04 Desember, 2017

3 Elemen Paling Krusial dalam Sengketa Tanah

LEGAL OPINION
Question: Apa yang paling utama dari sengketa tanah bila masalah ini hendak dimajukan ke persidangan lewat gugatan?
Brief Answer: Ukuran / luas objek tanah, letak, serta batas-batas objek tanah, menjadi tiga unsur paling vital dalam sengketa terkait hak atas tanah, agar tidak merugikan pihak ketiga yang saling berbatasan. Satu saja unsur tidak memadai sehingga Majelis Hakim tidak merasa dapat diyakinkan, maka gugatan niscaya akan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan gugatan tidak disusun secara jelas dan terinci. Khusus perkara perdata terkait sengketa kepemilikan tanah, sifat pembuktian hukum acara perdata tidak lagi formil, namun lebih cenderung bersifat mencari kebenaran materiil.
PEMBAHASAN:
Untuk memudahkan pemahaman, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 2246 K/Pdt/2015 tanggal 21 Desember 2015, perkara antara:
1. ASNAWI; 2. ARIFIN TAMRIN, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat; melawan
- AHYAT, selaku Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Pokok permasalahan ialah ketika Para Penggugat yang mengklaim sebagai pemilik tanah, keberatan ketika Tergugat dinilai menyerobot tanah milik Para Penggugat. Sementara itu pihak Tergugat justru memandang dirinya sebagai pemilik objek tanah. Singkatnya, perkara gugatan ini ialah perihal sengketa kepemilikan tanah.
Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Tembilahan kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.TBH, tanggal 10 Juni 2014, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang telah dibeli orang tua Penggugat I yang bernama H. Muhammad Saman dari Abdul Hamid sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor 39/PPAT/Kec-TPL/1988, adalah sah hak milik orang tua Penggugat I dan Ahli-ahli warisnya;
3. Menyatakan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 25 Maret 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Gantang, juga diketahui oleh Camat Kempas, bahwa Penggugat I adalah kuasa dari Ahli-ahli Waris H. Muhammad Saman adalah sah;
4. Menyatakan pembagian harta warisan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Tembilahan, dengan pembagian tanah dengan ukuran 230 meter X 140 meter untuk Penggugat I dan ahli-ahli waris yang lainnya, adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 81/SG/593/2011, yang ditanda-tangani oleh Camat Kempas yang isinya menyatakan Penggugat I telah menjual sebahagian tanahnya kepada Penggugat II, adalah sah;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat untuk menguasai serta mendirikan bangunan diatas tanah obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang berada diatas tanah terperkara, untuk mengosongkan tanah tersebut dan bebas dari hak orang lain dan bila perlu dengan upaya paksa pengosogan dibantu oleh pihak yang berwajib;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, yang sampai saat ini berjumlah Rp4.171.000,00;
9. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 187/PDT/2014/PT.PBR, tanggal 16 Januari 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menerima Pemohon banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.TBH, tanggal 10 Juni 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
Mengadili Sendiri:
Dalam Eksepsi:
- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Para Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima (NO = Niet Onvankelijke Verklaard).”
Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dengan menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dapat dibenarkan, dimana ternyata letak, ukuran/luas objek sengketa dan batas-batasnya tidak jelas, maka gugatan Penggugat menjadi kabur sebagaimana pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi), sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1. ASNAWI, 2. ARIFIN TAMRIN tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ASNAWI, 2. ARIFIN TAMRIN tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM