14 November, 2017

Pemberian Upah ialah Paling Lambat Hitungan Bulan

LEGAL OPINION
Question: Bila selama ini para buruh tetap perusahaan diberikan upah secara mingguan, semisal satu minggu sekali, lalu pihak manajemen berencana untuk mengubah sistem pembayaran upah menjadi per tiap bulan, maka apakah itu akan membawa resiko hukum?
Brief Answer: Yang riskan ialah potensi resiko sosial, sementara secara yuridis, pemberian Upah ialah hitungan per bulan, kecuali bila pekerja diikat dengan perjanjian kerja borongan ataupun harian. Perkecualian kedua, bila terdapat Perjanjian Kerja Bersama yang menyatakan pemberian Upah ialah untuk setiap minggunya, maka ketentuan itulah yang berlaku.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi serupa, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 8 November 2016, perkara antara:
- 411 orang Pekerja, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat; melawan
- PT. MASCOTINDO JAYA ABADI, selaku Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Gugatan ini terjadi dikarenakan Tergugat melakukan perubahan sistem perhitungan upah dari harian menjadi bulanan, sehingga dinilai menurunkan total upah yang biasa diterima Para Penggugat, secara sepihak dan tanpa didahului kesepakatan dengan Para Penggugat selaku Pekerja.
Para Penggugat menyebut diri mereka sebagai pekerja yang bekerja pada Tergugat dengan status “pekerja/buruh harian tetap” dengan waktu kerja 6 hari dalam seminggu—suatu istilah yang salah kaprah, mengingat antara “Pekerja Harian” dan “Pekerja Tetap” adalah dua konsepsi hukum ketenagakerjaan yang saling berbeda satu sama lain.
Para Penggugat sejak bekerja pada Tergugat, menerima upah 2 (dua) minggu sekali setiap tanggal 7 dan tanggal 22 dalam setiap bulannya, dengan sistem perhitungan per hari adalah upah bulanan dibagi 25. Upah minimum Kota Bandung tahun 2014 sebesar Rp2.000.000,00 per bulan, Para Penggugat seharusnya menerima upah sebulan sebesar Rp2.165.400,00 dengan sistem perhitungan upah harian, sedangkan Tergugat sejak bulan Mei 2014 membayar upah sebesar Rp2.025.000,00 per bulan sehingga ada kerugian/kekurangan pembayaran upah sebesar Rp130.400,00 per bulan untuk setiap satu orang Pekerja.
Pada tanggal 17 Januari 2014, Tergugat tanpa adanya pemberitahuan maupun perundingan dengan Serikat Pekerja, memanggil para pengawas produksi dan kepala bagian produksi untuk mensosialisasikan sistem perubahan pengupahan kepada Para Penggugat.
Para Penggugat menolak permintaan Tergugat
tersebut dikarenakan tidak pernah ada pembahasan sebelumnya maupun kesepakatan dengan serikat pekerja. Tanggal 18 Januari 2014, Tergugat mengadakan pertemuan dengan perwakilan Para Penggugat dari setiap departemen, namun Para Penggugat tetap menolak perubahan sistem perhitungan upah.
 8. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Tergugat memanggil serikat pekerja
PUK SP TSK SPSI PT. Mascotindo Jaya Abadi dan Tergugat meminta agar Serikat Pekerja dan Para Penggugat menyetujui keputusan Tergugat untuk
melakukan perubahan sistem perhitungan upah, namun tidak ada titik temu;
Tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 17.00, saat Para Penggugat hendak pulang kerja, Tergugat mengumpulkan seluruh Pekerja dan melarang pulang walaupun sudah waktunya pulang kerja. Tergugat meminta Para Penggugat untuk menyetujui dan menanda-tangani persetujuan perubahan sistem perhitungan upah, kalau tidak tanda-tangan tidak diperbolehkan pulang.
Akibat paksaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, untuk menerima perubahan sistem perhitungan upah dan status harian menjadi bulanan, Para Penggugat melakukan mogok kerja. Berlanjut pada tanggal 21 Januari 2014, dengan difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Para Penggugat dengan Tergugat melakukan musyawarah mufakat dan dihasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam notulen/berita acara perundingan, bahwa: “selama proses perselisihan berlangsung sistem perhitungan upah tetap seperti semula tidak ada perubahan/harian”.
Namun, Tergugat ternyata tetap melaksanakan sistem pembayaran dan perhitungan upah dengan bulanan, sehingga Tergugat nyata-nyata mengingkari kesepakatan dengan para Pekerjanya yang juga disaksikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagaimana dalam Notulen Rapat tanggal 21 Januari 2014.
Terhadap gugatan para Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Bandung kemudian menjatuhkan putusan Nomor 240/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. tanggal 28 Maret 2016, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa diakui oleh Tergugat ada Penggugat yang mencantumkan upah dibayar bulanan dan ada yang tidak mencamtumkan upah dibayar bulanan dalam Perjanjian Kerja, atas pengakuan dan sangkalan tersebut Tergugat mengajukan saksi yang bernama Sri Sofyani yang menjelaskan di muka persidangan bahwa catatan tulisan tangan dalam perjanjian kerja tersebut dibuat oleh Para Penggugat di hadapan saksi sebagai HRD, dan kesaksian terbut diatas dapat mematahkan dalil para Penggugat mengenai tulisan tangan yang tidak diakuinya dalam perjanjian kerja;
“Menimbang, bahwa atas kesaksian sdr. Sri Sofiani di atas Majelis Hakim tidak mendapatkan fakta hukum yang membuktikkan para Penggugat adalah pekerja bagian diluar produksi, maka dapat disimpulkan pekerjaan yang dikerjkan oleh Para Penggugat adalah pekerjaan di bidang produksi dan bukan pekerjaan yang menunjang produksi, atas dasar sifat pekerjaan tersebut Majelis Hakim dengan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang pada pokoknya melarang mempekerjakan berdasarkan PKWT bagi pekerjaan yang bersifat tetap;
“Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, dan pertimbangan Majelis Hakim serta dukungan fakta hukum berupa (bukti P-17, P-18,P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23 serta bukti T-3), Majelis Hakim berkesimpulan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat termasuk Para Penggugat lainnya yang namanya termasuk dalam surat gugatan sebanyak 411 orang adalah sebagai pekerja tetap dan mendapat upah bulanan sebagaimana yang telah berjalan di perusahaan Tergugat sejak bulan September 2014;
“Meninmbang, bahwa sekalipun Anjuran tersebut ditolak oleh para Penggugat namun telah dilaksanakan pembayaran dan diakui dan diterimanya upah secara bulanan sejak bulan September 2014 s/d sekarang (2016), maka perubahan sistem pembayaran upah dibayar 2 (dua) mingguan menjadi dibayar bulanan sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenannya Petitum angka 2 haruslah dinyatakan ditolak;
“Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari;
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.”
Para Pekerja mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa yang menjadi objek perselisihan adalah perubahan perhitungan upah perhari yang semula dibagi 25 hari dalam sebulan dirubah oleh Tergugat secara sepihak menjadi dibagi 30 hari dalam sebulan, serta diturunkannya Upah Pokok Para Pemohon Kasasi sebesar Rp25.000,00 per bulan secara sepihak oleh Tergugat.
Perkara ini cukup unik, karena para Pekerja justru menolak ketika Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan para Penggugat adalah berstatus sebagai Pekerja Tetap, bukan buruh harian ataupun Pekerja Kontrak.
Para Penggugat berkeberatan ketika Majelis Hakim PHI yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pada pokoknya yang penting upah tidak di bawah Upah Minimum yang berlaku, walaupun upahnya diturunkan/dikurangi, sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimana upah Minimum hanya berlaku untuk buruh yang masa kerjanya 0 s/d 1 tahun. Pertimbangan hukum demikian akan menimbulkan gejolak dan keresahan dikalangan buruh yang selama ini upahnya diatas upah minimum, akan menjadi contoh yang tidak baik bagi perusahaan-perusahaan lain yang terinspirasi untuk menurunkan upah buruh yang masih diatas upah minimum.
Larangan untuk menurunkan/mengurangi upah pekerja/buruh yang diatas Upah Minimum, jelas sudah diatur dalam Kepmenaker Nomor 1 Tahun 1999 Pasal 17: “Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah”—dimana larangan itu tercantum pula dalam DIKTUM Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum di Jawa Barat setiap tahunnya.
Dimana terhadap keberatan-keberatan para Buruh, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa perubahan status sistem penggajian dari 2 (dua) minggu menjadi 1 (satu) bulan tidak melanggar perundang-undangan serta tidak terbukti Tergugat memotong upah pokok Para Penggugat sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HANNY HARMAWATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.”

© SHIETRA & PARTNERS Copyright.LEGAL OPINION
Pemberian Upah ialah Paling Lambat Hitungan Bulan
Question: Bila selama ini para buruh tetap perusahaan diberikan upah secara mingguan, semisal satu minggu sekali, lalu pihak manajemen berencana untuk mengubah sistem pembayaran upah menjadi per tiap bulan, maka apakah itu akan membawa resiko hukum?
Brief Answer: Yang riskan ialah potensi resiko sosial, sementara secara yuridis, pemberian Upah ialah hitungan per bulan, kecuali bila pekerja diikat dengan perjanjian kerja borongan ataupun harian. Perkecualian kedua, bila terdapat Perjanjian Kerja Bersama yang menyatakan pemberian Upah ialah untuk setiap minggunya, maka ketentuan itulah yang berlaku.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi serupa, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 8 November 2016, perkara antara:
- 411 orang Pekerja, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat; melawan
- PT. MASCOTINDO JAYA ABADI, selaku Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Gugatan ini terjadi dikarenakan Tergugat melakukan perubahan sistem perhitungan upah dari harian menjadi bulanan, sehingga dinilai menurunkan total upah yang biasa diterima Para Penggugat, secara sepihak dan tanpa didahului kesepakatan dengan Para Penggugat selaku Pekerja.
Para Penggugat menyebut diri mereka sebagai pekerja yang bekerja pada Tergugat dengan status “pekerja/buruh harian tetap” dengan waktu kerja 6 hari dalam seminggu—suatu istilah yang salah kaprah, mengingat antara “Pekerja Harian” dan “Pekerja Tetap” adalah dua konsepsi hukum ketenagakerjaan yang saling berbeda satu sama lain.
Para Penggugat sejak bekerja pada Tergugat, menerima upah 2 (dua) minggu sekali setiap tanggal 7 dan tanggal 22 dalam setiap bulannya, dengan sistem perhitungan per hari adalah upah bulanan dibagi 25. Upah minimum Kota Bandung tahun 2014 sebesar Rp2.000.000,00 per bulan, Para Penggugat seharusnya menerima upah sebulan sebesar Rp2.165.400,00 dengan sistem perhitungan upah harian, sedangkan Tergugat sejak bulan Mei 2014 membayar upah sebesar Rp2.025.000,00 per bulan sehingga ada kerugian/kekurangan pembayaran upah sebesar Rp130.400,00 per bulan untuk setiap satu orang Pekerja.
Pada tanggal 17 Januari 2014, Tergugat tanpa adanya pemberitahuan maupun perundingan dengan Serikat Pekerja, memanggil para pengawas produksi dan kepala bagian produksi untuk mensosialisasikan sistem perubahan pengupahan kepada Para Penggugat.
Para Penggugat menolak permintaan Tergugat
tersebut dikarenakan tidak pernah ada pembahasan sebelumnya maupun kesepakatan dengan serikat pekerja. Tanggal 18 Januari 2014, Tergugat mengadakan pertemuan dengan perwakilan Para Penggugat dari setiap departemen, namun Para Penggugat tetap menolak perubahan sistem perhitungan upah.
 8. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Tergugat memanggil serikat pekerja
PUK SP TSK SPSI PT. Mascotindo Jaya Abadi dan Tergugat meminta agar Serikat Pekerja dan Para Penggugat menyetujui keputusan Tergugat untuk
melakukan perubahan sistem perhitungan upah, namun tidak ada titik temu;
Tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 17.00, saat Para Penggugat hendak pulang kerja, Tergugat mengumpulkan seluruh Pekerja dan melarang pulang walaupun sudah waktunya pulang kerja. Tergugat meminta Para Penggugat untuk menyetujui dan menanda-tangani persetujuan perubahan sistem perhitungan upah, kalau tidak tanda-tangan tidak diperbolehkan pulang.
Akibat paksaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, untuk menerima perubahan sistem perhitungan upah dan status harian menjadi bulanan, Para Penggugat melakukan mogok kerja. Berlanjut pada tanggal 21 Januari 2014, dengan difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Para Penggugat dengan Tergugat melakukan musyawarah mufakat dan dihasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam notulen/berita acara perundingan, bahwa: “selama proses perselisihan berlangsung sistem perhitungan upah tetap seperti semula tidak ada perubahan/harian”.
Namun, Tergugat ternyata tetap melaksanakan sistem pembayaran dan perhitungan upah dengan bulanan, sehingga Tergugat nyata-nyata mengingkari kesepakatan dengan para Pekerjanya yang juga disaksikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagaimana dalam Notulen Rapat tanggal 21 Januari 2014.
Terhadap gugatan para Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Bandung kemudian menjatuhkan putusan Nomor 240/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. tanggal 28 Maret 2016, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa diakui oleh Tergugat ada Penggugat yang mencantumkan upah dibayar bulanan dan ada yang tidak mencamtumkan upah dibayar bulanan dalam Perjanjian Kerja, atas pengakuan dan sangkalan tersebut Tergugat mengajukan saksi yang bernama Sri Sofyani yang menjelaskan di muka persidangan bahwa catatan tulisan tangan dalam perjanjian kerja tersebut dibuat oleh Para Penggugat di hadapan saksi sebagai HRD, dan kesaksian terbut diatas dapat mematahkan dalil para Penggugat mengenai tulisan tangan yang tidak diakuinya dalam perjanjian kerja;
“Menimbang, bahwa atas kesaksian sdr. Sri Sofiani di atas Majelis Hakim tidak mendapatkan fakta hukum yang membuktikkan para Penggugat adalah pekerja bagian diluar produksi, maka dapat disimpulkan pekerjaan yang dikerjkan oleh Para Penggugat adalah pekerjaan di bidang produksi dan bukan pekerjaan yang menunjang produksi, atas dasar sifat pekerjaan tersebut Majelis Hakim dengan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang pada pokoknya melarang mempekerjakan berdasarkan PKWT bagi pekerjaan yang bersifat tetap;
“Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, dan pertimbangan Majelis Hakim serta dukungan fakta hukum berupa (bukti P-17, P-18,P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23 serta bukti T-3), Majelis Hakim berkesimpulan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat termasuk Para Penggugat lainnya yang namanya termasuk dalam surat gugatan sebanyak 411 orang adalah sebagai pekerja tetap dan mendapat upah bulanan sebagaimana yang telah berjalan di perusahaan Tergugat sejak bulan September 2014;
“Meninmbang, bahwa sekalipun Anjuran tersebut ditolak oleh para Penggugat namun telah dilaksanakan pembayaran dan diakui dan diterimanya upah secara bulanan sejak bulan September 2014 s/d sekarang (2016), maka perubahan sistem pembayaran upah dibayar 2 (dua) mingguan menjadi dibayar bulanan sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenannya Petitum angka 2 haruslah dinyatakan ditolak;
“Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari;
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.”
Para Pekerja mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa yang menjadi objek perselisihan adalah perubahan perhitungan upah perhari yang semula dibagi 25 hari dalam sebulan dirubah oleh Tergugat secara sepihak menjadi dibagi 30 hari dalam sebulan, serta diturunkannya Upah Pokok Para Pemohon Kasasi sebesar Rp25.000,00 per bulan secara sepihak oleh Tergugat.
Perkara ini cukup unik, karena para Pekerja justru menolak ketika Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan para Penggugat adalah berstatus sebagai Pekerja Tetap, bukan buruh harian ataupun Pekerja Kontrak.
Para Penggugat berkeberatan ketika Majelis Hakim PHI yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pada pokoknya yang penting upah tidak di bawah Upah Minimum yang berlaku, walaupun upahnya diturunkan/dikurangi, sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimana upah Minimum hanya berlaku untuk buruh yang masa kerjanya 0 s/d 1 tahun. Pertimbangan hukum demikian akan menimbulkan gejolak dan keresahan dikalangan buruh yang selama ini upahnya diatas upah minimum, akan menjadi contoh yang tidak baik bagi perusahaan-perusahaan lain yang terinspirasi untuk menurunkan upah buruh yang masih diatas upah minimum.
Larangan untuk menurunkan/mengurangi upah pekerja/buruh yang diatas Upah Minimum, jelas sudah diatur dalam Kepmenaker Nomor 1 Tahun 1999 Pasal 17: “Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah”—dimana larangan itu tercantum pula dalam DIKTUM Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum di Jawa Barat setiap tahunnya.
Dimana terhadap keberatan-keberatan para Buruh, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa perubahan status sistem penggajian dari 2 (dua) minggu menjadi 1 (satu) bulan tidak melanggar perundang-undangan serta tidak terbukti Tergugat memotong upah pokok Para Penggugat sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HANNY HARMAWATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM