11 Januari, 2018

AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL Vs. AKTA PERDAMAIAN VAN DADING

LEGAL OPINION
Question: Kalau mau buat perdamaian dengan suatu pihak yang selama ini bersengketa dengan kami, itu bisa cukup dengan akta notaris, atau musti berbentuk putusan perdamaian oleh pengadilan (akta van dading)?
Brief Answer: Sekalipun akta notariil memang berbentuk otentik, namun dalam hukum acara perdata, telah ditegaskan bahwa akta perdamaian yang tidak lagi dapat dibantah ataupun dipersengketakan ialah akta van dading.
PEMBAHASAN:
Sebagai ilustrasi, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 2251 K/Pdt/2012 tanggal 16 Mei 2013, perkara antara:
- TUTI SUHARTINI (Ahli Waris dari SUKARTI), sebagai Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I; melawan
- H. YOYOK EDI PUJIANTO, SH., selaku Termohon Kasasi dahulu Pelawan.
Sengketa perdata ini merupakan sengketa tanah. Terlawan mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Judex Facti tingkat banding salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 3427 K/Pdt/2000 tanggal 18 Juni 2007 telah menetapkan bahwa Penggugat I, II, III dan IV (sekarang para Tergugat) sebagai ahli waris alm. Soepiatun als. B. Sutoyo yang berhak atas tanah dan rumah yang menjadi sengketa dalam perkara a quo;
- Bahwa setelah putusan Mahkamah Agung RI tersebut diterima, dibuatlah akta perdamaian di hadapan Notaris pada tanggal 19 Mei 2008. Dalam perdamaian tersebut Tuti Suhartini (Terlawan I) sebagai ahli waris Sukarti tidak diikutkan untuk membuat akta damai, padahal isi perdamaian itu sepakat untuk menjual objek sengketa kepada Pelawan;
- Bahwa oleh karena akta damai itu tidak diikat dengan putusan perdamaian (akta van dading), maka akta damai tersebut tidak mengikat sebab tidak semua ahli waris sepakat untuk menjual objek sengketa kepada Pelawan, Terlawan I tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun untuk mewakilinya dalam perdamaian tersebut;
- Bahwa oleh karena jual beli atas objek sengketa dilakukan oleh Pelawan dengan pihak yang tidak berwenang untuk menjual objek sengketa (Terlawan V s/d IX), maka jual-beli tersebut tidak sah. Pembeli/Pelawan bukan Pelawan yang baik dan benar;
- Bahwa sehubungan hal itu, tanah sengketa adalah tetap milik Penggugat I, II, III dan IV sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 3427 K/Pdt/2000 pada tanggal 18 Juni 2007, eksekusi tetap harus dijalankan sebagaimana permohonan Pemohon Kasasi;
- Bahwa alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam risalah kasasi dapat dibenarkan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TUTI SUHARTINI / Ahli Waris dari : SUKARTI dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 774/PDT/2011/PT.SBY tanggal 31 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember No. 94/Pdt.G/2010/PN.Jr tanggal 22 Juni 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TUTI SUHARTINI / Ahli Waris dari : SUKARTI tersebut;
“Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 774/PDT/2011/PT.SBY tanggal 31 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember No. 94/Pdt.G/2010/PN.Jr tanggal 22 Juni 2011;
MENGADILI SENDIRI:
DALAM POKOK PERKARA:
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH daripada sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH daripada sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

About Author & Founder hukum-hukum.com

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, dengan spesialisasi konsultasi hukum dibidang preseden Hukum Pertanahan, Ketenagakerjaan, Lembaga Keuangan, Kepailitan, Perseroan & Korporasi, serta Perikatan Perdata, disamping Pidana. 

Penyedia layanan jasa konsultasi hukum berbayar bagi klien dari Sabang hingga Merauke, perorangan maupun korporasi. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

SHIETRA & PARTNERS beralamat di : Jln. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Indonesia. Reservasi :
  1. Telepon: (+62-21) 568 2703.
  2. Fax: (+62-21) 560 2810.
  3. Whatsapp: 08888-9195-18. (bila Anda mengetahui nomor kontak kami, berarti Anda telah membaca dan menyetujui TARIF KONSULTASI yang berlaku.)

HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Tarif, Syarat & Ketentuan Layanan lihat pada: http://www.hukum-hukum.com/p/1.html

Aturan Utama: Pahami etika komunikasi seperti perkenalkan dahulu diri Anda, serta sadari akan profesi penulis yang mencari nafkah sebagai Konsultan Hukum.

Bagi klien yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), disediakan pula jasa layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan.

Bagi yang membutuhkan layanan Ghost Writer, penulis juga menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum, kami menyediakan PELATIHAN.