11 Januari, 2018

AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL Vs. AKTA PERDAMAIAN VAN DADING

LEGAL OPINION
Question: Kalau mau buat perdamaian dengan suatu pihak yang selama ini bersengketa dengan kami, itu bisa cukup dengan akta notaris, atau musti berbentuk putusan perdamaian oleh pengadilan (akta van dading)?
Brief Answer: Sekalipun akta notariil memang berbentuk otentik, namun dalam hukum acara perdata, telah ditegaskan bahwa akta perdamaian yang tidak lagi dapat dibantah ataupun dipersengketakan ialah akta van dading.
PEMBAHASAN:
Sebagai ilustrasi, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 2251 K/Pdt/2012 tanggal 16 Mei 2013, perkara antara:
- TUTI SUHARTINI (Ahli Waris dari SUKARTI), sebagai Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I; melawan
- H. YOYOK EDI PUJIANTO, SH., selaku Termohon Kasasi dahulu Pelawan.
Sengketa perdata ini merupakan sengketa tanah. Terlawan mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Judex Facti tingkat banding salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 3427 K/Pdt/2000 tanggal 18 Juni 2007 telah menetapkan bahwa Penggugat I, II, III dan IV (sekarang para Tergugat) sebagai ahli waris alm. Soepiatun als. B. Sutoyo yang berhak atas tanah dan rumah yang menjadi sengketa dalam perkara a quo;
- Bahwa setelah putusan Mahkamah Agung RI tersebut diterima, dibuatlah akta perdamaian di hadapan Notaris pada tanggal 19 Mei 2008. Dalam perdamaian tersebut Tuti Suhartini (Terlawan I) sebagai ahli waris Sukarti tidak diikutkan untuk membuat akta damai, padahal isi perdamaian itu sepakat untuk menjual objek sengketa kepada Pelawan;
- Bahwa oleh karena akta damai itu tidak diikat dengan putusan perdamaian (akta van dading), maka akta damai tersebut tidak mengikat sebab tidak semua ahli waris sepakat untuk menjual objek sengketa kepada Pelawan, Terlawan I tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun untuk mewakilinya dalam perdamaian tersebut;
- Bahwa oleh karena jual beli atas objek sengketa dilakukan oleh Pelawan dengan pihak yang tidak berwenang untuk menjual objek sengketa (Terlawan V s/d IX), maka jual-beli tersebut tidak sah. Pembeli/Pelawan bukan Pelawan yang baik dan benar;
- Bahwa sehubungan hal itu, tanah sengketa adalah tetap milik Penggugat I, II, III dan IV sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 3427 K/Pdt/2000 pada tanggal 18 Juni 2007, eksekusi tetap harus dijalankan sebagaimana permohonan Pemohon Kasasi;
- Bahwa alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam risalah kasasi dapat dibenarkan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TUTI SUHARTINI / Ahli Waris dari : SUKARTI dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 774/PDT/2011/PT.SBY tanggal 31 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember No. 94/Pdt.G/2010/PN.Jr tanggal 22 Juni 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TUTI SUHARTINI / Ahli Waris dari : SUKARTI tersebut;
“Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 774/PDT/2011/PT.SBY tanggal 31 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember No. 94/Pdt.G/2010/PN.Jr tanggal 22 Juni 2011;
MENGADILI SENDIRI:
DALAM POKOK PERKARA:
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

Kebenaran maupun keakuratan publikasi website, TIDAK DIJAMIN. Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan jaminan kebenaran data. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung website.

Syarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASIHANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi"). Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Reservasi Jadwal: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif jasa, untuk dapat kami layani)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18.
- Email: konsultasi@hukum-hukum.com, hery.shietra@gmail.com

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Hanya klien pembayar tarif konsultasi maupun pembeli eBook, yang berhak atas informasi yang benar. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut".

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat sangat fatal akibatnya. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

COMING SOON

COMING SOON
eBook Mengupas Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM