02 Desember, 2017

Daluarsa Hak Menggugat PHK

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya yang kini sudah tidak ada batasan tempo waktu untuk menggugat ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial), itu sengketa ketenagakerjaan yang apa? Kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang kadaluarsa hak menggugat bagi buruh.
Brief Answer: Kalau yang dipersengketan oleh Pekerja ialah perihal pemutusan hubungan kerja (PHK), maka kadaluarsa ialah 1 (satu) tahun sejak PHK secara sepihak oleh pihak Pengusaha atau terhitung sejak pengunduran diri sang Pekerja—kadaluarsa tersebut mengakibatkan sang Pekerja / Buruh diasumsikan atau disamakan dengan menerima PHK. Sementara itu, bila yang dipermasalahkan ialah perihal kekurangan atau belum dibayarkannya Upah dan hak-hak normatif lainnya, kadaluarsa menuntutnya ialah 30 (tiga puluh) tahun sejak putusnya hubungan kerja.
PEMBAHASAN:
Untuk memudahkan pemahaman, sebagai ilustrasi betapa praktik peradilan masih kerap dijumpai membuat rancu kedua konsepsi sengketa hubungan industrial, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa PHK register Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 19 Oktober 2016, perkara antara:
- PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK., sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I; melawan
1. HASMIN HASAN; 2. NAWIR, selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat; dan:
1. PT PERSONA PRIMA UTAMA; 2. YAYASAN MITRA KARYA MEMBANGUN (YMKM); 3. KOPERASI SWADARMA BNI CAB. PALU, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV.
Sengketa ini merupakan sengketa antara pekerja ‘alih daya’ dengan perusahaan outsourcing dan perusahaan pemberi kerja. Sementara pihak Tergugat dalam bantahannya menyebutkan bahwa hak gugat Penggugat telah kadaluarsa, dengan merujuk pada yurisprudensi:
- Putusan Nomor 449 K/Pdt.Sus-PHI/2013, pertimbangan Mahkamah Agung: “Bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah kadaluarsa, baik ditinjau dari Pasal 1966 KUHPerdata, maupun Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang mengatur lewat tenggang waktu gugatan adalah 1 tahun. Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tahun 2013 atas keberatan Surat Keputusan PHK yang telah diterbitkan pada tahun 1994, dengan demikian gugatan Penggugat telah kadaluarsa.”
- Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2013, pertimbangan Mahkamah Agung: “Bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah kadaluarsa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan sejak tanggal 27 Januari 2012 dan pendaftaran gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 April 2013, maka dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat saat ini Termohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya.”
- Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2014, pertimbangan Mahkamah Agung: “Bahwa gugatan Penggugat saat ini sebagai Termohon Kasasi dinyatakan telah kadaluarsa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Karena PHK dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 17 Januari 2012 dan gugatan Penggugat saat ini sebagai Termohon Kasasi diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 September 2013, sehingga pengajuan gugatan a quo telah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun.”
- Putusan Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2014, pertimbangan Mahkamah Agung: “Bahwa gugatan Penggugat saat ini sebagai Termohon Kasasi dinyatakan telah kadaluarsa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena PHK dilakukan tanggal 17 Oktober 2011 dan gugatan Penggugat saat ini sebagai Termohon Kasasi diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 April 2013.”
- Putusan Nomor 533 K/Pdt.Sus-PHI/2014, pertimbangan Mahkamah Agung: “Bahwa gugatan para Penggugat/para Termohon Kasasi telah kadaluarsa sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena pemutusan hubungan kerja dilakukan pada tanggal 20 September 2012 sedangkan gugatan para Penggugat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KL. IA Bandung pada tanggal 4 November 2013.”
- Putusan Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015, pertimbangan Mahkamah Agung: “Dengan demikian terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 telah terjadi PHK antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi, sedang gugatan diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 April 2014 dalam waktu lewat 2 tahun, maka gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak.”
- Putusan Nomor 45 K/Pdt.Sus-PHI/2015, pertimbangan Mahkamah Agung: “Bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi telah kadaluarsa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juli 2013 sedangkan Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2014.”
Terhadap gugatan para Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Palu tanpa mau mengindahkan kaedah preseden yang telah ada, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pal, tanggal 21 April 2016, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan kedaluarsa dan gugatan salah alamat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:
“Memperhatikan gugatan Para Penggugat telah kedaluwarsa, menurut Majelis Hakim sudah dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, terbit hari Rabu tanggal 17 November 2004, dengan penjelasan sebagai berikut bahwa pada tanggal 28 Oktober 2003 Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan Nomor 012/PUU-I/2003, yang pada amar putusannya berbunyi: ‘menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat Pasal 158 ayat (1) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’;
MENGADILI :
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I putus demi hukum sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak normatif Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut: ...;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena Pengakhiran Penugasan Pekerja (PHK) dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Palu pada tanggal 10 Maret 2016 (telah 3 tahun lebih).
Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusan berpendirian bahwa gugatan yang melampaui batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), dinyatakan kadaluarsa. Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 belum pernah dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu menjadi dasar Mahkamah Agung RI untuk menyatakan kadaluarsa apabila gugatan diajukan melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 yang dijadikan rujukan Pengadilan Hubungan Industrial, adalah terkait dengan Pasal 158, 159, Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan sepanjang mengenai anak kalimat “kecuali Pasal 158 ayat (1) ...”, Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “PasaI 158 ayat (1) ...”, Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) ...” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sementara Tergugat I mengajukan eksepsi kadaluwarsa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sedangkan PHI dalam pertimbangan hukumnya telah salah kaprah, sebab yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi bukanlah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dengan demikian sangat jelas bahwa PHI telah salah dalam menerapkan hukum. Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan korektif sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Para Pekerja telah diputus hubungan kerja (PHK) dengan alasan Pengusaha kontrak (PKWT) berakhir tanggal 31 Desember 2012, kemudian mengajukan gugatan tanggal 10 Maret 2016 (3 tahun 2 bulan);
“Bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi RI dengan putusan Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013. Kadaluarsa yang sebelumnya berdasarkan pasal-pasal undang undang a quo adalah maksimal 2 tahun; [Note SHIETRA & PARTNERS: Yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan No. 100/PUU-X/2012 ialah Pasal 96 UU Ketenagakerjaan tentang jangka waktu hak menuntut Upah, bukan Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang jangka waktu menggugat PHK.]
“Bahwa gugatan baru diajukan 3 (tiga) tahun lebih, kemudian dengan memperhatikan ketentuan tentang kadaluarsa a quo masih berlaku saat pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi antara para pekerja dengan pengusaha, maka adil dan beralasan hukum menyatakan gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK, yang diwakili oleh Direktur, CQ. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PALU tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pal, tanggal 21 April 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK, yang diwakili oleh Direktur, CQ. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PALU, tersebut;
“Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pal. tanggal 21 April 2016;
MENGADILI SENDIRI :
Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan gugatan Para Penggugat kadaluarsa;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM