26 Januari, 2018

HAK ASUH ATAS ANAK KORBAN PERCERAIAN

LEGAL OPINION
Question: Kalau sampai benar-benar terjadi gugatan perceraian, anak-anak biasanya akan diberikan hak asuh kepada ayah atau ibunya?
Brief Answer: Biasanya hak asuh terhadap anak, akan diberikan oleh pengadilan kepada salah satu orang tua yang selama ini tinggal bersama anak dan mengasuhnya.
PEMBAHASAN:
Sebagai contoh, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa perceraian register Nomor 1681 K/Pdt/2012 tanggal 24 Oktober 2014, perkara antara:
- KOSTANTINA D.S., sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- JACOB J. T., selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah di Kantor Catatan Sipil sejak tahun 1999, dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak yang masih dibawah umur. Mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun damai dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah-tangga.
Namun memasuki usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni pada tahun 2006, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai percek-cokan, akan tetapi Penggugat menganggap percek-cokan tersebut merupakan hal wajar dan biasa terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga.
Ternyata keinginan dan kesabaran Penggugat untuk tetap mempertahankan keharmonisan perkawinan, selalu diwarnai dengan pertikaian, hal ini disebabkan oleh Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dengan alasan bahwa Tergugat pergi untuk urusan pekerjaan, tetapi ternyata Tergugat pergi dengan laki-laki lain.
Karena sering Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, maka Penggugat memutuskan untuk pergi mencari keberadaan Tergugat dan diketahui bahwa Tergugat bersama-sama dengan laki- laki lain, namun Penggugat kembali menjemput Tergugat untuk kembali ke rumah.
Demi mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, serta demi ketiga anak, Penggugat menurutinya dengan harapan Tergugat akan memperbaiki kelakuan dan sifatnya. Tetapi nyatanya, Tergugat kian menjadi-jadi, yaitu tetap saja bersama laki-laki atau idaman Tergugat.
Berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan cara mengajak Tergugat untuk tidak berhubungan lagi dengan laki-laki lain dan hidup bersama sebagaimana layaknya sebuah rumah-tangga, akan tetapi hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, sehingga Penggugat beranggapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak dapat lain untuk dinyatakan putus karena perceraian.
Sementara oleh karena ketiga anak lahir dalam perkawinan yang sah dan demi pendidikan dan masa depan mereka, Penggugat mohon agar ketiga anaknya berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat. Terhadap gugatan sang suami, Pengadilan Negeri Masohi kemudian menjatuhkan putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.MSH., tanggal 18 November 2011, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 1999 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, supaya mencoretnya dari daftar register perkawinan.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan Putusan Nomor 01/Pdt/2012/PT.MAL., tanggal 7 Maret 2012, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 18 November 2011 Nomor 11/Pdt.G//2011/PN.MSH., yang dimohonkan banding;
- Menetapkan ketiga anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dibawah pengawasan dan pengasuhan Penggugat;
- Menguatkan putusan selebihnya.”
Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya tidak memikirkan nasib dan masa depan dari anak-anak yang lahir dari perkawinan antara  Tergugat dengan Penggugat, yang mana masih menginginkan keutuhan keluarga mereka apalagi ada anak yang masih berumur 2 tahun.
Anak-anak tersebut masih sangat kecil dan belum dewasa, sehingga secara emosional lebih dekat dengan ibunya yaitu Tergugat. Ketika gugatan ini diajukan, Tergugat masih tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan masih menjalankan kewajibannya masing-masing baik sebagai istri maupun sebagai suami.
Dimana terhadap keberatan sang mantan istri, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 14 April 2012 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 25 April 2012, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;
“Bahwa terbukti perselisihan dan percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan dari tingkah laku Tergugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
“Bahwa fakta yang ada selama ini ketiga anak tersebut tinggal bersama di rumah Penggugat, maka tepat apabila pengasuhan anak diberikan kepada pihak Penggugat, oleh karenanya adalah beralasan untuk menolak kasasi;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOSTANTINA D. S., tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOSTANTINA D. S., tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM