Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

PKWT, Diskriminasi yang Dilegalkan

LEGAL OPINION
Question: Memang apa sih, alasan utamanya banyak perusahaan yang mempekerjakan pegawai mereka sebagai Pekerja Kontrak, meski telah bekerja bertahun-tahun bahkan belasan tahun?
Brief Answer: Kecenderungan terkini, apapun jenis tanggung-jawab pekerjaannya, berapa lama pun Pekerja telah bekerja, Pengusaha akan mengikat setiap pekerjanya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Tujuannya tidak lain tidak bukan, ketika Pengusaha merasa sudah tidak membutuhkan atau merasa tidak lagi suka dengan Pekerja bersangkutan, maka seketika Pengusaha dapat memutus hubungan kerja (PHK) dengan alasan telah habis masa kontrak (vide Pasal 61 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
Alasan kedua, yang merupakan motif paling utama kalangan Pengusaha mengikat seluruh Pekerja dengan PKWT, ialah untuk menghapus resiko dibebani Upah Proses, sekalipun oleh pengadilan kemudian dinyatakan status Pekerja ialah “demi hukum” beralih menjadi Pekerja Tetap (PKWTT).
Saat kini, tidak ada alasan lagi bagi kalangan Pengusaha di Tanah Air, untuk tidak mengikat seluruh Pekerja dan calon pegawai mereka dengan PKWT. Mengingat, resiko Upah Proses sebesar 6 (enam) kali Upah, ketika resiko tersebut tidak lagi terjadi dalam kasus Pekerja PKWT yang meski “demi hukum” merupakan Pekerja Tetap, tetap lebih menguntungkan kalangan Pengusaha.
PEMBAHASAN:
Meski senyatanya mengikat Pekerja mereka dengan PKWT hanya menguntungkan kalangan Pengusaha, namun dalam praktik terjadi anomali dimana kalangan Pengusaha tetap bersikukuh melakukan upaya hukum, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa PHK register Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 28 September 2016, perkara antara:
- PT. WIRA BETON MIX, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- RINO CHANDRA, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat sudah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 9 Juli 2011 s/d 30 Oktober 2015 tanpa terputus, dengan posisi pekerjaan sebagai Sopir Truck Mixer, dengan upah terakhir dibawah UMK Pekanbaru. Dengan demikian, Penggugat sudah mengabdi pada Tergugat selama 4 tahun dan 4 Bulan.
Penggugat selama masa bekerjanya tersebut dan tidak pernah mendapatkan sanksi apapun. Adapun perusahaan Tergugat bergerak (core bussiness) dibidang produksi Semen Cor (Concrete Mixing). Pada tanggal 15 Oktober 2015, Tergugat mengakhiri secara sepihak hubungan kerja dengan Penggugat dengan alasan habis kontrak.
Seorang Sopir pada perusahaan Tergugat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari untuk melakukan pengiriman produksi (cor concrete/ready mix) dengan menggunakan Truk Mixer yang dalam istilah umum disebut Truk Molen. Pada tanggal 15 Oktober 2015, Penggugat diberitahu oleh Tergugat tidak lagi bekerja pada perusahaan Tergugat dengan alasan kontrak berakhir dengan Pemberitahuan Lisan.
Alhasil, sejak bulan Oktober 2015 Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Selama belum ada penetapan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), maka pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang merupakan dasar hukum Upah Proses, dengan kaedah:
“Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.”
Berdasarkan pengertian dari ketentuan diatas, maka Pekerja berkewajiban tetap bekerja dan Pengusaha berkewajiban tetap membayar upah Pekerja, dimana Pengusaha dapat saja menskorsing Pekerja dengan tetap membayar upah pekerja selama masa skoorsing.
Tanggal 6 Januari 2016 Mediator Dinas Tenaga Kerja telah menerbitkan Anjuran Tertulis dan terhadap anjuran tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban kepada Disnaker Pekanbaru, yang artinya Tergugat menolak anjuran Mediator Disnaker Pekanbaru, sementara Penggugat menyatakan menerima Anjuran Mediator.
Walaupun Tergugat menolak isi Anjuran Mediator Disnaker, namun Tergugat tidak juga membuat gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, namun Tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar upah Penggugat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (Upah Proses).
Dalam setiap perundingan bipartit, Penggugat telah mencoba menerangkan kepada Tergugat bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat bukanlah hubungan kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) melainkan hubungan kerja dengan status PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu), namun Tergugat tetap menganggap hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai Pekerja Kontrak.
PKWT antara Penggugat dengan Tergugat “demi hukum” telah berubah menjadi PKWTT, sebagaimana tampak dalam:
a. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh Penggugat merupakan Pekerjaan Tetap dan merupakan Pekerjaan Utama (core bussines) perusahaan Tergugat (vide Pasal 59 ayat (1), (2), dan (7) UUK Nomor 13 Tahun 2013);
b. Seandainya pun antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan kerja dengan status PKWT, maka PKWT yang berulang menunjukkan bahwa sifat pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat pada perusahaan Tergugat adalah bersifat tetap yang berakibat hukum berubah menjadi PKWTT.
Saat perundingan tripartit, Mediator Disnaker Pekanbaru dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hubungan kerja PKWT telah berubah menjadi PKWTT serta menyampaikan bahwa PHK terhadap Penggugat tidak memenuhi satupun syarat PHK yang memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga selanjutnya terbitlah anjuran tertulis yang berbunyi:
1. Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja (PHK) dengan membayar pesangon 2 (dua) kali ketentuan;
2. Pekerja berhak mendapatkan hak-haknya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perusahaan wajib memberikan hak-hak pekerja berupa:
a. Pesangon 5 bln X 2 X Rp1.925.000,00 = Rp19.250.000,00
b. Penghargaan 2 bln X Rp1.925.000,00 = Rp3.850.000,00
c. Pengobatan & Perumahan 15 % dari Rp23.100.000,00 = Rp3.465.000,00
+ Jumlah = Rp26.565.000,00.”
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Pbr tanggal 31 Maret 2016, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, faktanya perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi berulang-ulang, dan faktanya pekerjaan yang dilakukan Penggugat sebagai supir adalah pekerjaan yang terus-menerus, bersifat tetap serta tidak berhubungan dengan produk baru sehingga perjanjian kerja tersebut bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan demikian perjanjian kerja sebagaimana pada bukti P-1 yang identik dengan bukti T-1 dan T-2 adalah batal demi hukum;
“Menimbang, Bahwa status Penggugat telah ditetapkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 090/WBM-PKU/SPK/2014 tertanggal 15 Oktober 2014, tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;
“Menimbang, Bahwa faktanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat juga bersedia apabila diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat, maka Pengadilan dapat mengabulkan pemutusan hubungan kerja yang dimohonkan oleh Penggugat terhitung sejak 16 Oktober 2015 dengan segala akibat hukumnya;
“Menimbang, bahwa atas pemutusan hubungan kerja tersebut maka Penggugat berhak untuk mendapatkan hak-haknya berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2). Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan status Penggugat sebagai karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Menetapkan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2015 dengan segala akibatnya hukumnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagai berikut:
a. Uang pesangon sebesar: 2 x 5 x Rp1.925.000,00 = Rp19.250.000,00
b. Uang penghargaan masa kerja sebesar: 1 x Rp1.925.000,00 = Rp3.850.000,00
c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar: Rp23.100.000,00 x 15% = Rp3.465.000,00
Total = Rp26.565.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dengan argumentasi bahwa pekerjaan Penggugat sebagai supir pada Tergugat adalah tidak terus-menerus, akan tetapi dikerjakan bila ada orderan atau pesanan dari Pelanggan Tergugat, dan jika tidak ada Pesanan dari pelanggan, maka Penggugat sebagai supir tidak akan ada pekerjaan yang dilakukan dan hanya bersifat menunggu.
Dimana terhadap dalil Pengusaha, yang semestinya sudah cukup puas terbebas dari resiko Upah Proses, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa pekerjaan Penggugat/Termohon Kasasi adalah sopir Truk Mixer pada perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi yang bergerak dibidang produksi semen cor (concrete mixing);
2. Bahwa Pekerja terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara tidak terputus dan bukan merupakan pekerjaan penunjang yang bersifat sementara atau selesai dalam waktu tertentu, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga harus dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja;
3. Bahwa dengan demikian pengakhiran hubungan kerja harus berdasarkan Pasal 15 Kepmenakertrans Nomor Kep-100/Men/2004 berhak atas kompensasi 2 kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebagaimana telah benar dipertimbangkan Judex Facti dengan tanpa upah proses;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. WIRA BETON MIX, tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. WIRA BETON MIX, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan