05 Desember, 2017

Mutasi Disertai Penurunan Jabatan & Pengurangan Tunjangan

LEGAL OPINION
Question: Kalau dirotasi fungsi kerja, memang tidak mengubah besar gaji pokok, tapi ada tunjangan yang dihilangkan karena rotasi tugas dan fungsi kerja. Apa pegawai berhak untuk menolak rotasi seperti itu?
Brief Answer: Mutasi kerja harus bersifat setara dalam hak-hak normatif jabatan sebelum mutasi, dan sesuai dengan minat ataupun kompetensi Pekerja / Buruh, sekalipun terdapat Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama yang cenderung menyudutkan kepentingan kalangan Pekerja.
Praktik peradilan punya ketegasan demikian, untuk menghindari praktik pemutusan hubungan kerja terselubung, dengan membuat seorang Pekerja / Buruh menjadi tidak nyaman bekerja pasca mutasi sehingga mendorong Pekerja bersangkutan secara politis untuk timbul niat mengundurkan diri.
Setiap Pekerja yang menolak diperlakukan secara merendahkan martabat seperti mutasi kerja yang tidak patut, dapat mengajukan gugatan ke hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, dengan paradigma utama agar pengadilan “Menyatakan hubungan kerja antara Pekerja dengan Pengusaha, putus karena diputuskan oleh Pengadilan”—disertai dengan Upah Proses serta kompensasi pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan normal. Kebijakan mutasi yang tidak arif, dapat menjadi bumerang dan kontraproduktif bagi pihak Pengusaha itu sendiri.
PEMBAHASAN:
Untuk mencermati pendirian praktik peradilan, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 10 Agustus 2016, perkara antara:
- PT. TJIPTA RIMBA DJAJA, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- TEMAN BARUS, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 23 tahun dengan jabatan sebagai Kabag Personalia dan Umum, yang setiap bulannya mendapat Uang Tunjangan sebesar Rp.600.000,00. Penggugat kemudian diberhentikan oleh Tergugat sejak tanggal 16 April 2015, dengan alasan pemberian mutasi dari PT. Tjipta Rimba Djaya Unit Pelayaran Belawan ke PT. Tjipta Rimba Djaya Jl.Kol Yos Sudarso Medan untuk penyegaran.
Mutasi tersebut dinilai tidak wajar, karena jabatan Penggugat sebelum dimutasi adalah sebagai Kabag Personalia dan Umum, namun setelah mutasi jabatan Penggugat adalah sebagai pekerja Kompuser (karyawan biasa). Tunjangan sebesar Rp 600.000,00 per bulan yang diterima Penggugat sebelum mutasi, menjadi hilang pasca mutasi.
Alhasil Penggugat menjadi tidak betah lagi bekerja di perusahaan Tergugat, sehingga Penggugat mengundurkan diri. Kalau Tergugat melakukan mutasi benar-benar karena alasan penyegaran karyawan, janganlah jabatan Penggugat dari HRD dan Bagian Umum menjadi karyawan komputer (karyawan biasa) dan jangan juga menghilangkan tunjangan atau upah dikurangi.
Apabila Tergugat sebenarnya bermaksud melakukan PHk atau perusahaan tidak lagi membutuhkan Penggugat, Penggugat semestinya membayar uang pesangon dengan kriteria efisiensi usaha, sesuai kaedah Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mengingat Penggugat sudah lama bekerja dan tidak pernah melakukan kesalahan.
Penggugat telah berusaha mnyelesaikan permasalahan secara bipartit, tetapi tidak ada penyelesaian, sehingga penggugat mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan untuk diproses secara tripartit. Karena tidak juga dicapai penyelesaian, Disnaker Kota Medan menerbitkan Surat Anjuran tertanggal 6 Agustus, menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dapat diakhiri dengan ketentuan memberikan uang pesangon pada Penggugat, namun tidak diindahkan oleh Tergugat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, dalam hal anjuran tertulis ditolak salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat melanjutkan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Peradilan Hubungan Industrial. Singkat kata, Penggugat menuntut kompensasi gugatan “pengunduran diri” akibat menolak mutasi ini, berupa Uang Pesangon 2 kali ketentuan normal.
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Medan kemudian menjatuhkan putusan Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 07 Januari 2016, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang memutasikan Penggugat dari PT. Tjipta Rimba Djaja Unit Pelayanan Belawan ke PT. Tjipta Rimba Djaja Jalan Kol. Yos Sudarso Medan, tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan alasan Penggugat dianggap mengundurkan diri, tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena diputuskan oleh Pengadilan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak–hak Penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah selama proses perkara, total Rp106.730.700,00 (seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Menolak selain dan selebihnya.”
Sang Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa Penggugat menolak Surat Keputusan Mutasi, maka dengan demikian Penggugat telah melanggar Pasal 5 Ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama tentang Mutasi yang sah dan masih berlaku, yang mengatur:
“Pekerja / buruh yang setelah pemberitahuan mutasi disampaikan, menolak mutasi tersebut merupakan pelanggaran yang dapat dikategorikan kesalahan dengan sanksi surat peringatan, apabila setelah mendapat Surat Peringatan pekerja / buruh juga tidak mematuhinya selanjutnya dapat dikategorikan melakukan kesalahan berat.”
Pihak Pengusaha juga menganggap bahwa tindakan Penggugat yang menolak mutasi, dikategorikan sebagai pengunduran diri Pekerja bersangkutan karena mangkir dari tugas pokok kerja barunya. Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi melanggar azas kepatutan dan keadilan, karena mutasi disertai dengan penurunan jabatan dan pengurangan tunjangan jabatan tanpa adanya suatu kesalahan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PIMPINAN PT. TJIPTA RIMBA DJAJA tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PT. TJIPTA RIMBA DJAJA tersebut.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM