22 November, 2017

Antara Karyawan yang Sering Berbuat Onar, Skorsing, dan Upah Proses PHK

LEGAL OPINION
Question: Jika ada karyawan yang buat onar di pabrik sehingga manajemen memutuskan untuk mengajukan permohonan PHK terhadap dirinya ke pengadilan, untuk sementara agar tidak lagi menambah keruh keadaan, yang bersangkutan akan di-skorsing, skorsing dalam rangka bersengketa di pengadilan karena kini gugatan PHK terhadap karyawan itu sudah resmi terdaftar di PHI. Yang menjadi pertanyaan, skorsing itu ada konsekuensi hukum apa bagi perusahaan?
Brief Answer: Membayar Upah Proses, alias upah selama proses penyelesaian sengketa maupun upah selama di-rumahkan—baik ada atau tidak adanya sengketa antara pihak Pekerja dan pihak Pengusaha. Itulah makna esensi dari Upah Proses. Namun, keistimewaan mendapat kompensasi berupa Upah Proses, hanya dinikmati oleh Pekerja Tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
Sementara, bagi seorang Pekerja Kontrak, sekalipun jenis pekerjaan bersifat tetap, sekalipun kemudian terjadi sengketa dan diberikan pesangon oleh hakim, namun Pekerja bersangkutan tidak akan diberikan Upah Proses.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi berikut dapat menjadi cerminan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 18 Februari 2016, perkara antara:
- CV. SINAR PLASTIK, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- ABDULLAH, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat adalah pekerja pada perusahaan Tergugat dengan masa kerja 11 (sebelas) tahun. Penggugat sejak tanggal 23 April 2014, tidak lagi bekerja pada Tergugat, disebabkan telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat.
Penggugat pada tanggal 4 Februari 2014, tidak masuk bekerja selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya pada saat Penggugat masuk bekerja seperti sedia kala, Penggugat dipanggil oleh pihak Personalia yang menanyakan kepada Penggugat mengapa mengapa tidak masuk kerja. Penggugat menerangkan adanya urusan keluarga, namun Personalia tidak terima dan marah langsung menarik kerah baju serta mencekik leher Penggugat sambil menarik Penggugat keluar dari ruangan hingga ke lapangan parkir. Petugas Personalia tersebut juga mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat, setelah itu Penggugat disuruh pulang, bahkan dikatakan tidak perlu bekerja lagi.
Penggugat karena tidak senang dengan perlakuan dari Personalia yang Penggugat nilai sebagai penganiayaan, pada tanggal 5 Februari 2014 membuat pengaduan ke pihak Kepolisian. Keesokan harinya Penggugat masuk kerja sebagaimana biasanya, namun Penggugat disuruh menanda-tangani Surat Peringatan (SP) oleh petugas Personalia yang sama.
Tanggal 22 April 2014, Penggugat dipanggil kembali oleh Personalia dan disuruh menjumpai pemilik perusahaan, namun yang kemudian ada hanya Manajer Pemasaran, yang mengatakan Penggugat mendapatkan Surat Peringatan (SP) II karena telah melapor pada pihak Kepolisian atas perlakuan petugas Personalia, dan Penggugat disuruh menandatangani Surat Peringatan (SP) II tersebut.
Oleh karena Penggugat merasa adalah haknya untuk melaporkan dugaan tindakan penganiayaan yang dialaminya ke Kepolisian dan itu semestinya bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, maka Penggugat tidak bersedia menanda-tanganinya.
Sehingga pada tanggal 23 April 2014, Penggugat tidak dibolehkan masuk bekerja kembali di perusahaan—inilah fakta hukum yang paling utama, sebagai wujud nyata PHK secara sepihak, yang dalam terminologi SHIETRA & PARTNERS diistilahkan sebagai “PHK secara politis” karena belum merupakan “PHK secara yuridis”.
Perundingan secara bipartit tidak mencapai kesepakatan, maka dilakukan pula upaya penyelesaian perselisihan melalui mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi tetap tidak mendapat solusi. Selanjutnya, pihak mediator melalui menerbitkan Anjuran tertulis, sebagai berikut:
I. Diminta kepada perusahaan PT Sinar Plastik agar membayar uang pesangon kepada pekerja sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
II. Diminta kepada pengusaha CV. Sinar Plastik membayar upah selama tidak bekerja hingga ada putusan dari PPHI.”
Atas anjuran yang diterbitkan Disnaker, Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana yang dituangkan dalam surat anjuran. Dengan demikian, mengacu ke Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:
“Pengusaha, pekerja dan pemerintah berusaha menghindari terjadinya PHK, jika hal ini tidak dapat dihindari maka PHK wajib dirundingkan, dalam hal perundingan tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.”
Penggugat menyimpulkan, tindakan Tergugat yang melakukan PHK secara sepihak bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, melainkan karena penolakan Tergugat untuk tetap mempekerjakan, dimana hal tersebut tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni kehilangan pekerjaan yang berarti juga kehilangan penghasilan untuk membiayai nafkah keluarganya.
Dengan demikian, yang menjadi pokok tuntutan sang Pekerja, ialah agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, serta Upah selama proses sengketa ini terhitung mulai bulan April 2014 sampai dengan saat ini (Maret 2015) sebanyak 11 (sebelas) bulan.
Terhadap gugatan pihak Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Medan kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 9 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat oleh pengadilan sejak putusan ini dibacakan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat (i.c. Abdullah) dengan Tergugat (i.c. CV. Sinar Plastik) putus berdasarkan Pasal 52 ayat (1) poin a, Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (2) berupa uang pesangon 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan upah selama proses 6 (enam) bulan, dengan rincian sebagai berikut:
- Uang pesangon 1 x 9 x Rp1.944.000,00 = Rp17.496.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp1.944.000,00 = Rp 7.776.000,00;
- Uang penggantian hak 15% x Rp25.272.000,00 = Rp 3.790.800,00;
- Upah proses 6 x Rp1.944.000,00 = Rp11.664.000,00;
Jumlah keseluruhan = Rp40.728.800,00; (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Pihak pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa PHK yang dilakukan oleh perusahaan terhadap Penggugat, adalah karena ketidak-hadiran Penggugat yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan serta tindakan melawan atasan/pimpinan serta sering meninggalkan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan, sehingga dikategorikan sebagai tindakan indispliner oleh karenanya seharusnya Upah Proses tidak dikabulkan oleh pengadilan.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa keberatan dalam pokok perkara tidak beralasan karena pekerja / Termohon Kasasi telah dikenai Surat Peringatan III yang sah karena Termohon Kasasi melakukan mangkir kerja dan melawan atasan sehingga pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, telah tepat dan beralasan hukum, dan berhak serta adil memperoleh upah proses 6 bulan upah karena sejak tanggal 5 Februari 2014 pekerja dilarang pengusaha untuk bekerja, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: CV. SINAR PLASTIK, tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: CV. SINAR PLASTIK, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM