25 November, 2017

Tindak Pidana Kekerasan terhadap Barang

LEGAL OPINION
Question: Memang ada, aturan pidana kekerasan terhadap benda? Apanya yang dikerasi?
Brief Answer: Itu hanya istilah atau terminologi hukum saja. Yang dimaksud dengan “kekerasan terhadap benda atau barang”, tidak lain ialah tindak pidana “pengrusakan” properti milik orang lain secara melawan hukum.
PEMBAHASAN:
Sebagai ilustrasi, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI perkara pidana register Nomor 1802 K/PID/2010 tanggal 6 Januari 2011 yang diperiksa serta diputus oleh Majelis Hakim Agung ARTIDJO ALKOSTAR, MANSYUR KARTAYASA, dan R. IMAM HARJADI, dimana empat orang Terdakwa beserta satu orang pelaku yang masih buron, didakwa karena secara bersama-sama, pada bulan September 2009, di muka umum telah melakukan kekerasan terhadap barang, berupa gubuk atau pondok milik seorang korban, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
Pada awalnya Terdakwa I pada tanggal 02 September 2009, menyuruh Terdakwa III untuk memindahkan gubuk atau pondok milik korban, yang berdiri diatas lahan yang diduga milik Koperasi Perkebunan Makati Karya, kemudian Terdakwa I menyampaikan rencana tersebut kepada Terdakwa II, IV, dan Pardomuan Lubis Als Dede Lubis (DPO).
Kemudian, kelima pelaku datang ke lokasi tempat berdirinya gubuk atau pondok, yang mana tempat tersebut adalah suatu lokasi yang bebas dan terbuka untuk umum, di mana orang lain dapat melihatnya, yang mana kelima pelaku sebelumnya sudah berunding di Base Camp Koperasi Perkebunan Makati Karya, kemudian secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, berupa gubuk atau pondok milik korban yang berukuran 3 m x 4 m terbuat dari kayu, berbentuk panggung dan beratab rumbia.
Adapun Terdakwa IV dan Pardomuan Lubis Als Dede Lubis (DPO), dengan menggunakan tali kabel sling mengikat tiang-tiang gubuk atau pondok, sehingga menjadi terhubung melalui kolong gubuk atau pondok tersebut. Selanjutnya keduanya naik ke atas atap gubuk atau pondok, kemudian menggantungkan kedua ujung tali kabel sling yang sudah terikat tersebut ke kepala atau baket dari Becco atau Escavator milik Koperasi Perkebunan Makati Karya yang dikemudikan oleh Terdakwa III, sehingga gubuk atau pondok menjadi terangkat.
Terdakwa III menjalankan Escavator dan memindahkan gubuk atau pondok tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Terdakwa I yang sudah dimengerti oleh Terdakwa III sambil menunjuk-nunjuk dengan menggunakan tangan-kanannya ke arah tepi seberang parit.
Setelah Terdakwa III menurunkan gubuk atau pondok, selanjutnya Terdakwa IV dan Pardomuan Lubis Als Dede Lubis (DPO) membuka ikatan tali sling kabel dari tiang-tiang gubuk atau pondok, kemudian para pelaku meninggalkan gubuk atau pondok tersebut dalam keadaan miring di tepi seberang parit yang berjarak kurang lebih 8 meter dari tempatnya semula. Perbuatan para Terdakwa tersebut dilihat oleh empat orang saksi mata.
Akibat perbuatan kelima palaku tersebut, mengakibatkan gubuk atau pondok milik saksi korban mengalami kerusakan pada bagian tiang, dinding dan atap, sehingga manjadi tidak dapat dipakai lagi dan berada tidak pada tempatnya lagi, serta menyebabkan kerugian bagi sang korban sebesar 15.000.000,- sehingga melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.
Sementara dalam Dakwaan Subsidair, Para Terdakwa didakwa karena telah dengan sengaja dan dengan melawan hak, merusak dengan cara mengangkat dan memindahkan, sehingga tidak dapat dipakai lagi, sesuatu barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.
Terhadap tuntutan Jaksa, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Negeri di Padangsidimpuan No. 39/Pid.B/2010/PN.Psp tanggal 19 April 2010, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa I. Basrah Lubis, SH, Terdakwa II. Ali Hasyim Lubis, SH. Terdakwa III. Iwan alias Ucok Hapesong dan Terdakwa IV. Jarfen Rambe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘melakukan kekerasan terhadap barang’;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani oleh Para Terdakwa kecuali ada perintah Hakim yang menyatakan lain karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan Terdakwa III. Iwan alias Ucok Hapesong dan Terdakwa IV. Jarfen Rambe dikeluarkan dari tahanan kota di Padangsidimpuan.”
Dalam tingkat banding, yang menjadi putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 421/PID/2010/PT-MDN tanggal 21 Juni 2010, dengan amar lengkap sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, tanggal 19 April 2010, No.39/Pid.B/2010/PN-Psp. yang dimintakan banding tersebut.”
Pihak Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi, dengan alasan-alasan sebagai berikut: Terdakwa BASRAH LUBIS, SH. juga terlibat dalam perkara ‘penadahan’ yang melanggar Pasal 480 ke-1 terhadap 166 pupuk bersubsidi jenis urea, 75 zak pupuk bersubsidi jenis NPK phonska, dan 139 zak pupuk bersubsidi jenis ZA. Namun perkara ini masih dalam proses hukum banding tanggal 27 Mei 2010, karena Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memutus 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
Terdakwa BASRAH LUBIS, SH. juga terlibat dalam perkara tindak pidana “menyimpan minyak bumi tanpa ijin usaha penyimpanan yang dilakukan secara berlanjut” sehingga melanggar Pasal 53 Huruf (c) jo. Pasal 23 UU No.22 Tahun 2001 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, berupa minyak solar sebanyak 75.000.- liter. Perkara tersebut juga masih dalam proses upaya hukum banding tanggal 01 Juni 2010 karena Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memutus 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.l.000.000.- subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap amar putusan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terhadap Terdakwa Basra Lubis. SH, sudah tiga kali berperkara diputus, amarnya percobaan semua, membuktikan bahwa yang bersangkutan bukanlah baru melakukan tindak kriminil, namun kriminil tulen.
Jaksa kemudian merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 24 K/Kr/1958 tanggal 15 Maret 1958, dinyatakan:
“Bahwa para tertuduh merusak rumah saksi karena rumah itu didirikan diatas tanah mereka tanpa ijin mereka sehingga yang mereka lakukan itu adalah justru mempertahankan hak milik, tidak dapat di benarkan karena dalam hal ini seharusnya para tertuduh mengajukan persoalanya kepada alat-alat Negara yang berwenang dan tidak merusak sendiri rumah itu, sehingga kejahatan mereka dalam Pasal 406 KUHP.”
Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, dinilai semata-mata hanya memperhatikan hak dan kepentingan para Terdakwa, namun disaat bersamaan menutup mata terhadap hak dan kepentingan korban yang telah dilanggar oleh para Terdakwa. Pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap para Terdakwa, dinilai belum memberikan efek jera karena sudah tiga kali berperkara diputus percobaan semua.
Salah satu tujuan pemidanaan berupa masa percobaan, diharapkan memberikan kesempatan bagi para Terdakwa untuk tidak mengulangi atau tidak melakukan perbuatan yang dapat di hukum lainnya—namun keistimewaan hukuman masa percobaan tidaklah tepat diberikan kepada pelaku. Dimana terhadap keberatan Jaksa Penuntut, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena kurang tepat dalam pertimbangan hukumnya;
“Bahwa meskipun antara Terdakwa dan saksi korban sama-sama mengaku bahwa tanah a quo milik mereka masing-masing tapi perbuatan para Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merusak rumah korban dan memindahkan tanpa persetujuan merupakan perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) yang tidak dibenarkan oleh hukum dan menafikkan / meniadakan existensi / keberadaan lembaga peradilan, karena seharusnya para Terdakwa menggugat secara perdata terlebih dahulu, dan bila menang dalam perkara perdata tersebut barulah mengeksekusi dengan bantuan Pengadilan setelah perkara berkekuatan hukum tetap, bukan dengan cara mengambil tindakan sendiri;
“Bahwa disamping itu pidana dipandang kurang tepat karena ada Terdakwa yang beberapa kali terlibat dalam perkara pidana dan sudah dipidana pula;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 421/PID/2010/PT-MDN tanggal 21 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini:
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tersebut;
“Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 421/PID/2010/PT-MDN tanggal 21 Juni 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 39/Pid.B/2010/PN Psp tanggal 16 April 2010;
“MENGADILI SENDIRI :
- Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I. BASRAH LUBIS, SH, Terdakwa II. ALI HASYIM LUBIS, SH, Terdakwa III. IWAN Alias UCOK HAPESONG, Terdakwa IV. JARFEN RAMBE terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ‘Pengrusakan’;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing–masing selama 3 (tiga) bulan.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM