07 Desember, 2017

Hak Tagih Personal Guarantee Menjadi Hak Pembeli Cessie

LEGAL OPINION
Question: Kalau ada akta pemberian jaminan personal, terpisah dengan akta kredit (sehingga terdapat dua buah akta), lalu piutang berdasarkan akta kredit itu dijual kepada kreditor baru, apa akta jaminan personal juga turut beralih menjadi hak tagih kreditor baru pembeli piutang?
Brief Answer: Akta Personal Guarantee tidak mungkin dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian hutang-piutang yang menjadi dasar terbitnya akta Personal Guarantee. Dalam konsep hukum perdata kontraktual perihal cessie / subrogasi, konstruksi akta Personal Guarantee disebut sebagai accesoir (turunan) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian hutang-piutang.
Konsekuensi yuridisnya, bila hak tagih atas piutang dialihkan kepada pihak ketiga, maka hak tagih atas Personal Guarantee juga turut beralih sebagai hak prerogatif dari pihak ketiga pembeli piutang tersebut untuk menagih pelunasan piutang dari pemberi Personal Guarantee.
PEMBAHASAN:
Untuk membuktikan keberlakuan konsep hukum cessie / subrogasi demikian, SHIETRA & PARTNERS merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa Personal Guarantee terkait cessie register Nomor 64 PK/Pdt/2015 tanggal 25 Juni 2015, perkara antara:
- KAIRUDIN NUR, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu selaku Tergugat; melawan
- PT. PERTAMINA DANA VENTURA (d/h. bernama PT. PERTAMINA SAVING & INVESTMENT), selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat; dan
1. PT. GORO BATARA SAKTI (debitor dalam pailit); 2. DEVELOPMENT CAPITAL INVESTMENT LIMITED; 3. PT. BANK IFI (kreditor semula), sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Tergugat.
Semula, Turut Tergugat III yang merupakan bank swasta nasional telah menyalurkan fasilitas kredit senilai Rp15.000.000.000,00 kepada Turut Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 30 Januari 2003 juncto Akta Pengakuan Hutang Nomor 12 tanggal 30 Januari 2003.
Guna menjamin pembayaran kembali fasilitas kredit yang telah dikucurkan, Turut Tergugat III kemudian menerima jaminan pelunasan piutang, salah satunya berupa jaminan pribadi (personal guarantee) dari Tergugat. Dengan demikian Tergugat telah menyatakan mengikatkan diri sebagai penanggung hutang (personal guarantor / borgtocht) yang akan membayar hingga lunas semua jumlah hutang kredit Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat III menurut Perjanjian Kredit, yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, komisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lain.
Jaminan pribadi dinyatakan oleh Tergugat dalam Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Notaris, dimana untuk perbuatan menjamin atau menanggung pembayaran hutang sang debitor, Tergugat telah mendapat persetujuan dari isteri Tergugat. Dalam Perjanjian Jaminan Pribadi tersebut, diatur antara lain:
- Penanggungan yang diberikan Penanggung (Tergugat), berlaku secara terus menerus yang akan tetap mengikat dan mempunyai kekuatan hukum selama debitur masih mempunyai hutang kepada kreditor; dan
- Penanggungan ini dengan cara bagaimanapun juga tidak dapat ditarik atau dicabut kembali selama debitur masih mempunyai hutang kepada kreditor, kecuali Penanggung dibebaskan bank sebagai penanggung hutang.
Namun kemudian Turut Tergugat III selaku kreditur yang berhak atas penagihan hutang kredit Turut Tergugat I, mengalihkan (cessie) tagihan hutang kredit berikut semua jaminan, termasuk personal guarantee yang dibuat Tergugat, kepada Turut Tergugat II.
Adapun jumlah total hutang Turut Tergugat I sampai dengan saat hak tagih atas hutang kredit dialihkan Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat II, adalah sebesar Rp19.898.533.397,00. Pengalihan hak atas hutang Turut Tergugat I, didasarkan pada Perjanjian tanggal 7 Mei 2004 yang kemudian diatur kembali secara notariil dengan akta yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 30 Juni 2004.
Selanjutnya, cessie / peralihan hak tagih atas hutang kredit kepada Turut Tergugat II telah diberitahu kepada debitur (Turut Tergugat I), sehingga karenanya pengalihan hak tagih menjadi sah mengikat para pihak. Sekitar empat bulan berikutnya, pada tanggal 5 Agustus 2004, hak tagih Turut Tergugat II atas hutang kredit PT. Goro Batara Sakti, dialihkan Turut Tergugat II kepada Penggugat, dengan jumlah hutang yang saat itu sudah sebesar Rp20.000.000.000,00.
Cessie kedua tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Notaris. Pengalihan hak tagih tersebut kemudian diberitahukan kepada Turut Tergugat I, oleh karenanya cessie secara hukum mengikat PT. Goro Batara Sakti.
Dalam perjalanannya, PT. Goro Batara Sakti (Turut Tergugat I), tidak dapat membayar (wanprestasi) hutang pokok maupun bunga dan denda hutang kredit kepada Penggugat. Bahkan lebih jauh lagi, PT. Goro Batara Sakti kemudian jatuh pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2006.
Fakta yuridis adanya putusan “pailit” terhadap sang debitor yang telah berkekuatan hukum tetap, secara yuridis, telah (dapat) menjadi bukti yang sah dan mengikat tentang ketidakmampuan debitur untuk membayar hutang kreditnya kepada Penggugat sebagai pemegang hak tagih atas hutang kredit yang diperoleh dengan cara cessie dari Turut Tergugat II.
Sebagai konsekwensi yuridis dari ketidakmampuan PT. Goro Batara Sakti (dalam pailit) melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat yang telah terikat dalam perjanjian penanggungan terhadap hubungan hukum hutang-piutang antara Penggugat selaku pembeli cessie dengan Turut Tergugat I selaku debitur, menjadi berkewajiban untuk membayar lunas semua hutang PT. Goro Batara Sakti (dalam pailit) kepada Penggugat senilai Rp20.000.000.000,00.
Penggugat telah menegur Tergugat lewat somasi, agar melunasi hutang Turut Tergugat I yang dijaminnya, kepada Penggugat, karena Turut Tergugat I tidak mampu lagi membayar hutangnya. Namun Tergugat menolak untuk merealisasi kewajiban melunasi kredit yang menjadi hak Penggugat.
Penolakan Tergugat untuk melunasi hutang PT. Goro Batara Sakti (dalam pailit), dengan demikian dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar nilai piutang yang telah dibeli oleh Penggugat.
Sementara dalam bantahannya, pihak Tergugat mendalilkan, gugatan Penggugat adalah premature, oleh karena setelah seluruh harta Turut Tergugat I selaku Debitur berada dalam Pengawasan Kurator, maka berlaku mekanisme ketentuan hukum Kepailitan dimana menurut ketentuan Pasal 16 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terdapat pengaturan:
“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjuan kembali.”
Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, mengatur pula:
“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kapailitan.”
Dengan demikian segala pemenuhan kewajiban Turut Tergugat I (Debitur) termasuk kepada Penggugat, diselesaikan oleh Kurator melalui hasil penjualan seluruh harta Turut Tergugat I. Jadi seharusnya Penggugat terlebih dahulu meminta pemenuhan piutangnya kepada Turut Tergugat I selaku Debitur melalui Kurator.
Tergugat juga mendalilkan bahwa pemberi Personal Guarantee terhadap sang debitor, bukan hanya pihak Tergugat, namun ada dua pihak pemberi Personal Guarantee lainnya disamping Tergugat. Merujuk ketentuan Pasal 1836 KUHPerdata, yang mengatur:
“Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu.”
Sehingga seharusnya seluruh pemberi Personal Guarantee bertanggung jawab dan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, namun dengan tidak ikut digugatnya seluruh pemberi Personal Guarantee, mengakibatkan gugatan
“kurang pihak”.
Terhadap gugatan sang kreditor pembeli piutang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 629/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel., tanggal 11 Desember 2008, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan perjanjian jaminan pribadi (Personal Guarantee) Nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perjanjian pengalihan piutang (Cessie) Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagian jumlah hutang (pokok, bunga dan denda) kredit sebesar 1/3 dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) = Rp6.666.666.666,00 (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
6. Menyatakan menolak gugatan selebihnya.”
Dalam tingkat banding, yang kemudian emnjadi amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 533/PDT/2009/PT.DKI., tanggal 8 Februari 2010, adalah sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Desember 2008 yang dimohonkan banding tersebut;
Mengadili Sendiri:
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.”
Dalam tingkat kasasi, yang menjadi amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2860 K/Pdt/2010 tanggal 10 Mei 2012, adalah sebagai berikut:
MENGADILI :
- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Pertamina Dana Ventura (dahulu bernama PT Pertamina Saving & Investment) tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 533/PDT/2009/PT.DKI., tanggal 8 Februari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel., tanggal 11 Desember 2008;
Mengadili Sendiri:
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan perjanjian jaminan pribadi (Personal Guarantee) Nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perjanjian pengalihan piutang (Cessie) Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagian jumlah hutang (pokok, bunga dan denda) kredit sebesar 1/3 dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) = Rp6.666.666.666,00 (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
6. Menyatakan menolak gugatan selebihnya.”
Sang pemberi Personal Guarantee mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali, dengan pokok keberatan bahwa Akta Personal Guarantee tidak turut beralih ketika terjadi cessie serta terjadinya cessie harus diberikan oleh juru sita pengadilan kepada debitor. Dimana terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Juris sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Novum P-PK.1 dan P-PK.2 bukan bukti baru, karena baru ada setelah putusan perkara in casu sudah putus;
Novum P-PK.3 pihaknya berbeda dengan perkara in casu sehingga tidak ada putusan yang pihaknya sama namun bertentangan satu dengan lainnya, untuk itu ketiga bukti baru tersebut bukan merupakan bukti yang menentukan dalam perkara a quo;
2. Kekeliruan yang nyata: Pemohon menilai putusan Judex Facti dan Judex Juris keliru karena salah dalam menyimpulkan pokok sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa pokok sengketa adalah perjanjian jaminan pribadi (personal guarantee) Nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 (PKD – TDR) yang sah mengikat, dan Pemohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi;
- Bahwa didalam perjanjian Nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 tersebut tidak ada klausul arbitrase antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali;
3. Kekeliruan yang nyata. Pemohon menilai dalil gugatan yang menyatakan dibuat dihadapan ... , S.H., Notaris di Jakarta adalah kekeliruan yang nyata karena faktanya adalah di Tangerang;
- Bahwa kekeliruan penyebutan tersebut bukan kekeliruan yang substansial yang menyangkut isi dan petitum gugatan;
- Hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai kekeliruan nyata;
4. Tentang tidak adanya pemberitahuan cessie kepada cessus:
- Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar mempertimbangkan cessie Akta Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 tidak bisa dipisahkan dengan Akta Perjanjian Piutang Nomor 13 tanggal 30 Januari 2005;
5. Tentang Legal Standing Termohon Peninjauan Kembali.
Judex Facti dan Judex Juris sudah tepat dan benar, bahwa hubungan hukum Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah didasarkan perjanjian jaminan pribadi (personal guarantee) Nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 yang sah mengikat kedua belah pihak;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KAIRUDIN NUR tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KAIRUDIN NUR tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM