14 Desember, 2017

Meminta PHK Batal Namun Menuntut Pesangon

LEGAL OPINION
Question: Sampai sejauh apa resikonya, tuntutan dalam surat gugatan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) bila meminta agar PHK (pemutusan hubungan kerja) dinyatakan batal sehingga dapat dipekerjakan kembali, tapi dalam butir tuntutan lainnya meminta agar diberikan pesangon? Kan, ada tuntutan subsidair, artinya itu dimaknai bila hakim menilai tidak mungkin rukun lagi atau dinilai tiada hubungan yang harmonis sehingga PHK harus tetap terjadi, maka mau tidak mau pesangon yang jadi konsekuensinya. Kan, hakim bisa putuskan “mengabulkan sebagian”.
Brief Answer: Tidak perlu mengambil resiko yang tidak perlu dipertaruhkan, membuka peluang gugatan untuk dinilai sebagai “kabur / tidak jelas” (obscuure libel) oleh hakim dan pastinya pula akan dibantah demikian oleh pihak lawan. Lebih baik menghindari resiko, dengan cara menyusun petitum gugatan dalam bentuk opsional / alternatif / fakultatif agar putusan apat diimplementasi atau dieksekusi sekalipun pihak Tergugat tidak kooperatif terhadap isi amar putusan.
PEMBAHASAN:
Untuk membuktikan perihal resiko dibalik rumusan pokok permintaan dalam gugatan (petitum) yang terkesan inkonsisten, untuk itu SHIETRA & PARTNERS menjadikan cerminan putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 571 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 28 September 2016, perkara antara:
- TAJOEH POERNOSAROSO, sebagai Pemohon Kasasi I, dahulu selaku Penggugat; melawan
- PT. BORWITA CITRA PRIMA, selaku Termohon Kasasi I, dahulu Tergugat.
Penggugat selaku pihak Pekerja, menyusun pokok permohonan dalam surat gugatannya, dengan rumusan sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak diputuskan oleh pengadilan hubungan industrial;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dengan membayarkan hak-hak Penggugat berupa kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar Rp141.056.000,00 dengan perincian, yaitu: Uang pesangon ...;  Uang penghargaan; Uang penggantian hak; Cuti yang belum diambil;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang diderita Penggugat dengan membayarkan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”
Sementara pihak Tergugat dalam sanggahannya menyebutkan, Penggugat meminta agar “Pemutusan hubungan kerja batal demi hukum” dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang konsekuensi hukumnya adalah kerja kembali.
Akan tetapi disaat bersamaan Penggugat meminta agar Penggugat diberikan uang pesangon, uang penghargaan, serta uang penggantian hak sebagaimana Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga dalil-dalil Penggugat dengan demikian saling bertentangan satu dengan yang lain dan mengakibatkan kaburnya fokus gugatan Penggugat.
Penggugat meminta agar “Pemutusan hubungan kerja batal demi hukum” dengan konsekuensi hukumnya adalah kerja kembali, namun disaat bersamaan Penggugat meminta agar dinyatakan: “Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak diputuskan oleh pengadilan hubungan industrial”—mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel).
Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 155/G/2015/PHI.Sby., tanggal 21 Maret 2016, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim terhadap gugatan yang demikian adalah bentuk gugatan yang saling bertentangan atau kontradiksi antara posita (fundamentum petendi) dan petitumnya yang mengandung cacat formil, sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan menghadapi gugatan yang kabur (obscuur libel) maka Hakim menurut hukum acara haruslah menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997, tanggal 7 Maret 1999 (vide Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, oleh M. Ali Boediarto, S.H., halaman 62, Penerbit Swara Justicia);
“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati bagian posita (fundamentum petendi) dan petitum gugatan a quo maka telah terjadi dalil gugatan dan pokok tuntutan yang saling bertentangan satu dengan lainnya, yaitu:
- Di satu sisi pada dalil gugatan dan pokok tuntutan Penggugat yang memohon agar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dinyatakan batal demi hukum yang konsekuensi hukumnya adalah kerja kembali;
- Namun, disisi lainnya pada dalil gugatan dan pokok tuntutan Penggugat yang memohon agar menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus serta menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja;
“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel), menurut pendapat Majelis Hakim adalah cukup beralasan dan karenanya patut untuk dikabulkan;
“Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim gugatan dalam pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;
MENGADILI :
Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).”
Sang Pekerja mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II serta kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi I dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa antara posita dengan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan sehingga amar putusan yang menyatakan gugatan NO (niet ontvankelijk verklaard) sudah tepat dan benar;
2. Bahwa posita mendalilkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) batal demi hukum, sedangkan petitum menuntut pembayaran uang kompensasi yang merupakan akibat hukum dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I TAJOEH POERNOSAROSO dan Pemohon Kasasi II PT. BORWITA CITRA PRIMA, tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I TAJOEH POERNOSAROSO dan Pemohon Kasasi II PT. BORWITA CITRA PRIMA, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM