Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Kantor Cabang Bukanlah Entitas Hukum yang Berdiri Terpisah dari Kantor Pusat

LEGAL OPINION
Question: Kalau hubungan bisnis selama ini dengan pihak rekanan yang adalah kantor cabang suatu perusahaan, lalu kantor cabang tersebut kemudian cidera janji terhadap kami, maka yang bisa kami mintakan tanggung jawab adalah direktur kantor pusat perusahaan rekanan kami itu, atau hanya dapat meminta tanggung jawab dari kepala kantor cabang yang selama ini terlibat bisnis dengan kami?
Brief Answer: Sama saja. Pada prinsipnya, berdasarkan berbagai yurisprudensi yang ada, Kantor Cabang merupakan “perpanjangan tangan” belaka dari suatu badan hukum korporasi. Artinya, baik “kantor cabang” maupun “kantor perwakilan”, bukanlah suatu subjek hukum yang terpisah berdiri sendiri dari badan hukum “kantor pusat”.
Kecuali, bila itu adalah merek dagang suatu francise (usaha waralaba) yang bisa jadi berbeda badan hukum antara francisee dan pihak francisor. Dengan kata lain, menggugat “kantor cabang”, secara langsung tidak langsung mengakibatkan “kantor pusat” turut bertanggung jawab dan dapat dieksekusi untuk melaksanakan isi putusan pengadilan.
Atau, secara seketika menggugat “kantor pusat” tanpa perlu menyertakan “kantor cabang”—karena “kantor cabang” sejatinya hanya perpanjangan tangan dari “kantor pusat”, bukan badan hukum yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, hak dan kewajiban “kantor pusat” dan “kantor cabang”, saling melebur.
PEMBAHASAN:
Sebagai ilustrasi, secara analogi dapat kita tarik kaedah serupa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 497 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 27 Juli 2016, perkara antara:
- INDOFOOD cq. PT INDOMARCO ADI PRIMA, cq. DIREKTUR UTAMA PT INDOMARCO ADI PRIMA, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- HAFID UMAR, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat adalah karyawan Tergugat pada perusahaan PT. Indomarco Adi Prima Labuan Pandeglang sejak tahun 2001 sampai dengan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat per tanggal 1 Mei 2015, dengan masa kerja 13 tahun 10 bulan.
Pada tanggal 28 April 2015, Penggugat di mutasikan ke Cabang Tangerang. Namun setelah itu pada tanggal 1 Mei 2015, Penggugat di-putus hubungan kerjanya (PHK) dengan hanya berpedoman kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ditegaskan dalam Pasal 155 Ayat (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (3), batal demi hukum.
Sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2015 Tergugat tidak membayarkan upah/gaji kepada Penggugat, padahal PHK belum sah secara hukum. Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pandeglang kemudian menerbitkan anjuran tertulis terkait sengketa Penggugat dan Tergugat, yang menganjurkan sebagai berikut:
Hak yang harus diterima oleh saudara Hafid Umar/Godown Keeper adalah:
1. Uang Pesangon 2 X 9 X Rp2.880.000,00 = Rp51.840.000,00;
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 1 X 10 X Rp2.880.000,00 = Rp28.800.000,00;
3. Uang Penggantian Hak Perumahan, Pengobatan dan Perawatan 15% X Rp80.640.000,00 = Rp12.096.000,00;
4. Hak Cuti yang belum diambil Rp2.880.000,00 : 25 X 12 = Rp 1.382.400,00;
5. Gaji bulan Juni 2015 1 bln X Rp3.470.000,00 = Rp 3.470.000,00;
Jumlah yang harus diterima = Rp97.588.400,00.”
Penggugat menerima anjuran Mediator Disnaker, namun Tergugat menolak dan tidak melaksanakan anjuran tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan PHK. Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Serang kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Srg, tanggal 27 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:
“Menimbang, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan serangkaian pelanggaran disiplin kerja dalam menjalankan tugas melakukan serangkaian pelanggaran disiplin kerja dalam menjalankan tugas yang telah diatur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e dan y PKB PT. Indomarco Adi Prima yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
“Menimbang bahwa sebagaimana bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, Penggugat telah melakukan serangkaian pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, hal ini merupakan pelanggaran indisipliner dalam menjalankan tugas, dengan demikian alasan PHK terhadap Penggugat karena telah melakukan kesalahan/pelanggaran yang dikategorikan pelanggaran/kesalahan displin kerja, dengan demikian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah dikualifikasikan pemutusan hubungan kerja, dengan demikian petitum kedua yang menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum dua (2) ini harus dikabulkan;
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak tanggal 24 Juni 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp46.368.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses PHK kepada Penggugat dari bulan Mei sampai dengan Juni 2015 sebesar = RpRp5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dengan argumentasi bahwa gugatan oleh Penggugat terdapat kekurangan pihak, karena Tergugat tidak mengeluarkan surat PHK atas nama Penggugat, akan tetapi yang menerbitkannya ialah kantor cabang Tangerang PT. Indomarco Adi Prima. Dengan demikian putusan PHI tidak menyebutkan kantor cabang Tergugat.
Sang Pengusaha merujuk pada kaedah Pasal 126 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 28 Ayat 1 Kepmen Nomor Kep-48/MEN/IV/2004 yang mengatur: “Pengusaha serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama.”
Sementara itu Pasal 65 ayat (2) PKB mengatur, “ikut serta membantu memberikan peluang dan atau turut andil dalam tindakan pencurian, penggelapan barang milik perusahaan, korupsi atau tindakan manipulasi lainnya sehingga dapat merugikan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung baik saat itu juga atau dikemudian hari”; dan Pasal 65 ayat (3) PKB yang mengatur, “Pengusaha mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak kepada pekerja yang melakukan kesalahan sebagaimana telah disebutkan pada ayat 2 (dua) diatas, bagi pekerja tersebut tidak berhak atas uang pesangon, dan penghargaan masa kerja tetapi berhak atas uang pisah.”
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak, dan tidak terbukti ada skorsing terhadap Penggugat, oleh karena pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh Tergugat disebabkan Penggugat melakukan pelanggaran sistim operasional prosedur (SOP) kerja sehingga patut dan adil diterapkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) juncto ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Penggugat berhak atas kompensasi, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan Judex Facti dalam memberikan hak-haknya kepada Penggugat;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi INDOFOOD cq. PT. INDOMARCO ADI PRIMA, cq. DIREKTUR UTAMA PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi INDOFOOD cq. PT. INDOMARCO ADI PRIMA, cq. DIREKTUR UTAMA PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan