10 September, 2017

Dalam Pidana, Kelalaian / Ceroboh adalah Kesalahan

LEGAL OPINION
Question: Sering didengar, kalau di pidana itu pada prinsipnya “tiada pidana tanpa kesalahan”. Apa maksudnya, kalau seseorang ceroboh, lalu mengakibatkan orang lain terluka atau bahkan tewas, artinya tidak dihukum pidana?
Brief Answer: Frasa “kesalahan” dalam terminologi hukum, memiliki dua makna yang tersifat alternatif, bisa berupa “kesengajaan” (dolus) ataupun “kelalaian” (culpa). Dalam derajat tertentu, “ceroboh berat” disama-artikan dengan “kesengajaan”.
Itulah sebabnya, dalam lingkungan pergaulan bermasyarakat, tidak dikenal istilah tidak tahu hak dan kewajiban diri sendiri maupun hak dan kewajiban warga negara lain, yang bisa jadi bersinggungan dengan kita yang saling berbagi ruang dan sumber daya yang sifatnya terbatas.
PEMBAHASAN:
Untuk memudahkan pemahaman, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk pada putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sumedang perkara pidana lalu-lintas register Nomor 102/Pid/B/2013/PN.SMD tanggal 13 Juni 2013, dimana yang menjadi terdakwa ialah “anak dibawah umur”, diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dimana terhadapnya, Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Unsur ‘Setiap orang’;
2. Unsur ‘Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban orang lain meninggal dunia’.
“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang mengemudikan kendaraan bermotor, adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian didalam Pasal ini adalah kurang hati-hati, lupa, atau lalai, atau bisa amat kurang perhatian. Sedangkan yang dimaksud dengan matinya orang disini tidak dikehendaki / dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalai terdakwa (delik culpa), misalnya seorang supir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang, sehingga menabrak seseorang hingga meningga; atau seseorang berburu melihat sosok hitam dalam tumbuh-tumbuhan atau pohon, yang dikira babi/rusa yang kemudian ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babi itu adalah manusia; atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain hingga mati dan sebagainya;
“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan pengertian mengenai unsur ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor yang berboncengan dengan seorang temannya;
“Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dari arah Cirebon menuju bandung, akan tetapi tepat di depan Kantor Pos dan Giro Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang kondisi jalannya berlubang dan waktu itu pandangan Terdakwa silau oleh karena lampu jauh dari kendaraan yang berlawanan sehingga Terdakwa menabrak korban yang akan menyeberang jalan;
“Bahwa karena kelalaian tersebut, kendaraan yang Terdakwa kemudikan telah menimbulkan orang lain meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Refertum dari RS. ... tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani oleh dokter ... , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Pasien dibawa tidak bergerak dan tidak bernafas;
- Pada telinga kanan, terdapat darah yang keluar dari telinga;
- Pilil mata, reflek cahaya negative (kanan-kiri) medriasis maksimal;
- Pasien dinyatakan telah meninggal saat sampai di RS. AMC, yang kemudian disebabkan oleh cidera kepala;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ‘mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia’ telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;
“Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan jaksa / Penuntut Umum;
“Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, telah ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak pula ditemukan alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana tersebut dan cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahan pada diri terdakwa;
“Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu:
Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga korban;
Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum penah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan.
“Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis, bukanlah semata-mata upaya balas dendam, namun dititik-beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya, dan ketika kembali ke masyarakat, tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;
“Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar Laporan Hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan Bandung yang menyarankan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana bersyarat, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan saran dari Balai Pemasyarakatan Bandung tersebut;
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan terdakwa ... , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA’;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim (bahwa) terdakwa (kembali) bersalah melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan 6 (enam) bulan.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

Kebenaran maupun keakuratan publikasi website, TIDAK DIJAMIN. Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan jaminan kebenaran data. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung website.

Syarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASIHANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi"). Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Reservasi Jadwal: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif jasa, untuk dapat kami layani)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18.
- Email: konsultasi@hukum-hukum.com, hery.shietra@gmail.com

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Hanya klien pembayar tarif konsultasi maupun pembeli eBook, yang berhak atas informasi yang benar. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut".

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat sangat fatal akibatnya. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

COMING SOON

COMING SOON
eBook Mengupas Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM