15 Januari, 2018

Konsekuensi Besaran Pesangon Bila Tuduhan Melanggar Peraturan Perusahaan Tidak Terbukti

LEGAL OPINION
Question: Dipecat karena dituduh melanggar peraturan perusahaan. Kalau nantinya sebagai pegawai, bisa membuktikan di persidangan kepada hakim, bahwa saya tidak pernah melanggar peraturan perusahaan, apa yang bisa terjadi?
Brief Answer: Bila pihak Pengusaha sudah memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak, itu sudah menjadi indikasi adanya disharmoni yang tidak mungkin lagi hubungan kerja dapat dilangsungkan, sehingga pemulihan hak seorang Pekerja / buruh, ialah diberikannya oleh Majelis Hakim kompensasi PHK berupa pesangon dua kali ketentuan normal, disertai upah proses.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi berikut dapat menjadi cerminan konkret, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa PHK register Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 5 Desember 2016, perkara antara:
- PIMPINAN ATAU RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT (RSMM), sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- YULI SUSANTO, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat; dan
- KETUA YAYASAN CARITAS TIMIKA PAPUA (YCTP), sebagai Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat.
Hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat berlabuh di “meja hijau”, dan sang Pekerja dimenangkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa perselisihan (Pemutusan Hubungan Kerja) PHK antara Penggugat dengan Tergugat sekarang Termohon kasasi dengan Pemohon kasasi sejak tanggal 14 April 2014 dengan alasan melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun tidak terbukti;
2. Bahwa setelah meneliti dengan seksama pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bukan mengenai alasan PHK yang dilarang sebagaimana secara tegas diatur Pasal 153 UU 13/2003 dengan kewajiban harus mempekerjakan kembali;
3. Bahwa dengan telah terjadinya perselisihan PHK sudah dapat dipastikan apabila hubungan kerja berlanjut tidak lagi harmonis, sehingga dengan mendasarkan pada alinea ke-3 penjelasan umum UU 2/2004 hubungan kerja beralasan hukum menyatakan berakhir/dengan alasan disharmonis;
4. Bahwa hak kompensasi adalah 2 kali Uang Pesangon (UP) dan Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai Pasal 156 ayat (2), (4) UU 13/2003, dan upah proses PHK 6 bulan upah sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Pleno Kamar MA-RI;
5. Perhitungan hak Penggugat dengan masa kerja < 3 tahun, upah Rp6.000.900.00/bulan, adalah:
- UP 2 x 3 x Rp6.000.900,00 = Rp36.005.400,00
- UPH 15% x Rp36.005.400,00 = Rp 5.400.810,00
- Upah proses phk 6 bulan upah (@) Rp6.000.900,00 = Rp36.005.400.00 +
Jumlah = Rp77.411.610,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus sepuluh rupiah);
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIMPINAN ATAU RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT (RSMM) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 02/G/2016/PHI.Jap. tanggal 10 Mei 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN ATAU RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT (RSMM) tersebut;
“Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 02/G/2016/PHI.Jap. tanggal 10 Mei 2016;
MENGADILI SENDIRI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebesar:
UP 2 x 3 x Rp6.000.900,00 = Rp36.005.400,00
UPH 15% x Rp36.005.400,00= Rp 5.400.810,00
Upah proses phk 6 bulan upah (@) Rp6000.900,00 = Rp36.005.400.00 +
Jumlah =Rp77.411.610,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus sepuluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM