15 Januari, 2018

Konsekuensi Besaran Pesangon Bila Tuduhan Melanggar Peraturan Perusahaan Tidak Terbukti

LEGAL OPINION
Question: Dipecat karena dituduh melanggar peraturan perusahaan. Kalau nantinya sebagai pegawai, bisa membuktikan di persidangan kepada hakim, bahwa saya tidak pernah melanggar peraturan perusahaan, apa yang bisa terjadi?
Brief Answer: Bila pihak Pengusaha sudah memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak, itu sudah menjadi indikasi adanya disharmoni yang tidak mungkin lagi hubungan kerja dapat dilangsungkan, sehingga pemulihan hak seorang Pekerja / buruh, ialah diberikannya oleh Majelis Hakim kompensasi PHK berupa pesangon dua kali ketentuan normal, disertai upah proses.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi berikut dapat menjadi cerminan konkret, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa PHK register Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 5 Desember 2016, perkara antara:
- PIMPINAN ATAU RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT (RSMM), sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- YULI SUSANTO, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat; dan
- KETUA YAYASAN CARITAS TIMIKA PAPUA (YCTP), sebagai Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat.
Hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat berlabuh di “meja hijau”, dan sang Pekerja dimenangkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa perselisihan (Pemutusan Hubungan Kerja) PHK antara Penggugat dengan Tergugat sekarang Termohon kasasi dengan Pemohon kasasi sejak tanggal 14 April 2014 dengan alasan melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun tidak terbukti;
2. Bahwa setelah meneliti dengan seksama pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bukan mengenai alasan PHK yang dilarang sebagaimana secara tegas diatur Pasal 153 UU 13/2003 dengan kewajiban harus mempekerjakan kembali;
3. Bahwa dengan telah terjadinya perselisihan PHK sudah dapat dipastikan apabila hubungan kerja berlanjut tidak lagi harmonis, sehingga dengan mendasarkan pada alinea ke-3 penjelasan umum UU 2/2004 hubungan kerja beralasan hukum menyatakan berakhir/dengan alasan disharmonis;
4. Bahwa hak kompensasi adalah 2 kali Uang Pesangon (UP) dan Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai Pasal 156 ayat (2), (4) UU 13/2003, dan upah proses PHK 6 bulan upah sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Pleno Kamar MA-RI;
5. Perhitungan hak Penggugat dengan masa kerja < 3 tahun, upah Rp6.000.900.00/bulan, adalah:
- UP 2 x 3 x Rp6.000.900,00 = Rp36.005.400,00
- UPH 15% x Rp36.005.400,00 = Rp 5.400.810,00
- Upah proses phk 6 bulan upah (@) Rp6.000.900,00 = Rp36.005.400.00 +
Jumlah = Rp77.411.610,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus sepuluh rupiah);
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIMPINAN ATAU RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT (RSMM) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 02/G/2016/PHI.Jap. tanggal 10 Mei 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN ATAU RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT (RSMM) tersebut;
“Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 02/G/2016/PHI.Jap. tanggal 10 Mei 2016;
MENGADILI SENDIRI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebesar:
UP 2 x 3 x Rp6.000.900,00 = Rp36.005.400,00
UPH 15% x Rp36.005.400,00= Rp 5.400.810,00
Upah proses phk 6 bulan upah (@) Rp6000.900,00 = Rp36.005.400.00 +
Jumlah =Rp77.411.610,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus sepuluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

Kebenaran maupun keakuratan publikasi website, TIDAK DIJAMIN. Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan jaminan kebenaran data. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung website.

Syarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASIHANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi"). Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Reservasi Jadwal: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif jasa, untuk dapat kami layani)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18.
- Email: konsultasi@hukum-hukum.com, hery.shietra@gmail.com

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Hanya klien pembayar tarif konsultasi maupun pembeli eBook, yang berhak atas informasi yang benar. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut".

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat sangat fatal akibatnya. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

COMING SOON

COMING SOON
eBook Mengupas Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM