18 November, 2017

Pemerintah Ingkar Janji, Digugat Wanprestasi oleh Swasta

LEGAL OPINION
Telaah Kasus Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa
Question: Bisakah pihak sipil, alias swasta, menggugat pemerintah dengan alasan pemerintah sudah ingkar janji tidak membayar hasil pekerjaan bagi penyedia barang atau jasa?
Brief Answer: Sekalipun entitas negara (dalam hal ini diwakili oleh otoritas pemerintah) berhadapan dengan entitas bisnis milik warga negara, pada falsafahnya janji yang sudah disepakati, harus ditepati. Kelalaian atau kegagalan untuk menunjukkan itikad baik, dapat digugat ke hadapan Pengadilan Negeri.
PEMBAHASAN:
Sengketa semacam demikian, lumrah terjadi, sebagaimana dicerminkan dalam putusan Mahkamah Agung RI sengketa wanprestasi register Nomor 3229 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016, perkara antara:
- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR ACEH, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II; melawan
- PT. Citra Bunda, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat; dan
1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR ACEH, cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH; 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA), sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan III.
Tergugat I telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Perusahaan Penggugat tertanggal 11 Januari 2010, tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai Desa Ujong Tanoh, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, pasca bencana alam abrasi pantai, yang tembusan suratnya ditujukan baik kepada Tergugat II maupun Tergugat III.
SPMK tersebut diterbitkan kepada Perusahaan Penggugat oleh Tergugat I, menindak-lanjuti Surat Tergugat II tertanggal 5 Juli 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III.
Dalam SPMK tersebut, Tergugat I memerintahkan Perusahaan Penggugat untuk mulai melaksanakan Pekerjaan Pengaman Pantai yang merupakan pekerjaan darurat akibat bencana alam yang harus segera ditanggulangi. Pada diktum ketiga dan keempat SPMK, disebutkan bahwa alokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2011 dan/atau sumber dana lainnya, dan menyatakan agar pihak pemborong yang ditunjuk untuk segera memulai pekerjaan tersebut selambat-lambatnya 14 hari setelah SPMK diterbitkan Tergugat I.
Atas dasar SPMK tersebut, Penggugat melaksanakan pekerjaan dengan sempurna hingga 100% sesuai dengan foto visualisasi pelaksaan pekerjaan yang kemudian diperiksa, diketahui, dan disetujui oleh Pengawas Lapangan Dinas Pengairan Aceh, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Perusahaan Penggugat.
Total nilai pekerjaan yang telah Perusahaan Penggugat selesaikan, ialah sebesar Rp9.995.235.000,00 sebagaimana termuat dalam Dokumen Rekapitulasi Volume Mutual Check yang telah disetujui dan ditanda-tangani oleh PPTK bersama Perusahaan Penggugat.
Pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat Gampong Ujung Tanah dan masyarakat yang bermukim di sepanjang pantai. Terhadap total nilai 100 % volume hasil pekerjaan Penggugat, telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 kali atas sebahagian nilai volume hasil pekerjaan Penggugat, yakni sebesar Rp743.953.000,00 dan Rp750.000.000,00.
Namun sisa nilai volume pekerjaan Penggugat yang masih belum dibayar Para Tergugat serta yang masih belum dialokasikan anggarannya oleh Tergugat III dalam APBA, dengan demikian adalah sebesar Rp8.501.282.000,00.
Namun hingga APBA Tahun 2014, ternyata tidak ada serupiah pun anggaran pemerintah daerah dialokasikan untuk pelunasan sisa hak tagih hasil pekerjaan Penggugat, sehingga sikap dan tindakan Tergugat I, II dan III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (abuse of power) yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, karena menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
Akibat tindakan para Tergugat yang tidak melunasi nilai sisa volume pekerjaan Penggugat sejak tahun 2011, Penggugat menjadi sangat dirugikan secara materil dan berkepanjangan disebabkan Penggugat telah terbelit hutang dalam membayar harga upah bahan yang belum secara lunas Penggugat bayarkan dan telah Penggugat gunakan dalam menyelesaikan proyek pemerintah.
Penggugat beberapa kali menjumpai Tergugat, mempertanyakan mengapa tidak melunasi nilai pekerjaan Penggugat, tidak mengusulkan dan mengalokasikan anggaran dalam dalam APBA Tahun 2014, namun baik pihak Tergugat I maupun Tergugat II, ternyata saling melemparkan tanggung-jawab satu sama lain.
Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Banda Aceh kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Bna, tanggal 11 September 2014, dengan amarnya sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat Nomor ... , tanggal ... tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai Ujong Tanah, Kecamatan Samadua (Paket II), Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan diantaranya kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, dan III dengan Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat II Nomor ... , tanggal ... tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III, adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan total nilai harga volume Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Ujong Tanah, Kecamatan Samadua (Paket II), Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya adalah Rp9.995.235.000,00;
5. Menyatakan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II atas sebahagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat, yaitu:
- Dengan Anggaran APBA-P Tahun 2012 sebesar Rp743.953.000,00 sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor ... , tanggal ...;
- Dengan Anggaran APBA-P Tahun 2013, yaitu Rp750.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Kontruksi Nomor ... , tanggal ..., adalah pembayaran yang sah secara hukum;
6. Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan anggarannya oleh Tergugat III dalam ABPA-P murni Tahun 2014 untuk membayar sisa harga volume pekerjaan Penggugat sebesar Rp8.501.282.000,00 sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10 % (sepuluh persen);
7. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar, mengusulkan dan mengalokasikan anggaran Rp8.501.282.000,00 untuk membayar lunas sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan, dan disahkan oleh Terugat III, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran Rp8.501.282.000;-, sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% ditambah dengan 13 % dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp9.995.235.000,00 kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan dan kerugian yang dialami Penggugat;
9. Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran sebesar Rp8.501.282.000;-, sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10 % ditambah dengan 13 % dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp9.995.235.000,00 dalam APBA-P Tahun 2014 pada DPA SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan dan kerugian yang telah bertahun-tahun dialami Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung-menanggung membayar sisa nilai volume pekerjaan Penggugat Rp8.501.282.000;-, sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10 % kepada Penggugat dengan menggunakan standar harga satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan ke Rekening Nomor ... pada Bank BPD Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT. Citra Bunda;
11. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung-menanggung membayar kerugian kepada Perusahaan Penggugat sebesar 13 % per tahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp9.995.235.000,00 setara dengan Bunga Bank Pemerintah, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I, II, dan III melaksanakan putusan ke rekening Nomor ... pada Bank BPD Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT. Citra Bunda;
12. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp694.000,00.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 50/PDT/2015/PT.BNA, tanggal 17 Juni 2015.
Pihak pemerintah mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 13 Agustus 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 1 September 2015, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Tergugat telah wanprestasi sehingga wajib membayar biaya proyek yang telah dikerjakan Penggugat, sehingga pertimbangan dan putusan Judex Facti telah sesuai hukum;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR ACEH tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM