12 Agustus, 2017

Hanya Separuh Hak Tagih yang Diakui Pengurus, Resiko PKPU

LEGAL OPINION
Question: Kebetulan kami adalah kreditor yang jumlah piutangnya paling besar ketimbang kreditor-kreditor lain yang rencananya dalam waktu dekat akan mengajukan tagihan dalam rapat pencocokan piutang atas keadaan PKPU debitor. Apa saja resiko yang perlu dimitigasi?
Brief Answer: Pernah terjadi, salah satu resiko terbesar saat proses verifikasi piutang yang dilakukan oleh Pengurus debitor PKPU, ialah hanya diakuinya separuh kecil dari seluruh jumlah klaim piutang yang diajukan oleh kreditor.
Untuk itu, dokumentasi alat bukti hubungan dan jumlah besaran nominal hutang-piutang, menjadi prasyarat mutlak untuk mengajukan keberatan ke hadapan Pengadilan Niaga ketika Pengurus menolak sebagian besar klaim hak tagih kreditor yang menghadap dalam rapat pencocokan hutang-piutang.
Dampak kedua, ketika hanya separuh kecil klaim piutang yang diakui Pengurus, maka kekuatan suara sang kreditor saat mengadakan voting atas rencana perdamaian yang diajukan sang debitor, akan tampak menjelma minoritas dibanding jumlah suara para kreditor lain.
PEMBAHASAN:
Salah satu kasusnya dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan dari putusan Mahkamah Agung RI perkara keberatan atas proses voting homologasi terkait pencocokan piutang dalam PKPU register Nomor 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 12 Mei 2016, antara:
- PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Kreditor Lain; melawan
- 1. TIM PENGURUS PT. KUSUMAPUTRA SANTOSA; 2. PT. KUSUMAPUTRA SANTOSA, selaku Termohon Kasasi I, II dahulu Kurator dan Termohon PKPU; dan
- PT. AGANSA PIMATAMA, selaku Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU.
Bermula saat PT. Kusumaputra Santosa jatuh dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No. 05/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Smg, sehingga Tim Pengurus kemudian melaksanakan agenda Rapat Kreditor sekaligus Rapat Pemungutan Suara (voting) Rencana Perdamaian yang diajukan oleh sang debitor.
Adapun tanggapan dari PT. Bank Negara Indonesia, selaku salah satu Kreditor Separatis, adalah keberatan terhadap proposal perdamaian dikarenakan jumlah tagihan yang diakui dan juga dijadikan dasar bagi proposal perdamaian, tidak sesuai dengan tagihan yang diajukan pertama kali oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia.
Hakim Pengawas kemudian mengambil sikap untuk memulai voting tentang Rencana Perdamaian dikarenakan seluruh Debitur dan para Kreditur telah menyampaikan tanggapannya atas rencana perdamaian yang telah diajukan oleh Debitur.
Terhadap rencana perdamaian tersebut, selanjutnya Pengadilan Niaga Semarang menjatuhkan putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Smg., tanggal 9 Februari 2015, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa dalam hubungan ini debitor telah ternyata mengajukan rencana perdamaian kepada pihak kreditornya, untuk mendapatkan persetujuan;
“Menimbang, bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh Pemohon/debitor a quo, telah mendapatkan persetujuan dengan presentase 24% (dua puluh empat persen) dari para kreditornya sebagaimana ternyata pada hasil voting yang dipimpin oleh Hakim Pengawas pada tanggal 26 Januari 2015;
“Menimbang, bahwa atas dasar mayoritas kreditor menerima rencana perdamaian, maka status rencana perdamaian berubah menjadi perjanjian perdamaian;
“Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian yang diterima oleh mayoritas kreditor, dan telah ternyata ditandatangani oleh mayoritas kreditor, debitor dan diketahui oleh Hakim Pengawas dan Tim Pengurus, adalah perjanjian perdamaian tanggal 3 Februari 2015, yang isinya terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan putusan ini;
“Menimbang, bahwa berpedoman ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, oleh karena ternyata mayoritas kreditor menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, maka pengadilan wajib memberikan pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3);
“Menimbang, bahwa Kreditor separatis PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan terhadap jumlah piutang/tagihan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang ditetapkan oleh pengurus PT. Kusumaputra Sentosa (dalam PKPU) dalam perkara Nomor 05/Pdt.sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Smg. Bahwa tagihan yang diakui adalah sebesar Rp55.927.162.900,00 dan yang dibantah sebesar Rp246.927.313.053,00;
“Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh kreditor separatis dalam hubungannya dengan alasan penolakan pengadilan untuk mengesahkan perjanjian perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ternyata dalam persidangan tidak mendalilkan hal-hal tersebut, dengan bukti-bukti yang cukup sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
“Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak terdapat alasan yang kuat untuk menyatakan menolak mengesahkan perjanjian perdamaian, Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian a quo;
MENGADILI :
I. Menyatakan sah perjanjian perdamaian tanggal 3 Februari 2015 yang telah disepakati oleh debitor, dengan para kreditornya yang terdiri dari: [Note SHIETRA & PARTNERS: Perhatikan, Bank BNI tidak tunduk dan tidak terikat pada putusan homologasi ini, karena tidak tercantum namanya dalam amar dibawah ini.]
1. PT. Agansa Primatama;
2. Koperasi Karyawan Kusumaputra Santosa;
3. PT. Kusuma Dewa Santosa;
4. PT. Pamor Spinning Mills;
5. Sinoasi Holding Limited;
II. Menghukum debitor dan para kreditor untuk mentaati perjanjian perdamaian yang telah disahkan;
III. Menyatakan imbalan jasa tim pengurus akan ditetapkan kemudian.”
Bank BNI mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa Pengadilan Niaga telah keliru menerapkan hukum berkaitan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana menurut Majelis Hakim rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh mayoritas kreditor.
Pertimbangan hukum Pengadilan Niaga, dinilai keliru, karena hanya mengakui separuh kecil dari total klaim piutang Bank BNI, mengakibatkan kekuatan suara Bank BNI menjadi tampak kecil proporsionalnya bila dibanding dengan suara para kreditor lain.
Bank BNI merujuk pula kaedah Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:
“Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”
Persyaratan diatas, merupakan syarat kumulatif sekaligus mutlak. Saat pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara, jumlah kreditor separatis yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, ada dua kreditor, yaitu Bank BNI dan Sinoasia Holding Limited. Bank BNI secara tegas menolak rencana perdamaian, disampaikan secara langsung dalam rapat sedangkan Sinoasia Holding Limited menyetujui rencana perdamaian.
Dengan ditolaknya rencana perdamaian oleh Bank BNI, maka syarat rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor separatis yang hadir, menjadi tidak terpenuhi, sehingga dengan sendirinya syarat untuk dapat diterimanya suatu rencana perdamaian sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, juga tidak terpenuhi.
Sebelum rapat kreditor untuk voting dilaksanakan, Bank BNI dengan tegas menyatakan keberatan ketika tagihan Bank BNI hanya diakui sebesar Rp55.927.162.900,00 dari total tagihan sebesar Rp302.854.475.953,00 sehingga tagihan yang dibantah oleh pihak Pengurus adalah sebesar Rp246.927.313.053,00 sehingga terdapat perbedaan jumlah yang sangat siginifikan. Karena itu, Bank BNI sempat meminta agar rencana voting ditunda, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 228 Ayat (6) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, jangka waktu PKPU dapat diberikan paling lama 270 hari, meski faktanya jangka waktu PKPU (sementara) yang sudah berjalan baru 42 hari, akan tetapi permintaan Bank BNI secara langsung ditolak oleh para kreditor lain maupun oleh Pengurus dan Hakim Pengawas.
Penetapan jumlah tagihan yang diakui dan ditolak oleh Pengurus, dimana jumlah tagihan Bank BNI yang diakui sangat kecil, yakni hanya sebesar 18,4% dari total tagihan yang Bank BNI ajukan.
Adapun bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang Bank BNI sampaikan untuk membuktikan jumlah tagihan, yakni berupa puluhan Dokumen Kredit—yang anehnya, sebagian besar berupa dokumen kreditor “dibawah tangan”, sehingga memang diluar kewajaran praktik kebiasaan kalangan perbankan dalam menyalurkan kredit dengan akta kredit “dibawah tangan”.
Dalam rapat pencocokan piutang, masing-masing kreditor telah menyampaikan jumlah tagihan, dimana terhadap tagihan-tagihan tersebut hanya tagihan dari Bank BNI yang sebagian besar dibantah, sedangkan tagihan para kreditor lain yang jumlahnya signifikan langsung diakui keseluruhannya oleh sang debitor.
Terhadap tagihan-tagihan dari kreditor selain dari Bank BNI, sang debitor menyatakan mengakui dan menerima seluruh tagihan tersebut, sedangkan untuk tagihan Bank BNI, hanya diakui sebesar Rp36.637.043.101,00.
Menurut sang debitor, jumlah hutang sebesar Rp36.637.043.101,00 diperoleh dari hasil konversi mata uang pinjaman yang dilakukan sendiri oleh sang debitor, dasar perhitungan tersebut sama sekali tidak dapat dipertanggung-jawabkan, karena konversi dilakukan sendiri oleh sang debitor tanpa adanya kesekapakan dan/atau persetujuan dari Bank BNI. Jumlah nominal hak tagih tersebut berimbas kepada hak jumlah suara yang dihitung untuk voting.
Bank BNI sempat mengajukan permintaan kepada Pengurus dan Hakim Pengawas, agar pelaksanaan voting dapat ditunda terlebih dahulu sampai ada penyelesaian terkait adanya perbedaan jumlah tagihan yang sangat signifikan, permintaan mana sangat rasional karena sesuai ketentuan Undang-Undang, jangka waktu PKPU dapat berlangsung paling lama 270 hari, namun permintaan tersebut ditolak seketika itu juga oleh Pengurus, sang debitor, serta para kreditor lainnya.
Pada hari yang bersamaan setelah dikeluarkannya DPT, agenda rapat langsung membahas mengenai proposal perdamaian yang ditawarkan oleh sang debitor. Kemudian jika melihat dari tagihan yang diajukan oleh Sinoasia Holidng Limited dan diakui seluruhnya oleh sang debitor, yaitu sebesar Rp181.700.741.133,00 dengan sifat separatis dan Rp155.966.301.384,00 dengan sifat konkuren, dengan total sebesar Rp337.667.042.517,00 dalam proposal perdamaian hanya akan dibayar sebesar 20% dari pokok utang, dan dalam hal ini Sinosia Holding Limited tanpa mengajukan keberatan sedikipun langsung menyetujui tawaran tersebut, walaupun dalam hal ini Sinosia Holding Limited adalah kreditor separatis yang telah dijamin dengan hak kebendaan.
Ditengarai, perdamaian yang dicapai dalam proses PKPU dicapai karena adanya persekongkolan dan karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur, yang melibatkan Pengurus, sang debitor, dan para kreditur lainnya dalam menjatuhkan putusan homologasi.
Dengan demikian Bank BNI meminta agar Mahkamah Agung berkenan membatalkan putusan homologasi dan selanjutnya menyatakan sang debitor jatuh pailit beserta segala akibat hukumnya. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan Rencana Perdamaian dapat disahkan menjadi perjanjian perdamaian karena mayoritas kreditor telah setuju terhadap proposal perdamaian tersebut, adalah keliru, karena Bank BNI sebagai salah satu dari dua kreditur separatis, telah menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, sehingga syarat rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari ½ jumlah kreditor separatis yang hadir, tidak pernah terpenuhi.
Dimana terhadapnya, meski argumentasi yuridis Bank BNI adalah dapat dibenarkan, namun secara antiklimaks, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 16 Februari 2015 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 25 Maret 2015 dan 26 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon secara formil dapat diterima;
- Bahwa akan tetapi permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuai hasil penelitian Hakim Pengawas jumlah tagihan Pemohon yang dibenarkan telah sesuai dengan bukti-bukti pendukung, sedangkan selebihnya tidak dikuatkan dengan bukti yang cukup;
- Sehingga tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Judex Facti (Pengadilan Niaga);
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk. tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM