04 Januari, 2018

HUBUNGAN KUASA Vs. HUBUNGAN KERJA WAKTU TERTENTU

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya apa ada bedanya, antara PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dengan penjanjian Pemberian Kuasa?
Brief Answer: Masalah paling utama dari isu hukum tersebut, ialah belum terdapatnya pengaturan secara terinci dari suatu hubungan pemberian kuasa. Sebagai contoh, tidak terdapat pengaturan mengenai jangka waktu keberlakuan Surat Kuasa, sehingga seringkali kerap disalah-gunakan, untuk secara terselubung mengikat para Pekerja Kontrak dengan judul perjanjian sebagai “Perjanjian Pemberian Kuasa”.
Meski esensi pekerjaan, adanya perintah, serta upah yang bersifat tetap, dan memiliki suatu tempo waktu kerja selama tahunan, namun konsepsi Kerja Kontrak dapat di-‘selundupkan’ dengan memberi judul perjanjian sebagai “Surat Kuasa”, dengan tujuan untuk menghindari potensi resiko permintaan pesangon—mengingat surat kuasa dapat sewaktu-waktu dicabut oleh pemberi kuasa, berbeda halnya dengan konsepsi PKWT yang wajib disertai kompensasi selama sisa jangka waktu dalam Kontrak Kerja.
PEMBAHASAN:
putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 29 September 2016, perkara antara:
- PT. PESONA MARGA MANDIRI, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- TP. JOSE SILITONGA, S.H., M.A., selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat mengklaim telah bekerja pada PT. Pesona Marga Mandiri (PT. PMM) sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang. Adapun latar belakangnya, bermula pada kurun waktu 2002, dikarenakan Sdr. Eddy Daryanto selaku Direktur, tidak mau berhubungan langsung dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga lainnya termasuk berhubungan dengan anggota security PT. Pesona Marga Mandiri, maka untuk dapat menandatangani surat-surat resmi perusahaan, sdr. Eddy Daryanto menerbitkan Surat Pengangkatan selaku Kuasa Direktur dengan sebutan “Direktur” untuk maksud tersebut kepada Penggugat.
Surat pengangkatan selaku Kuasa Direksi tersebut tidak ada hubungannya dengan keberadaan tetap Penggugat sebagai karyawan di PT. Pesona Marga Mandiri. Dalam mempekerjakan Penggugat, disamping bekerja untuk PT. Pesona Marga Mandiri, Penggugat juga menangani perusahaan yang lain milik Sdr. Eddy Daryanto, dan termasuk juga pekerjaan pada kepentingan pribadi dan keluarga Sdr. Eddy Daryanto.
Namun sejak bulan Mei 2014, PT. Pesona Marga Mandiri (PT.PMM) menghentikan pemberian upah kepada Penggugat. Pokok gugatan ini, ialah Penggugat memandang dirinya adalah Pekerja pada Tergugat, sehingga  apabila PT. Pesona Marga Mandiri bermaksud untuk memutus hubungan kerja (PHK) Penggugat, maka tidak menjadi masalah bagi Penggugat sepanjang diberikan pesangon.
Penggugat kemudian mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial ke hadapan Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat terhadap PHK yang dialami Penggugat. Adapun yang kemudian emnjadi pendapat hukum Mediator Disnaker dalam Anjuran tertulisnya tertanggal 03 Juli 2015, yang pada pokoknya memandang Penggugat sebagai seorang Pekerja dari Tergugat, sehingga memandang Penggugat dapat merujuk norma Pasal 169 Ayat (1c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyebutkan:
“Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih.”
Dalam kesimpulannya, Mediator memandang pihak Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang pergantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah bulan Mei 2014 sampai dengan Juni 2015, serta THR 2014.
Sementara dalam bantahannya, pihak Tergugat menyebutkan, antara PT. Pesona Marga Mandiri selaku Tergugat dengan Penggugat, tidak ada pernah ada dibuat “Perjanjian Kerja” , maka oleh karena itu tidak benar bila dipandang Sdr. TP. Jose Silitonga adalah sebagai pekerja/buruh dari PT. Pesona Marga Mandiri, maka oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Pesona Marga Mandiri ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Adapun yang selama ini berlangsung, ialah sebatas pemberian “Surat Kuasa Direksi” yang diberikan oleh Direktur PT. Pesona Marga Mandiri dengan jangka waktu tertentu. Maka oleh karena itu Penggugat bekerja di PT. Pesona Marga Mandiri adalah disebabkan adanya pelimpahan kuasa yang diberikan oleh Direktur Perseroan dan bukan karena adanya perjanjian kerja, dikarenakan Penggugat bekerja berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan kuasa dan honorium antara Penerima kuasa dengan Pemberi Kuasa adalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bukan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 Februari 2016, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pada awalnya hanya merupakan penerima kuasa dari Tergugat Khusus untuk tanggal 16 Mei 2003 untuk mewakili Tergugat pada rapat dengar pendapat dengan komisi D, DPRD DKI Jakarta, dimana menurut Majelis Hakim Surat Kuasa tersebut hanya membuktikan bahwa Penggugat mewakili Tergugat pada tanggal 6 Mei 2003 saja, dan tidak membuktikan Penggugat adalah pekerja pada Tergugat, dan kemudian melalui surat... memberikan kejelasan atas status Penggugat denqan memperpaniang pengangkatan Penqquqat sebaqai Kuasa Direksi di Bidanq Operasional untuk masa kerja 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan 12 Mei 2012 dan memberikan jabatan Penggugat sebaqai Direktur dengan tugas dan kewenangan sebagaimana Surat Keputusan tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat melalui perpanjangan pengangkatan Kuasa Direksi telah mengangkat Penggugat sebagai Direktur dibidang Oprasional pada tanggal 13 Mei 2009 dengan dengan uraian tugas serta kewenangan dari Tergugat yang menunjukan adanya perintah dari Tergugat untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan tersebut;
“Menimbang,bahwa berkaitan dengan jabatan Penggugat sebagai Direktur di Perusahaan Tergugat, dikarenakan Penggugat terbukti diangkat oleh Tergugat untuk jabatan Direktur melalui Surat Keputusan Direksi dan bukan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham, dimana terdapat hubungan atasan dan bawahan terbukti dengan tugas dan kewenangan pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat keputusan (Vide buktiT-7), disamping itu sebagaimana pengakuan Tergugat sendiri, Penggugat juga menerima gaji perbulan yang bersifat tetap dari Tergugat sebesar Rp 6.500.000,00; maka menurut Majelis Hakim hubungan semacam ini merupakan hubungan kerja yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya;
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ‘Putus’ hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan THR Tahun 2014 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp133.575.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Terlepas dari kebenaran pandangan PHI bahwasannya hubungan yang terjalin ialah menyerupai Kerja Kontrak, meski diberi judul “Surat Kuasa”, namun esensi perikatan ialah telah memenuhi adanya 3 unsur esensial dalam hubungan industrial: adanya Upah, Perintah, dan Pekerjaan. Surat Kuasa tidak lazim berlaku untuk selama bertahun-tahun, karena lebih menyerupai esensi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan secara pribadi SHIETRA & PARTNERS memiliki pandangan serupa agar “Surat Kuasa” tidak menjadi pintu masuk penyalahgunaan istrumen “Surat Kuasa”. Jika penyalahgunaan tersebut dibenarkan peradilan, maka seluruh direksi perusahaan di Tanah Air memiliki justifikasi untuk mengikat seluruh pekerjanya dengan “surat kuasa”, alih-alih “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu”.
Meski demikian, pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa dalam hubungan antara penerima kuasa dan pemberi kuasa, seorang penerima kuasa melaksanakan mandat dalam pemberian kuasa dalam rangka bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan pemberi kuasa, maka dengan demikian penerima kuasa, secara hukum tidak ada memiliki jabatan yang dimiliki oleh pemberi kuasa, mengingat seorang kuasa pada dasarnya adalah hanya bersifat bertugas mewakili pemberi kuasa (pelimpahan sebagian wewenang) sesuai uraian tugas dan kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa dalam surat kuasa, maka dengan demikian seorang “penerima kuasa” adalah tidak sama jabatannya dengan Pemberi Kuasa, terlebih untuk dipersamakan dengan seorang “pekerja”.
Kewajiban kenerima kuasa diatur dalam Pasal 1800-1806 KUHPerdata, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. PHI dalam memaknai keberadaan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Kuasa Direksi Tergugat tanggal 13 Mei 2009 sebagai konstruksi bahwa Penggugat diangkat sebagai Karyawan Kontrak untuk jabatan Direktur untuk jangka waktu 3 Tahun.
Tergugat merujuk kaedah Pasal 1797 KUHPerdata: “Tindakan-tindakan penerima kuasa hanya terbatas melaksanakan pekerjaan pada hal-hal yang dikuasakan kepadanya berdasarkan surat kuasa.” Sementara karyawan/buruh tunduk pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena adanya “perjanjian kerja” antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
Tergugat keberatan bila surat kuasa disamakan sebagai surat perjanjian kerja, dan bersikukuh bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya terjalin hubungan “Penerima Kuasa” dan “Pemberi Kuasa”, bukan hubungan Industrial antara Pengusaha dengan Buruh. Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan bukti T-1,T-2, dan T-3 berupa Surat Kuasa Direksi, apablia bukti-bukti tersebut dipertimbangkan secara seksama, maka membuktikan adanya fakta hukum bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kuasa, sehingga Penggugat tidak masuk pengertian pekerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: P.T. PESONA MARGA MANDIRI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/PN.JKT.PST tanggal 15 Februari 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. PESONA MARGA MANDIRI tersebut;
“Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2016;
“MENGADILI SENDIRI:
Dalam Eksepsi:
- Menerima Eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM