16 Januari, 2018

MENJUAL KEMBALI SAHAM YANG TELAH DIJUAL SECARA MELAWAN HUKUM

LEGAL OPINION
Question: Kalau sudah jual sahamnya ke perusahaan kami, lalu saham yang sama belum juga kunjung diserahkan, malah justru dijual lagi kepada pihak ketiga, itu namanya apa?
Brief Answer: Jika tidak menyerahkan apa yang sudah dibeli, itu disebut sebagai wanprestasi / ingkar janji. Sementara bila menjual kembali apa yang (sejatinya) sudah dijual kepada suatu pihak ketiga, itulah yang disebut dengan “Perbuatan Melawan Hukum”—karena sifat / karakternya yang sama sekali tidak patut dalam pergaulan niaga.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah kasus serupa, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sengketa korporasi register Nomor 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Nopember 2010, perkara antara:
- PT. PUKUAFU INDAH (PT. PI), sebagai Penggugat; melawan
1. NEWMONT INDONESIA LIMITED (NIL) (Denver), dengan alamat PT. Newmont Nusa Tenggara, selaku Tergugat I; dan
2. NUSA TENGGARA MINING CORPORATION (NTMC) (Tokyo), sebagai Tergugat II.
Penggugat telah membeli saham disvestasi milik Tergugat, namun Tergugat selaku penjual, kemudian mengalihkan saham yang sama kepada pihak ketiga, dimana terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa adalah merupakan fakta hukum, bahwa para Tergugat berniat untuk menjual sahamnya pada PT. NNT dan hal tersebut diperkuat dengan adanya perjanjian kontrak karya (KK) yang dibuat dan ditanda-tangani antara pemerintah RI dengan PT. NNT pada tanggal 12 Desember 1986;
“Menimbang, bahwa Sdr. JUSUF MERUKH, pemilik saham dari PT. Pukuafu Indah (PT. PI) / Penggugat yang juga pemilik 20% saham dan juga sebagai pendiri PT. NNT dalam kedudukannya sebagai Direksi PT. NNT yang ikut menanda tangani perjanjian KK tersebut;
“Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (3) dari Perjanjian KK antara lain menyebutkan :
- PT. NNT harus menjamin bahwa saham-saham yang dimiliki oleh penanam modal asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-tama kepada pemerintah, dan kedua (jika pemerintah tidak menerima / menolak) penawaran itu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, akan ditawarkan kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga Indonesia. Penawaran kepada pemerintah atau warga negara Indonesia akan disebut suatu penawaran kepada peserta Indonesia;
“Menimbang, bahwa menunjuk ketentuan Pasal 24 ayat (3) KK diatas, maka Penggugat yang mengetahui serta turut menanda-tangani KK adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal tersebut apabila dikatakan sebagai peserta satu-satunya dari Indonesia yang berhak untuk menerima tawaran dari para Tergugat apabila pemerintah tidak menerima / menolak membeli saham divestasi milik para Tergugat yang ada pada PT.NNT dan hal tersebut juga tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar No.164 tahun 1986 dari PT. NNT (bukti T-8a);
“Menimbang, bahwa dalam hal ini adalah tepat pendapat dari ahli: MOH NISAR, bahwa tentang divestasi saham, maka Pemerintah berkewajiban untuk melindungi kepentingan nasional dalam kepemilikan saham dimaksud;
“Menimbang, bahwa sehubungan rencana para Tergugat menjual 3 % saham divestasi tahun 2006, penawaran penjualan saham divestasi tersebut ditolak oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tertanggal 15 Agustus 2006 Nomor 3083/80/MEM.B/2006 kepada Menteri Keuangan RI (bukti T-14) dan selanjutnya menanggapi penawaran tersebut Menteri Keuangan RI dengan suratnya tanggal 13 September 2006 No.S.392/M.K.02/2006 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah menolak membeli saham tersebut (bukti P-2 dalam Provisi sama dengan T-17);
“Menimbang, bahwa dengan penolakan diatas maka Penggugat sebagai ‘Peserta Indonesia’ adalah pihak yang berhak untuk membeli 3% saham divestasi 2006 yang ditawarkan para Tergugat tersebut;
“Menimbang, bahwa tentang penawaran penjualan 7% saham divestasi 2007 yang penawarannya ditolak oleh Pemerintah berdasarkan surat Menteri ESDM tanggal 30 Juli 2007 No.287/8/MEM.B/2007 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI namun mendapat penegasan tentang penolakan pembelian saham dimaksud, maka dengan penolakan tersebut, Penggugat lah yang berhak untuk membelinya;
“Menimbang, bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NNT yang lengkap dihadiri para pemegang saham dimana Penggugat dan para Tergugat juga hadir, antara lain diputuskan, bahwa oleh karena Pemerintah RI menolak, maka penjualan saham divestasi 3% untuk tahun 2006 dan 7% untuk tahun 2007 menjadi hak dari Penggugat untuk membelinya;
“Menimbang, bahwa dalam Shareholders Agreement tanggal 21 Mei 2007 pada pokoknya menyetujui untuk mentransfer 3% saham divestasi 2006 dan 7% saham divestasi tahun 2007 kepada Penggugat;
“Menimbang, bahwa tentang persetujuan untuk mentransfer 3% saham divestasi 2006 dan 7% saham divestasi 2007 kepada Penggugat sebagaimana diputuskan RUPS PT. NNT tanggal 11 Mei 2007 dan dalam Shareholders Agreement tanggal 21 Mei 2007 semuanya telah dituangkan dalam Akta No.11 tanggal 12 Juni 2006 dan No.12 tanggal 12 Juni 2007 kesemuanya dibuat dihadapan ..., Notaris di Jakarta;
“Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tertanggal 3 Januari 2006 No.02/05/DJB/2006, Penggugat melanjutkan proses pembelian saham divestasi PT. NNT dari para Tergugat, yakni saham divestasi untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 hingga seluruh saham divestasi yang menjadi Penggugat sejumlah 31% saham divestasi terpenuhi;
“Menimbang, bahwa tentang pembelian 7% saham divestasi tahun 2008 dilaksanakan berdasarkan Sales and Purchase Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2008 selanjutnya Penggugat telah membayar lunas kepada para Tergugat sebesar US$ 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta dollar Amerika Serikat);
“Menimbang, bahwa selanjutnya untuk 7% saham divestasi tahun 2009 oleh para Tergugat telah ditawarkan kepada pemerintah RI berdasarkan surat penawaran tanggal 23 Maret 2009 Nomor 251/PD-PH/NNT/III2009 namun setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada tanggapan dari pemerintah RI dengan demikian sesuai dengan Kontrak Karya 1986 (KK) hal pembelian dari 7% saham divestasi tahun 2009 hak pembeliannya jatuh kepada Penggugat;
“Menimbang, bahwa demikian pula untuk 7% saham divestasi tahun 2010 yang seharusnya ditawarkan para Tergugat kepada Pemerintah RI pada bulan Maret 2010, apabila sudah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada tanggapan dari Pemerintah maka hak pembeliannya jatuh pula pada Penggugat;
“Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas telah terbukti, bahwa para Tergugat berkewajiban untuk mengalihkan 24% saham divestasi PT. NNT yang sudah dibeli / dibayar oleh Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
- 3% saham divestasi untuk tahun 2006;
- 7% saham divestasi untuk tahun 2007;
- 7% saham divestasi untuk tahun 2008;
- 7% saham divestasi untuk tahun 2009;
“Menimbang, bahwa 7% saham divestasi untuk tahun 2010 belum terjadi pengalihan 7% saham divestasi, karena gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2009 sedangkan menurut Penggugat 7% saham divestasi untuk tahun 2010 seharusnya ditawarkan pada bulan Maret 2010;
“Menimbang, bahwa telah ternyata 7% saham divestasi untuk tahun 2008 yang telah dibayar lunas oleh Penggugat pada tanggal 16 Mei 2008 kepada para Tergugat, belum diserahkan / dialihkan kepada Penggugat hal tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
“Menimbang, bahwa dari perbuatan para Tergugat yang melawan hukum dan berakibat merugikan Penggugat, maka para Tergugat berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat (vide: Pasal 1365 BW/KUHPerdata);
“Menimbang, bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat yang mengakibatkan kerugian Penggugat, antara lain deviden saham divestasi dari PT. NNT, khususnya untuk deviden tahun 2009 yang seharusnya diterima oleh Penggugat, dengan perincian:
- Deviden 7% tahun 2008 sebesar US$ 13.300.000;
- Deviden 7% tahun 2009 sebesar US$ 13.300.000;
Semuanya berjumlah US$ 26.600.000 (dua puluh enam juta enam ratus ribu dollar Amerika Serikat);
“Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu tentang keterkaitan JOINT VENTURE AGREEMENT (JVA) tanggal 30 September 1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat-I, yaitu tentang apakah benar Penggugat yang berhak atau setidak-tidaknya mendapat prioritas utama untuk mendapatkan pemindahan / pengalihan (divestasi) saham dari para Tergugat atas saham PT. NNT sebagaimana termuat dalam JVA tersebut;
“Menimbang point 7,3,2 dari perjanjian JVA antara lain menyebutkan: ‘Penawaran untuk memindahkan dan menjual ke PT.PI (Penggugat) seluruh saham Newmont di dalam perseroan, pemindahan, penunjukan semacam itu harus dibuat tanpa ada pertimbangan lain selain ke PT.PI dan Newmont menjamin terhadap setiap kewajiban untuk atau yang akan timbul dari PT. Company (PT. NNT) dan asumsi PT.PI atas seluruh yang sedang dan akan berjalan di Newmont.’;
“Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam point 7,3,2 JVA dengan dikaitkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian tersebut menunjukkan, bahwa Penggugat mendapat prioritas untuk membeli saham PT. NNT dari para Tergugat khususnya Tergugat-I;
“Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat khususnya Tergugat-I bersama-sama Penggugat menanda-tangani JVA, maka menurut hukum para Tergugat harus mematuhi isi perjanjian JVA dalam hal ini apabila terjadi pengalihan saham (divestasi);
“Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, maka tuntutan Penggugat agar dinyatakan sebagai satu-satunya pihak dalam KK pertambangan PT. NNT tahun 1986, yang berhak atas 31% saham divestasi PT. NNT yang masih dikuasai para Tergugat, cukup beralasan untuk dikabulkan;
“Menimbang, bahwa oleh karena 7% saham divestasi tahun 2008 telah dibayar lunas oleh Penggugat maka para Tergugat yang telah menerima pembayaran dari Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan 7% saham divestasi PT. NNT tersebut kepada Penggugat;
“Menimbang, bahwa selain belum menyerahkan saham divestasi yang telah dibeli oleh Penggugat ataupun yang hak membelinya ada pada Penggugat, telah ternyata para Tergugat mengalihkan saham divestasi tersebut kepada pihak ketiga yaitu pihak luar negeri;
“Menimbang, bahwa perbuatan para Tergugat mengalihkan saham divestasi yang menjadi hak / milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
“Menimbang, bahwa putusan Arbitrase Internasional dalam perkara antara para Tergugat dengan pihak luar negeri berkaitan dengan pengalihan saham divestasi yang sebetulnya sudah menjadi hak Penggugat, oleh karena diluar sepengetahuan Penggugat serta Penggugat bukan pihak dalam perkara, maka putusan Arbitrase Asing tersebut tidak harus mempengaruhi hak dari kepemilikan Penggugat atas saham divestasi PT. NNT;
“Menimbang, bahwa tentang gugatan ganti rugi immateriil sebesar US$ 1.000.000.000,- (satu milyar dollar Amerika Serikat) atas kerugian immateriil Penggugat yang harus dibayar para Tergugat, menurut Majelis tuntutan tersebut karena tidak dilandasi bukti yang cukup serta perincian-perincian atas besarnya kerugian yang diderita Penggugat, maka gugatan tersebut harus ditolak;
“Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebahagian gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka bukti-bukti baik bukti dari Penggugat maupun dari para Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;
“Menimbang, bahwa ternyata pada tahap akhir pemeriksaan perkara ini, Kuasa Hukum para Tergugat telah mengirim surat kepada Majelis bernomor : Ref 9216.144/HT/RE/EHT-aam tanggal 20 Oktober 2010 perihal: Penetapan SIAC/SIAC’s ORDER dan diserahkan didepan persidangan;
“Menimbang, bahwa terhadap penyerahan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan keberatan dengan alasan tidak berkaitan dengan perkara ini;
“Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Surat Kuasa para Tergugat tersebut, ternyata bahwa penetapan SIAC baru diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2010 sedangkan perkara ini tetap didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2009;
“Menimbang, bahwa menurut hukum pengajuan gugatan adalah menjadi hak subjektif Penggugat, sedangkan disisi lain pengadilan tidak diperkenankan menolaknya apalagi penetapan SIAC tidak berlaku surut terhadap peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya;
“Menimbang, bahwa dengan demikian Surat dari Kuasa Hukum para Tergugat patut untuk dikesampingkan;
M E N G A D I L I :
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemegang saham 20% dalam PT. NNT sebagai satu-satunya pihak dalam Kontrak Karya Pertambangan PT. NNT tahun 1986 yang berhak atas 31% saham divestasi yang pada saat ini masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengalihkan saham 7% tahun 2008 kepada Penggugat tanpa menunda-menunda karena untuk saham divestasi 7% tahun 2008 ini antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah terlaksana transaksi lunas dan telah dibayar penuh pada tanggal 16 Mei 2008 sehingga telah lunas;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil yang seharusnya dinikmati Penggugat karena PT.NNT tidak membayar deviden yang menjadi hak mutlaknya Penggugat, yakni 7% saham divestasi tahun 2008 adalah transaksi lunas, dengan jumlah kerugian adalah:
a. Deviden 7% tahun 2008 sebesar US$ 13.300.000;
b. Deviden 7% tahun 2009 sebesar US$ 13.300.000;
Semuanya berjumlah US$ 26.600.000 (dua puluh enam juta enam ratus ribu dollar Amerika Serikat);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari atas kelalaian Para Tergugat tidak melaksanakan mengalihkan / menyerahkan 7% saham divestasi tahun 2008 dari PT.NNT, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari putusan ini ditaksir sebesar Rp. 2.327.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM