15 November, 2017

Perbedaan antara Calo dan Sarjana Hukum

ARTIKEL HUKUM
Kerap terdapat salah-kaprah ditengah masyarakat, seakan profesi hukum dan profesi “calo” adalah serupa atau dapat saling dipertukarkan. Baru-baru ini seseorang mencoba menghubungi penulis, namun menjadi permasalahan ialah ketika profesi penulis yang merupakan penyedia jasa layanan hukum, disetarakan dengan jasa seorang “calo”—alias, salah alamat.
Pihak tersebut menyatakan kehendaknya untuk memperpanjang sertifikat Hak Guna Bangunan yang saat ini kadaluarsa, namun masih atas nama pengembang, dimana badan hukum pengembang tersebut telah lama jatuh pailit. Ketika penulis menyampaikan, agar yang bersangkutan memulai dengan sesi konsultasi tatap-muka terlebih dahulu, agar penulis dapat melakukan analisa “pemetaan” hak dan kewajiban normatif terhadap dokumen yang ada, namun pihak tersebut menolak, seketika langsung menyatakan bahwa dirinya menolak konsultasi, dan menantang penulis apakah sanggup untuk mengurus sertifikat tanahnya. Bila penulis menyanggupi (tanpa didahului telaah dokumen), barulah dirinya membayar.
Dalam kesempatan ini, penulis hendak mengupas hakiki utama profesi hukum yang tidak boleh dicampur-aduk dengan profesi “calo”. Seorang profesi hukum, sejatinya serupa dengan cara kerja seorang dokter. Seorang dokter, dibayar jasanya untuk melakukan analisa (diagnosa), sebelum membuat kesimpulan dan tindakan medik.
Begitupula jasa hukum, seorang sarjana hukum tidak bisa begitu saja secara serta-merta menyatakan menyanggupi apa yang memang tidak dapat dijalankan. Kerap kali terjadi, masalah utama terletak pada kesalahan yang dikontribusi oleh pihak klien sendiri. Sehingga analisa terhadap kejadian, fakta hukum, dasar hukum, serta kajian normatif terhadap permasalahan hukum, adalah elemen paling sentral dari profesi hukum.
Berbeda dengan “calo”, tidak dibutuhkan analisa pendahuluan apapun, tidak dibutuhkan semacam “biopsi” atau pemeriksaan apapun, namun secara serta-merta mematok tarif dan menjanjikan akan menyanggupi apapun keinginan pengguna sang “calo”.
Banyak “calo” yang menyaru sebagai jasa hukum. Contoh, seorang advokat yang menyadari bahwa kliennya tidak dapat menang di persidangan, mulai melirik cara kerja seorang “calo”, yakni: sogok, suap, dan gratifikasi. “Calo”, lebih ilegal dari “biro jasa”. “Biro jasa” serupa dengan jasa pengacara, sebagai kuasa hukum dalam mengurus suatu keperluan, yang memang sahih dan legal—semisal mengurus pembayaran pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan tahunan. Namun, “calo” melangkah lebih jauh, yakni memuluskan segala sesuatu, sekalipun dengan cara yang legal maupun cara yang ilegal (by all means).
Kode etik antara jasa hukum dan jasa “calo” pun saling berlainan, kontras satu sama lain. Seorang pemberi layanan jasa hukum, dilarang untuk menjanjikan suatu hasil, namun secara objektif perlu melihat dan mengakui adanya koridor hukum yang harus dilewati dan dihormati. Penyedia jasa hukum tidak diperkenankan berjalan keluar dari jalur koridor hukum.
Sebaliknya, seorang “calo”, menjanjikan hasil, apapun koridor hukumnya, apapun posisi hukum sang klien, sekalipun harus dengan cara melawan hukum, menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Bisa disebutkan, profesi “calo” tidak memiliki kode etik, namun murni berpedoman pada prinsip: “Berani mati bela yang bayar.” Oleh karenanya, jangan pernah bicara perihal etika ketika berhubungan dengan seorang “calo”.
Profesi “calo”, ialah profesi pragmatis—sama sekali tidak memiliki harga diri, terlebih martabat, dengan mudah mampu dibeli dan dijadikan alat bagi pihak-pihak yang memiliki niatan buruk untuk meng-gol-kan segala niat dan tujuannya, sekalipun itu tujuan yang buruk dan merugikan pihak ketiga.
Itulah sebabnya, berurusan dengan “calo” bagai bekerja-sama dengan seorang “buaya” atau seorang “harimau”, bagai mafia kasus yang sangat berbahaya. Sementara itu, mereka yang terikat kode etik profesi hukum, tidak dibenarkan untuk memiliki mental seperti seorang “calo”.
Namun demikian, persepsi di tengah masyarakat kini ambigu, mengingat banyaknya kalangan hukum yang merusak kode etik profesi hukum, mulai dari kode etik advokat, kode etik konsultan hukum, kode etik notaris, kode etik pejabat pembuat akta tanah, kode etik hakim, kode etik panitera, kode etik kepolisian, kode etik kejaksaaan, dsb.
Seorang “calo”, karena tidak dikekang oleh rambu-rambu moral, maka bergerak atas dasar “membela yang bayar”. Dengan demikian, seorang calo, dapat saja berpindah haluan atau menyerang untuk membela pihak lawan dari kliennya semula, semata karena urusan pragmatis: lawan kliennya kini yang mampu membayar lebih besar.
Masyarakat perlu mulai menyadari bahaya dari layanan jasa seorang “calo”. Seorang “calo”, seringkali menggunakan jalur ilegal untuk memperoleh izin bagi kepentingan sang klien, sebagai contoh. Kita tidak pernah tahu, kapan izin itu akan menjadi bermasalah atau dipermasalahkan dikemudian hari.
Sebaliknya, jasa layanan hukum yang baik, tidak lebih dari sekadar kuasa hukum untuk mengurus izin usaha, sebagai contoh, bukan menjadi alat untuk melakukan kegiatan ilegal seperti memotong rantai prosedur sehingga terbitnya perizinan yang sejatinya tidak memiliki kelengkapan dokumentasi sebagaimana yang dipersyaratkan.
Anda tidak dapat menuntut tanggung-jawab moril dari seorang penyedia jasa “calo”, karena antara pengguna jasa dan sang “calo”, dianggap “sama-sama tahu” bahwa apa yang diperoleh ialah dengan cara-cara ilegal. Karena dianggap “sama-sama telah tahu”, maka pengguna jasa tidak dapat menuntut sang “calo” secara hukum.
Memakai jasa “calo” pun dinilai sebagai langkah cara-cara curang guna melangkahi hukum positif yang berlaku. Satu hal yang pasti, tiada loyalitas dalam mindset para penyedia jasa “calo”—namun semata diwarnai semangat pragmatis. Dan, tentu saja, sang pengguna jasa “calo” pun dianggap sudah sama-sama tahu, bahwa sang “calo” tahu bahwa pengguna jasanya hendak berbuat curang, dan sang pengguna jasa pun tahu bahwa sang “calo” akan menggunakan cara-cara curang untuk memeroleh apa yang hendak diperoleh / dicari sang klien.
Singkat kisah, penulis tidak pernah sudi merendahkan harkat-martabat sendiri, dengan dilecehkan seperti seorang “calo”. Banyak kalangan hukum yang melecehkan dirinya sendiri dengan menjadi seorang “calo”, atau sudi ketika diperlakukan sama seperti seorang “calo”, bahkan bahkan menjual secara murah harkatnya. Namun adalah salah alamat bila berpikir bahwa setiap Sarjana Hukum adalah “calo”.
Terhadap pihak tersebut yang meminta penulis untuk menjadi seorang calo, tanpa mau menghormati aturan main maupun kode etik penulis selaku konsultan hukum, penulis berikan respon sebagai berikut: “Bila Anda maunya dilayani konsultasi hukum secara tanpa mau dibebani tarif, maka anggap saja hak atas tanah Anda berupa SHGB tersebut, sudah hangus sama sekali ketika sang developer jatuh pailit.”
Apa yang diinginkan pihak tersebut, tidak akan menyinggung perasaan seorang “calo”, karena seorang “calo” selalu menyanggupi apapun keinginan pengguna jasa sekalipun yang diminta ialah melanggar hukum, sepanjang tarifnya memadai.
Sebaliknya, permintaan serupa dapat menjadi sebuah pelecehan yang tidak dapat ditolerir bagi seorang Sarjana Hukum yang masih memegang kode etik secara ketat dan tegas. Demikianlah untuk dapat menjadi pelajaran kita bersama. Etika komunikasi sangatlah penting sekaligus “sensitif”. Kegagalan untuk memahami hal mendasar demikian, akan sangat mahal “harga” sosialnya.
© SHIETRA & PARTNERS Copyright.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM