31 Desember, 2017

Prinsip Paling Hakiki dalam Hukum: “minus malum” dan “maximum bonum”

ARTIKEL HUKUM
Demikian banyak dan beragam asas-asas serta prinsip-prinsip dalam hukum, yang kadang dijumpai adanya sejumlah asas maupun prinsip-prinsip yang saling tumpang-tindih dan berkonflik satu sama lain, membuat ambigu berbagai pihak bahkan diantara kalangan sarjana hukum sendiri.
Ketika itu yang kemudian terjadi, sebagai bagian dari proses dialektika, maka pada dasarnya kita perlu kembali merujuk prinsip dan asas yang paling mendasar yang menjadi esensi hakekat hukum: hukum yang baik, ialah hukum yang bermanfaat bagi kehidupan penduduknya.
Namun, jawaban yang hanya berhenti sampai disitu saja, tidak memberikan solusi apapun selain “kebingungan” baru untuk dipecahkan: bermanfaat yang seperti apa? Hukum menjelma jargon belaka. Sederhananya, bila kita menarik hakekat hukum hingga ke “akar” dan tujuan yang menjadi awal-mula pembentukannya, saripati dari hukum hanya satu pedoman berikut ini: “minus malum” dan “maximum bonum” (mencari formulasi yang “efek negatifnya paling kecil”, atau “efek positifnya paling besar”)—itulah yang menjadi elemen yang harus ada dalam setiap pengaturan dalam norma hukum.
Karena setiap norma hukum harus mengandung prinsip tersebut, maka dapatlah kita menjadikan prinsip tersebut sebagai sendi paling hakiki dalam hukum. Tiada gunanya merumuskan aturan hukum yang hanya menjadi “sampah” dalam hukum, tidak membawa manfaat apapun bagi warga negara yang diatur dan dibebani olehnya.
Sederhananya pula, bila terdapat teori hukum ataupun kaedah hukum yang bertentangan atau menyimpang dari prinsip mendasar tersebut diatas, maka teori dan kaedah hukum tersebut tidak tahan uji moril. Sebagai contoh, bila kita bersikeras bahwa terhadap Organisasi Massa (Ormas) yang bertentangan dengan paham Pancasila, bahkan secara terang-terangan mencoba menggusur Pancasila sebagai ideologi negara dan menggantikannya dengan ideologi berbasis satu agama tertentu yang tidak mengakomodir kemajemukan, hanya dapat dibubarkan oleh negara sepanjang negara mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan, maka sama artinya mendudukkan negara sederajat dengan lembaga sipil berbentuk Ormas, meski negara memiliki tanggung jawab terhadap hajat hidup orang banyak, bukan hanya satu Ormas tertentu.
Argumentasi bahwa negara bersikap represif lewat upaya pembrendelan Ormas, adalah argumentasi yang hanya “laku” saat rezim Orde Baru berkuasa, saat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) belum terbentuk. Argumentasi yang menolak kewenangan prerogatif negara demikian, tidaklah lolos uji moril berikut: sejak dibentuk dan melembaganya secara mapan institusi Yudikatif bernama PTUN, maka terhadap surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang membatalkan pendirian maupun pembatalan pengesahan sebuah Ormas, dapat dijadikan sebagai objek gugatan ke PTUN.
Dengan kata lain, upaya pemerintah hanyalah sekadar menggeser / membalikkan konsep klasik konservatif, dengan suatu faedah yang hendak dicapai demi keutuhan bangsa yang menjadi hal mutlak untuk dipertahankan dari sikap-sikap yang merong-rong ideologi negara. Bila sebelumnya, negara yang harus menggugat Ormas agar dapat dibatalkan, kini Ormas yang dibubarkan oleh negara-lah, yang dibebani kewajiban untuk menggugat pemerintah ke PTUN, bila keberatan terhadap keputusan pemerintah.
Adalah mengherankan, bila Ormas yang dibubarkan tersebut, justru mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi RI, alih-alih mengajukan keberatan ke PTUN. Akan sangat ironis pula bila MK RI mengabulkan permohonan sang Ormas yang hendak mengembalikan keadaan sebagaimana rezim orthodoks dimana justru negara yang dibebani kewajiban untuk menggugat sang Ormas, seakan negara tidak akan lebih baik untuk mencurahkan energi dan sumber daya yang ada untuk hal lain yang lebih bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak.
Kita tidak boleh memiliki asumsi yang terkesan naif, bahwa norma hukum yang lama sudah sempurna. Modus kejahatan selalu berkembang, mengakibatkan norma hukum bersifat tentatif. Pembalikkan konsepsi hukum, sebagai suatu instrumen yang bertujuan kemanfaatan, bukanlah suatu hal baru dalam terminologi hukum.
Sebagai contoh lainnya, sebelum Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dibentuk, amat sangat sukar menjerat koruptor, karena negara yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilakukan terdakwa. Kini, terjadi pergeseran konsepsi, menjadi “shifting the burden of prove”, artinya: beban pembuktian terbalik—terdakwa-lah, yang harus membuktikan, darimana seluruh harta kekayaannya berasal. Kegagalan untuk membuktian sumber harta kekayaannya, maka dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi akan dinyatakan sebagai benar dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor.
Dalam konsepsi hukum perdata, pergeseran konsep juga sudah lama terjadi, dimana “siapa yang mendalilkan maka ia yang wajib membuktikan”, digeser menjadi “strict liability” (tanggung jawab mutlak keperdataan) semisal kegagalan konstruksi, kasus terkait lingkungan hidup, dan kecelakaan pesawat udara berpenumpang, dimana ketika penumpang pesawat udara yang mengalami cedera atau kerugian akibat kecelakaan maskapai udara, sama sekali tidak dibebani beban pembuktian, cukup menampilkan tiket penumpang serta luka akibat kecelakaan pesawat yang terjadi, maka seketika itu juga pihak maskapai dinyatakan bersalah dan wajib membayar ganti-rugi tanpa syarat apapun.
Dalam konsep yang lebih modern, diatur dalam rezim hukum administrasi negara, dimana dahulu kala, bila rakyat sipil mengajukan permohonan, namun instansi pemerintahan tidak memberikan respon sebagaimana mestinya, maka diam atau pasifnya aparatur sipil negara, dimaknai permohonan pemohon sebagai “ditolak”. Namun, sejak terbitnya Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan pada tahun 2014, semua konsepsi tersebut dibalik keadaannya: pasif atau diamnya aparatur sipil negara, dimaknai sebagai permohonan warga telah “dikabulkan”.
Membalikkan konsepsi dalam hukum, tidaklah ditabukan sepanjang terdapat kemanfaatan (faedah) dibaliknya yang lebih besar dan layak untuk diperjuangkan dibanding dengan resiko mudaratnya. Tidak ada kebijakan yang dapat menyenangkan semua pihak. Bila kita mencoba untuk menyenangkan semua orang, itulah awal mula pintu kegagalan. Setidaknya, kita mampu membuat agar para koruptor dan pelaku kriminil merasa kecewa karena ruang mereka untuk “bermain”, semakin tertutup rapat di Republik ini.
Contoh lainnya dapat kita lihat dalam praktik best practice peradilan yang banyak mewarnai gugatan perdata terkait hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Bila dahulu kala, mutasi menjadi alat ampuh bagi kalangan pengusaha untuk mendorong pekerjanya agar mengundurkan diri, sehingga perusahaan terbebas dari konsekuensi pesangon akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), maka saat kini tindakan tersebut dapat menjadi bumerang bagi sang pengusaha, karena praktik PHI pada saat kini memaknai mutasi tanpa kepatutan, dapat menjadi hak bagi pekerja untuk mengajukan gugatan PHK disertai kompensasi pesangon.
Begitupula bila tejadi PHK secara politis berupa dipecatnya secara sepihak tanpa melalui putusan pengadilan, melahirkan hak bagi pekerja untuk menggugat pesangon dua kali ketentuan normal, dimana praktik di PHI kini telah memaknai kasus-kasus dengan karakter serupa demikian sebagai efisiensi usaha, sehingga pihak pekerja yang dipecat secara sepihak berhak atas dua kali ketentuan pesangon.
Sama halnya ketika pihak manajemen perusahaan secara curang memecat buruh secara sepihak, lalu menghapus database pekerja bersangkutan pada mesin sidik jari presensi kehadiran pekerja di tempat kerja, dimaknai sebagai pihak pengusaha tidak dapat berlindung dibalik asas “no work no paid”, karena pihak pengusaha yang menolak pekerjanya untuk bekerja, mengakibatkan pihak pengusaha dibebani hukuman membayar kompensasi berupa Upah Proses sekalipun sang pekerja tidak masuk bekerja karena tidak dapat mengakses mesin sidik jari presensi. Kaedah yurisprudensi tersebut, kini telah menjadi preseden yang relatif baku di Kamar Khusus Sengketa Ketenagakerjaan di Mahkamah Agung RI.
Pembalikan konsepsi, dengan demikian, bukan hanya dapat terjadi dalam peraturan perundang-undangan, namun juga pada praktik peradilan yang senantiasa turut berevolusi saling “berkejaran” terhadap berbagai modus kejahatan yang juga senantiasa mengembangkan diri serta kian canggih.
Singkat kata, kita tidak boleh menutup diri untuk perubahan paradigma berhukum, karena modus kejahatan terus berkembang, berevolusi, dan kian canggih serta tersistematis. Bila kejahatan dapat demikian canggih, hukum negara harus selangkah lebih maju dan lebih canggih. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali unsur esensial dari setiap pengaturan norma hukum: “minus malum” dan “maximum bonum”—itulah rumusan utamanya.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM