23 November, 2017

ELEMEN SUBSTANSIAL KRIMINALISASI

LEGAL OPINION
Question: Bagaimana cara membedakan antara benar-benar perbuatan pidana dan yang adalah kriminalisasi?
Brief Answer: Kata kuncinya, terdapat sebuah indikator pada “rangkaian fakta hukum”, apakah fakta-fakta hukum yang diungkap ke persidangan adalah utuh ataukah parsial. Fakta hukum yang bias, terpecah, atau yang terkesan “dipaksakan” hanya demi memenuhi kualifikasi rumusan delik suatu pasal pidana, itulah yang disebut dengan “kriminalisasi”.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi konkret yang menarik sebagai cerminan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI perkara pidana, register Nomor 727 K/PID/2014 tanggal 8 September 2014, dimana Terdakwa dituntut karena secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Bermula pada tanggal 10 Juli 2012, Terdakwa datang ke rumah korban M. BRIGITE CAROLINE ERW, lalu Terdakwa melihat mobil milik korban dalam keadaan baru, dimana jarak tempuhnya sudah 1.000 KM yang artinya perlu di-service, lalu Terdakwa mengatakan akan membawa mobil tersebut ke bengkel, karena Terdakwa adalah mantan karyawan saksi korban dan saksi korban juga sudah kenal dengan Terdakwa, maka saksi korban mengijinkan Terdakwa membawa mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk di-service.
Terdakwa membawa mobil milik korban, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke bengkel untuk diservice, namun setelah di-service Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada korban. Selanjutnya korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengembalikan mobil tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban.
Korban untuk selanjutnya mengirimkan somasi, namun Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan mobil, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp160.000.000,-. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek.
Terhadap tuntutan Jaksa, yang setelah itu menjadi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 982/Pid.B/2013/PN.Jkt.Utara tanggal 28 November 2013, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa ALTMAN M SIANTURI alias DAVE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Membebaskan Terdakwa dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara.”
Pihak Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung secara humanis membuat pertimbangan serta amar putusan yang menarik untuk disimak, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
“Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa ALTMAN M SIANTURI alias DAVE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Penggelapan’ dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah salah penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi korban M. Brigite Caroline di bidang rental mobil kemudian atas izin saksi korban telah membawa mobil Toyota New Avanza 1,3 G Warna Silver Metalik Tahun 2012 No.Pol. B-1223-PON untuk diservice;
- Bahwa fakta di persidangan terungkap bahwa dalam kerja-sama antara Terdakwa dan saksi korban, Terdakwa tidak digaji oleh saksi korban hanya diberi uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai diservice mobil tidak dikembalikan ke rumah saksi korban M. Brigite Caroline di Kelapa Gading, akan tetapi dibawa Terdakwa disimpan di rumah Terdakwa di Jalan Mutiara I Nomor 30 RT.04 RW.010 Kayuputih, Pulogadung, Jakarta Timur sampai dengan diserahkan ke Kepolisian atas laporan korban M. Brigite Caroline ke Polisi, yang sebelumnya Kuasa M. Brigite Caroline telah mensomasi Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat (Mens Rea) untuk memiliki kendaraan tersebut secara melawan hukum, yang keberadaan mobil tersebut di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan hal ini terbukti pada saat saksi korban M. Brigite Caroline datang ke rumah Terdakwa tidak ketemu karena Terdakwa ke Medan, M. Brigite Caroline akan mengambil mobil dipersilahkan ibu Terdakwa dengan diserahkan pula kunci kontak mobil dan STNK nya dengan persetujuan Terdakwa akan tetapi M. Brigite Caroline tidak mau mengambil mobil dengan alasan ia tidak bisa membawa mobil;
- Bahwa menurut fakta dalam persidangan saksi korban M. Brigite Caroline ‘tidak terhalang untuk mengambil mobil tersebutmestinya dengan menyuruh sopirnya membawa mobil tersebut, meskipun ia tidak dapat mengemudikan kendaraan dimaksud;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, perbuatan Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut ‘Bukan merupakan perbuatan pidana’ sehingga seharusnya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (Onslaag Van Allerechtsver Volging);
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 982/Pid.B/2013/PN.Jkt.Utara tanggal 28 November 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan amar sebagaimana tertera dibawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut;
“Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 982/Pid.B/2013/PN.Jkt.Utara tanggal 28 November 2013;
MENGADILI SENDIRI :
1. Menyatakan Terdakwa ALTMAN M SIANTURI alias DAVE tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa / Penuntut Umum akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslaag Van Allerechtsver Volging);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM