20 Januari, 2018

ASPEK HUKUM JABATAN TENAGA KERJA ASING

LEGAL OPINION
Question: Warga Negara Asing dapat bekerja sebagai pengurus, manajer, atau komisaris di perusahaan di Indonesia?
Brief Answer: Secara umum, Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat menduduki jabatan direksi / komisaris maupun jabatan manajerial pada perusahaan di Indonesia. Meski secara spesifik tidak pengaturan kebolehan demikian pada masing-masing sektor / bidang usaha perseroan tertentu, namun rekomendasi penggunaan TKA, pada prinsipnya tetap dapat dimintakan pada masing-masing institusi pemerintahan terkait bidang usaha.
PEMBAHASAN:
Bila merujuk para Undang-Undang, hanya disebutkan bahwa Warga Negara Asing (WNA) dilarang menduduki jabatan personalia. Namun apakah semua staf dan manajer/direktur personalia yang dilarang untuk dijabat oleh seorang WNA? Hal tersebut merupakan salah satu contoh pentingnya memahami spesifikasi pada hierarkhi jabatan kerja sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.
Untuk itu pemerintah sendiri telah memiliki daftar negatif jabatan untuk diduduki oleh seorang WNA, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing, sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, telah dirinci beberapa jabatan yang dilarang untuk dijabat oleh seorang WNA, yakni:
- Direktur Personalia (Personnel Director);
- Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager);
- Manajer Personalia (Human Resource Manager);
- Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor);
- Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor);
- Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor);
- Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor);
- Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator);
- Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer);
- Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist);
- Spesialis Personalia (Personnel Spexialist);
- Penasehat Karir (Career Advisor);
- Penasehat Tenaga Kerja (Jobs Advisor);
- Pembimbing dan Konseling Jabatan (Jobs Advisor and Counseling);
- Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator):
- Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator);
- Pewawancara Pegawai (Job Interviewer);
- Analis Jabatan (Jobs Analyst);
- Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist).
Adapun secara sektoral bidang usaha, terdapat pengaturan secara lebih terperinci perihal jabatan yang didapat duduki oleh WNA disertai pengaturan perihal lama jangka waktu izin serta apakah izin tersebut dapat diperpanjang atau tidaknya, antara lain:
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makanan Dan Minuman. Terdapat dua diktur pengaturan menarik di dalam peraturan ini, yakni:
KEDUA : Dalam hal jabatan-jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing tidak terdapat di dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, maka Menteri dapat memberikan izin dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pariwisata.
KETIGA : Jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diduduki oleh tenaga kerja asing sesuai Lampiran Keputusan Menteri ini dan tidak dapat diperpanjang, kecuali tenaga kerja asing yang menduduki jabatan komisaris dan direktur sebagai pemilik modal.”
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan, Golongan Peternakan.
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asingpada Kategori Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya, Kelompok Jasa Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Furnitur.
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Alas Kaki.
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Rokok Dan Cerutu.
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Gula.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 357 Tahun 2013 tentang Jabatan yang dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industr Pakaian Jadi.
-  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 358 Tahun 2013 tentangJabatan yang dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan.
-  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 359 Tahun 2013 tentang Jabatan yang dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya.
-  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 354 Tahun 2013 tentang Jabatan yang dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Minuman.
-  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 355 tahun 2013 tentang Jabatan yang dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah.
-  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 356 Tahun 2013 tentang Jabatan yang dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Tekstil.  
-  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 707 Tahun 2012 tentang Jabatan yang dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja asing Pada Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Udara.
-  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 708 Tahun 2012 tentang Jabatan yang dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas dan Golongan Pokok Olahraga dan Rekreasi Lainnya.
-  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 463 Tahun 2012 tentang Jabatan yang dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia.
-  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 462 Tahun 2012 tentang Jabatan yang dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Jasa Pendidikan.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 464 Tahun 2012 tentang Jabatan yang dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Serta Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 40 TAHUN 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.
-  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi KEP.247/MEN/X/2011 tahun 2011 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Konstruksi.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.

Budayakan hidup jujur dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM