01 Desember, 2017

Penggabungan Gugatan yang Kelebihan Pihak

LEGAL OPINION
Question: Pak Hery (SHIETRA & PARTNERS) pernah bilang kalau lebih baik gugatan menarik banyak pihak sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat, agar semua menjadi lengkap, sehingga terhindar dari resiko gugatan dinyatakan ‘kurang pihak’. Apa artinya semua yang sekalipun tidak ada sangkut-paut secara signifikan, bisa ditarik juga sebagai tergugat?
Brief Answer: Hal tersebut bila konteksnya ialah satu gugatan murni, bukan penggabungan gugatan. Dalam hukum acara perdata, penggabungan beberapa gugatan dimungkinkan, sepanjang para pihak yang didudukkan sebagai Tergugat memiliki hubungan duduk perkara satu sama lainnya—yang dalam terminologi hukum, disebut sebagai terdapat ‘koneksitas posita’ antar para pihak yang disertakan sebagai pihak tergugat satu dan tergugat lainnya. Sementara dalam gugatan tunggal murni, tiada resiko ‘kelebihan pihak’.
PEMBAHASAN:
Untuk memudahkan pemahaman, SHIETRA & PARTNERS untuk itu merujuk putusan Pengadilan Negeri Surabaya sengketa register Nomor 437/Pdt.G/2014/PN.Sby. tanggal 20 November 2014, perkara antara:
- Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI), sebagai Penggugat; melawan
1. TRI RISMAHARINI, selaku Walikota Surabaya, selaku Tergugat I; dan
2. SINGKY SOEWADJI, sebagai Tergugat II.
Pokok permasalahan ialah seputar konflik atau aksi saling klaim hak atas manajemen Kebun Binatang Surabaya yang dinilai Pemda Surabaya sebagai Kebun Binatang yang ditelantarkan oleh pengelolanya, sementara Penggugat merasa diintervensi selaku pengelola, dimana terhadapnya Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang diajukan dalam perkara a quo menurut penilaian majelis adalah gugatan yang diajukan dalam bentuk kumulasi, dan sesuai dengan hukum acara perdata hal tersebut adalah tidak dilarang, terkecuali yang dilarang adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 Rv : kumulasi gugatan yang menuntut hak bezit dan menuntut hak milik;
“Menimbang, bahwa selanjutnya secara teori dan praktek peradilan bahwa kumulasi gugatan terbagi atau dapat dibedakan atas:
- Kumulasi subyektif: Dalam kumulasi subyektif ini gugatan seorang penggugat yang ditujukan terhadap beberapa orang tergugat, atau gugatan beberapa penggugat yang ditujukan terhadap seorang tergugat, atau pula gugatan beberapa penggugat yang ditujukan terhadap beberapa orang tergugat;
- Kumulasi Obyektif: Dalam kumulasi obyektif ini maka yang digabungkan adalah gugatannya sehingga dalam suatu surat gugatan terdiri dari beberapa gugatan; [Note SHIETRA & PARTNERS: Khusus untuk strategi litigasi berupa Kumulasi Objektif, sebaiknya dihindari, karena rawan dinyatakan oleh hakim sebagai gugatan ‘kabur’ atau rancu (obscuure libel).]
“Menimbang, bahwa suatu gugatan yang berbentuk kumulasi, baik kumulasi subyektif maupun kumulasi obyektif, maka sesuai doktrin maupun praktek peradilan haruslah memenuhi syarat-syarat hukum;
“Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan maupun Yurisprudensi Tetap yang membolehkan dilakukannya penggabungan (samenvoeging) atau kumulasi gugatan, baik kumulasi obyektif maupun kumulasi subyektif, sepanjang terdapat koneksitas atau hubungan yang sedemikian eratnya atau innerlijke samenhangen;
“Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawaban Tergugat II pada bagian Dalam Eksepsi, pada poin B mendalilkan bahwa gugatan penggugat menyalahi hukum acara perdata, sebab antara Tergugat I dengan Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum, sehingga tidak dapat digugat bersama-sama dalam satu gugatan untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng;
“Menimbang, bahwa sebaliknya penggugat menyangkal, bahwa gugatan penggugat tidaklah menyalahi hukum acara perdata;
“Menimbang, bahwa menurut majelis bahwa ternyata Tergugat I adalah berkapasitas sebagai walikota Surabaya atau sebagai pejabat public, sedangkan Tergugat II adalah aktifis atau penggiat pecinta, pemerhati, dan yang peduli terhadap satwa;
“Dan disamping itu pula ternyata peristiwa dari perbuatan Tergugat I dan peristiwa dari perbuatan Tergugat II adalah saling berdiri sendiri dan berbeda satu sama lain;
“Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan terlebih lagi ternyata tidak terbukti sebaliknya, maka majelis menilai dan berpendapat bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum, atau tidak terdapat koneksitas yang sedemikian eratnya atau innerlijke samenhang, oleh karena itu sesuai Yurisprudensi Tetap MA RI No. 524.K/Sip/1974 bahwa gugatan terhadap para Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dilakukan atau diajukan dalam satu gugatan, melainkan masing-masing tergugat harus digugat secara sendiri-sendiri;
“Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II terbukti beralasan hukum, sehingga patut untuk diterima serta dikabulkan;
“Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dikabulkan maka dalil-dalil eksepsi untuk selain dan selebihnya dari para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan secara lebih lanjut;
“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa antara para Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum, sehingga tidak dapat digugat secara sekaligus dalam satu surat gugatan, maka sesuai Yurisprudensi MA RI No. 343.K/Sip/1975 bahwa oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke-verklaard);
M E N G A D I L I :
DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan: Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat II;
DALAM POKOK PERKARA:
- Menyatakan: Gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM