26 November, 2017

Hak Eksklusifitas Vs. Persaingan Usaha yang Sehat

LEGAL OPINION
BUMN Boleh Monopoli Usaha, Tapi Ada Syaratnya
Question: Di mata KPPU, hak esklusivitas itu seperti apa yang tidak dibolehkan? Jika hak itu diberikan oleh lembaga milik negara, maka tidak akan tersangkut-paut resiko dinyatakan monopoli usaha, bukan?
Brief Answer: Baik pemberi hak eksklusifitas maupun penerima hak eksklusifitas, selama menyalahi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, sekalipun itu Badan Usaha Milik Negara yang bekerja-sama dengan pihak swasta, keduanya dapat dihukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
PEMBAHASAN:
Ilustrasi konkret berikut dapat menjadi cerminan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa persaingan usaha register Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 tanggal 27 November 2015, perkara antara:
- PT. EXECUJET INDONESIA, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan; melawan
- KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), selaku Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan; dan
- PT. ANGKASA PURA I (PERSERO), sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon Keberatan.
Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014, tanggal 25 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Memerintahkan Terlapor I menghentikan Hak Eksklusifitas kepada Terlapor II untuk mengoperasikan dan memberikan layanan khusus di General Aviation Terminal untuk Pesawat General Aviation dan/atau penumpang setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Terlapor I untuk membuka kesempatan kepada pelaku usaha lain yang telah memiliki izin jasa terkait Bandar Udara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk berusaha sebagai penyedia layanan jasa Ground Handling dan Jasa Terkait lainnya di General Aviation Terminal Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali dengan mempertimbangkan Kualifikasi Perusahaan, 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini memiliki kekuatan tetap;
5. Menghukum Terlapor I dengan denda tambahan sebesar Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah) apabila melanggar butir nomor 4 (empat) amar putusan ini, yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda langgaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran diBidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;
8. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk melaporkan hasil perubahan perilaku pada butir nomor 3 (tiga) dan butir nomor 4 (empat) amar putusan ini, setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.”
Terhadap amar putusan KPPU, Pemohon Keberatan mengajukan keberatan, berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan:
“Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan tersebut.”
Kemudian berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2005, diatur pula:
“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU.”
Pasal 1 Ayat (4) PERMA Nomor 3 Tahun 2005: “Hari adalah hari kerja.” Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2005: “Keberatan terhadap putusan KPPU hanya dilakukan oleh pelaku usaha terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum dan usaha pelaku usaha tersebut.”
Pemohon Keberatan adalah badan hukum Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 Juli 2012, dengan maksud dan tujuan adalah bergerak dalam bidang usaha jasa kebandar-udaraan, khususnya melayani penerbangan non-reguler (Irregular Flight), yang melaksanakan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada:
i. Menyediakan jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penumpang transportasi udara non reguler dan semua kegiatankegiatan jasa-jasa lainnya yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut;
ii. Menyediakan jasa pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan untuk pesawat-pesawat; dan
iii. Menyediakan jasa pelayanan teknis di darat termasuk transportasi di darat untuk para penumpang transportasi udara non reguler dan bagasinya.
Turut Termohon Keberatan merupakan Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah sebagai pengelola bandara. Sejak terbitnya Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) pada tahun 2011, maka Turut Termohon dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (mitra usaha).
Pemohon Keberatan merujuk kaedah Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai berikut:
“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.”
Bandar udara atau pelabuhan udara adalah fasilitas publik yang yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam hal transportasi udara baik dalam dan luar negeri. Bandar udara ini diatur oleh otoritas bandar udara, yakni Turut Termohon Keberatan.
Turut Termohon Keberatan selaku BUMN bidang jasa kebandar-udaraan, memiliki wewenang untuk memonopoli segala aktivitas kebandar-udaraan dikarenakan Turut Termohon Keberatan ialah satu-satunya badan hukum yang memiliki wewenang untuk menguasai sektor Jasa Kebandar-udaraan di Indonesia tanpa kompetitor lain, atau dalam kata lain perbuatan Turut Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan adalah Monopoli berlandaskan atas amanat undang-undang, demikian dalil Pemohon Keberatan.
Pemohon Keberatan mengklaim telah menanda-tangani kerja sama antara Pemohon dan Turut Termohon, dengan diberikan hak eksklusif kepada Pemohon, karena nilai tambah yang dimiliki oleh Pemohon Keberatan yaitu Pemohon merupakan pengelola GAT yang paling berpengalaman, memiliki ragam layanan terlengkap dan terbanyak. Dengan demikian Termohon Keberatan tidak memahami nature of business dari GAT.
Terhadap keberatan pihak Pemohon, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan putusan Nomor 179/PDT.G.KPPU/2015/PN.JKT.PST., tanggal 1 Juli 2015, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Bahwa Turut Termohon merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa kebandar-udaraan memiliki wewenang untuk memonopoli segala aktivitas kebandar-udaraan di daerah yang menjadi wewenangnya;
“Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menjelaskan bahwa BUMN ataupun Badan atau Lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah sebagai penyelanggara monopoli dan atau pemusatan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan produksi yang penting bagi Negara tidak dapat melimpahkan kembali kepada pihak lain;
“Bahwa telah terjadi monopolisasi jasa ground handling di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dimana secara faktual terdapat beberapa pelaku usaha penyedia jasa ground handling dan layanan tambahannya, namun akibat perilaku Turut Termohon dan Pemohon telah mengakibatkan penguasaan jasa ground handling di General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai yang hanya dapat dilakukan melalui Pemohon, dan menyebabkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan penyediaan jasa Ground Handling dan jasa terkait lainnya;
“Bahwa dengan dikuasainya jasa ground handling di General Aviation Terminal dan jasa terkait lainnya oleh Pemohon tersebut telah menyebabkan terjadinya penetapan harga sepihak yang berlebihan (Excessive Price) atas pelayanan jasa tersebut yang bertentangan dengan undang-undang atau menghambat persaingan usaha lain tidak bisa berkompetisi secara sehat sehingga telah merugikan kepentingan umum karena faktanya kualitas pelayanan jasa Ground Handling yang dilakukan oleh Pemohon adalah sama dengan perusahaan penyedia Ground Handling yang telah ada sebelumnya;
MENGADILI :
- Menolak permohonan keberatan Pemohon.”
Terhukum mengajukan upaya hukum kasasi, mengklaim sebagai perintis sehingga meminta diberikan hak istimewa atas monopoli usaha sampai kapan pun, dengan pokok keberatan bahwa kalaupun Turut Termohon Eksekusi pada saat itu mengadakan tender untuk melimpahkan sebagian hak monopolinya berupa jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal, maka tidak akan ada perusahaan lain yang dapat menawarkan jasanya karena Pemohon Keberatan (Terlapor II) adalah satu-satunya penyedia jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal.
Pemberian jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal, merupakan hak monopoli PT. Angkasa Pura I (Persero) yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Monopoli demikian dibenarkan oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Monopoli semacam itu dapat dilimpahkan kepada pihak lain berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan catatan bahwa pelimpahan tersebut harus memberi kesempatan kepada semua pelaku usaha yang mampu menjalankan pelimpahan. Sementara pelaku usaha yang mampu menerima pelimpahan itu, hanya ada satu, yaitu Pemohon Keberatan semata. Dimana terhadap keberatan pihak terhukum, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Terlapor II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 28 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tertanggal 21 September 2015 dan tanggal 22 September 2015, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak melarang pelaku usaha untuk menguasai pasar (dominan), tetapi melarang pelaku usaha untuk menyalahgunakan posisi tersebut melalui berbagai macam praktek dagang, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan;
b. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Terlapor II berdasarkan perjanjian kerja sama yang dibuat Turut Termohon Keberatan / Terlapor I adalah pemegang hak eksklusif, sehingga menguasai penyedia jasa kebandar-udaraan dan jasa lain terkait dengan bandar udara untuk penerbangan tidak berjadwal di apron selatan bandar udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, dan sebagai pemegang hak eksklusif Pemohon Kasasi telah menaikkan tarif pelayanan jasa secara berlebihan (excessive) dibandingkan dengan tarif yang berlaku sebelum dibuatnya perjanjian kerja sama antara Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Terlapor II dengan Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Keberatan / Terlapor I, padahal tidak ada peningkatan kualitas pelayanan, sehingga telah benar Pemohon Kasasi/Permohon Keberatan / Terlapor II dan Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Keberatan / Terlapor I melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 179/PDT.G.KPPU/2015/PN.JKT.PST., tanggal 1 Juli 2015, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. EXECUJET INDONESIA tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. EXECUJET INDONESIA tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM