang bahwa saksi MATAHARI binti MASSIBIN dan saksi YUNUS bin TAJJU, telah menerangkan yang pada intinya bahwa tidak melihat secara langsung perihal pengrusakan pagar milik H. SYAMSU BIN H. MAKKARAKA, namun mengetahui adanya pengrusakan pagar tersebut berdasarkan penyampaian dari terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada saksi-saksi tersebut bahwa terdakwa sendirilah yang telah melakukan pengrusakan pagar milik H. SYAMSU BIN H. MAKKARAKA yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2011, sekitar pukul 01.00 WITA yang bertempat di Dusun ...;
“Dan cara terdakwa melakukan pengrusakan pagar tersebut yaitu dengan mencabut tiang-tiang kawat pagar satu per satu dengan menggunakan tangan kosong, dan memotong sepotong kawat yang panjang kurang-lebih 3 meter, dan setelah itu dibaringkan di tempat itu, serta terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada H. SYAMSU BIN H. MAKKARAKA ketika hendak melakukan pengrusakan pagar tersebut dikarenakan terdakwa menganggap pagar tersebut masih berada di lokasi tanah miliknya. Dan akibat dari pengrusakan pagar yang dilakukan oleh terdakwa, H. SYAMSU BIN H. MAKKARAKA mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
“Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan yang pada intinya mengakui telah melakukan pengrusakan pagar milik H. SYAMSU BIN H. MAKKARAKA dengan alasan pagar tersebut menurut terdakwa masih berada di lokasi tanah miliknya dan terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik pagar yaitu H. SYAMSU BIN H. MAKKARAKA dalam merusak pagar tersebut.
“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa MUHAMMAD SIRI bin H. KAMINANG yang telah mencabut patok kayu cina kemudian memotong kawat durinya baru diletakkan sampai kayu patoknya mengering sehingga tidak dapat dipakai lagi karena tidak dapat diharapkan tumbuh lagi dengan baik, menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa tersebut diatas, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang ‘Merusak’ atau setidak-tidaknya dapat juga dikualifikasikan sebagai perbuatan ‘Membuat tidak dapat dipakai lagi’ suatu barang (incasu pagar kayu) yang seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagiannya adalah milik dari H. SYAMSU BIN H. MAKKARAKA dan menurut pertimbangan Majelis Hakim, apabila terdakwa menyatakan bahwa pagar tersebut masih berada di lokasi tanah miliknya, maka hal tersebut adalah masuk pada area keperdataan.
“Artinya, terdakwa seharusnya menggugat H. SYAMSU BIN H. MAKKARAKA terlebih dahulu berkaitan dengan perihal kepemilikan tanah tersebut, dan bukannya langsung mencabut pagar/patok kayu serta memotong kawat durinya tanpa melalui proses atau mekanisme yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan terdakwa benar-benar menghendaki perbuatannya dan menyadari atau menginsyafi bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, akan mengakibatkan bila mencabut patok kayu yang telah dipakai sebagai patok pagar tersebut, akan menjadi terbongkar (rusak) atau ‘tidak dapat lagi dipakai’.
“Menimbang bahwa selain daripada itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pengrusakan pagar kayu dan memotong kawat durinya milik H. SYAMSU BIN H. MAKKARAKA tersebut, adalah perbuatan yang melanggar hukum, karena dalam ranah hukum, tidaklah diperbolehkan seorang memaksakan kehendaknya atau melakukan perbuatan main hakim sendiri (Eigenrichting) dengan cara merusak barang in casu pagar kayu milik orang lain, walaupun dengan alasan pagar tersebut masih berada di lokasi tanah miliknya karena hal tersebut menimbulkan resistensi negatif yaitu selain akan merugikan kepentingan individu yaitu melanggar hak asasi orang lain, dalam jangka panjang jika dibiarkan terus akan menimbulkan kebiasaan yang tidak terpuji yaitu di-legal-kannya tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) dalam dinamika pergaulan kehidupan masyarakat.
“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi menurut hukum;
“Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidairnya yaitu Pasal 335 Ayat (1) KUHP;
“Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP, dan oleh karena unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana ‘membinasakan / merusak barang’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
“Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
“Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum ada perdamaian dengan H. SYAMSU BIN H. MAKKARAKA;
Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya, sehingga membantu lancarnya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SIRI bin H. KAMINANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘membinasakan / merusak barang’;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM