24 November, 2017

Antara Insentif dan Upah Lembur

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya antara intensif dan upah lembur itu, beda atau sama?
Brief Answer: Secara konseptual, intensif terkait tunjangan jabatan ataupun bonus terkait suatu prestasi / pencapaian target pekerjaan, atau terkait operasional perusahaan seperti uang dinas, uang bensin, yang makan, dan sebagainya.
Sementara yang dimaksud dengan upah lembur, tiada sangkut-paut dengan hal tersebut diatas, namun murni perihal perhitungan jam kerja yang melewati jam kerja normal sehingga atas setiap jam kerja lembur tersebut, pekerja / buruh yang bersangkutan mendapat hak normatif, bernama Upah Lembur.
PEMBAHASAN:
Terdapat ilustrasi konkret, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 15 Agustus 2016, perkara antara:
- PT. INDORAYA EVERLATEX, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- 4 (empat) orang Pekerja, selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat.
Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, rata-rata sejak tahun 2004. Perusahaan Tergugat bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Selama itu pula, sampai kurang lebih tahun 2014, Para Penggugat masuk kerja kurang-lebih mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pulang kerja kurang-lebih pada pukul 19.00 WITA.
Tergugat dalam membayar upah kerja lembur kepada Para Penggugat, indikasikan tidak sesuai dengan perhitungan Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur, oleh karena itu Tergugat dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 Ayat (2), dengan ketentuan saksi pada Pasal 187 Ayat (1).
Oleh karena perusahaan Tergugat, sejak kurang-lebih tahun 2007, hanya membayar insentif kepada Para Penggugat kurang-lebih sebesar Rp18.000,00 per hari. Sedangkan tahun 2013 hanya membayar insentif kepada Para Penggugat kurang lebih sebesar Rp22.000,00 per hari. Selain insentif tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan upah kerja lembur kepada Para Penggugat.
Para Penggugat pernah mengajukan pengaduan penyimpangan jam kerja kepada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 21 Januari 2015 dan pada tanggal 20 Februari 2015. Untuk itu, Disnaker Bidang Pengawasan menerbitkan keputusan penetapan pembayaran upah kerja lembur yang mewajibkan Tergugat untuk membayar upah kerja lembur kepada Para Penggugat, yang besarannya adalah sebagai berikut: Saudara Suriansyah sebesar Rp26.662.884,00; Saudara Ibrahim sebesar Rp26.662.884,00; Saudara Suwarno sebesar Rp26.662.884,00; Saudara Sahran sebesar Rp36.177.572,00; Saudara Samsul Bahri sebesar Rp36.177.572,00.
Para Penggugat sependapat dengan surat anjuran Disnaker Provinsi Kal-Sel, dan juga sependapat dengan Disnaker Kabupaten Tanah Laut Bidang Pengawasan mengenai Penetapan Pembayaran Upah Kerja Lembur, yang mewajibkan Tergugat untuk membayarkan upah kerja lembur kepada Para Penggugat.
Sementara itu dalam tanggapannya, pihak Tergugat menyebutkan, oleh karena dalam menerima pengupahan Para Tergugat telah menerima insentif masing-masing sebesar Rp660.000,00 setiap bulannya, yang tidak diperhitungkan oleh Para Penggugat, maka Tergugat meminta pengembalian insentif tersebut. Dengan demikian, Tergugat meminta pengembalian uang insentif sejak Januari 2013 sampai Desember 2014, kepada masing-masing Penggugat.
Terhadap gugatan para Pekerja maupun gugatan balik (rekonvensi) pihak Pengusaha, Pengadilan Hubungan Industrial Banjarmasin kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 24/PHI.G/2015/PN.Bjm, tanggal 14 Maret, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat angka 5, 6, dan 7 terkait ketidaksesuaian pembayaran upah kerja lembur, laporan penyimpangan dan penetapan upah kerja lembur, serta anjuran penetapan pembayaran upah kerja lembur, maka menurut hemat Majelis Hakim mengakibatkan penghitungan upah kerja lembur menjadi tidak jelas dan seterusnya;
“Bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Para Penggugat tentang upah lembur yang dituntut oleh Para Penggugat, menurut Tergugat sejak awal Para Penggugat sudah mengetahui dan menandatangani Perjanjian Kerja sesuai bukti Surat T-3 dengan system pembayaran upah kerja lembur menggunakan sistem insentif dan seterusnya;
“Bahwa terhadap surat pengaduan Para Penggugat sebagaimana bukti P-5 kemudian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut melalui Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan Tergugat;
“Bahwa ternyata terhadap surat penetapan tersebut tidak ada keberatan baik dari pihak Para Penggugat maupun dari pihak Tergugat;
MENGADILI :
Dalam Konvensi:
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kerja lembur sesuai penetapan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut Bidang Pengawasan secara tunai dan tanpa syarat kepada Para Penggugat, yaitu sebagai berikut:
1. Ibrahim sebesar Rp26.662.884,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
2. Suwarno sebesar Rp26.662.884,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
3. Sahran sebesar Rp36.177.572,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
4. Samsul Bahri sebesar Rp36.177.572,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.”
Pihak pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa kasasi gugatan Pekerja, Tergugat mengajukan permohonan kasasi dengan alasan dalam memori kasasi tanggal 19 April 2016 tetapi tidak didukung dengan alasan yang cukup untuk dapat diterima dengan tidak menunjukkan secara tepat adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi;
“Bahwa Judex Facti sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya, tidak membayar upah lembur kepada pekerja/Penggugat, walaupun sudah memberikan insentif yang menurut undang-undang merupakan pengganti dan upah lembur, sehingga Tergugat diharuskan untuk membayar upah lembur dimaksud;
“Bahwa kewajiban upah lembur yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut Banjarmasin;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. INDORAYA EVERLATEX tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. INDORAYA EVERLATEX tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM