29 Agustus, 2017

PHK Akibat Mengancam dan Mengintimidasi Rekan Kerja

LEGAL OPINION
Question: Ada pegawai lain yang suka mengintimidasi saya di kantor. Apa bisa, seorang pegawai meminta agar perusahaan memecat pegawai yang suka mem-bully pegawai lain?
Brief Answer: Bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK), namun tidak bisa terjadi secara serta-merta. Biasanya, pihak Pengusaha memiliki Peraturan Perusahaan yang mengatur perihal larangan segala bentuk ancaman ataupun intimidasi terhadap rekan sekerja, baik didalam maupun diluar lingkungan perusahaan.
Namun setiap Pekerja dapat saja meminta Pengusaha agar memberikan teguran kepada Pekerja yang melakukan intimidasi demikian. Ketika berbagai bentuk intimidasi terus terjadi, maka Pengusaha memiliki hak untuk menggugat PHK terhadap Pekerja bersangkutan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Sehingga, dengan kata lain, kewenangan tetap ada di tangan Pengusaha. Meski demikian, manajerial perusahaan yang baik, biasanya tidak akan membiarkan bibit-bibit onar membuat kegaduhan di lingkungan pabrik ataupun kantor, guna tetap menjaga kondusifitas lingkungan kerja.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 Mei 2014, perkara antara:
- THOMAS LESOMAR, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- PT. AIRFAST AVIATION FACILITIES COMPANY, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Tergugat merupakan karyawan yang telah bekerja pada Penggugat sejak tahun 1996, dengan jabatan terakhir sebagai Fireman Crew. Antara Penggugat dan para pekerja, termasuk juga Tergugat, telah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Edisi IX Tahun 2011—2013 maupun Pedoman Hubungan Industrial Edisi Tahun 2011—2013 P'T. Airfast Aviation Facilities Company.
Bermula dari adanya laporan Dugaan Pelanggaran pada tanggal 30 Januari 2012, dilaporkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2012, dengan tuduhan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja berupa mengancam dan/atau mengintimidasi secara fisik dan non fisik teman sekerja di area lingkungan Perusahaan.
Pihak perusahaan menilai, pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat, merupakan pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19.20, dan Pasal 19.19 Pedoman Hubungan Industrial PT. Airfast Aviation Facilities Company, yang memiliki pengaturan:
- Pasal 19.20: “Mengancam dan atau mengintimidasi secara fisik teman sekerja atau orang lain di Iingkungan Perusahaan, sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).”
- Pasal 19.19: “Mengancam dan atau mengintimidasi secara non fisik teman sekerja atau orang lain dilingkungan Perusahaan, sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).”
Sebelumnya, Tergugat pernah melakukan berbagai pelanggaran kerja, dan untuk itu Penggugat sudah beberapa kali memberikan tindakan pembinaan kepada Tergugat, berupa:
1. 19 November 2007: Pelanggaran Tata Tertib Kerja dengan Surat Peringatan I;
2. 11 Agustus 2009: Pelanggaran Keselamatan Kerja dengan Surat Peringatan III;
3. 24 Februari 2011: Pelanggaran Absensi / Tata Tertib Kerja dengan Surat Peringatan III.
Pada tanggal 24 Februari 2011, selain memberikan surat Peringatan III, Penggugat juga melakukan skorsing atau pembebas-tugasan sementara terhadap Tergugat, namun Penggugat masih tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikap dengan mempekerjakan kembali Tergugat, dikarenakan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 24 Februari 2011 yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah melakukan pelanggaran kerja tersebut dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran kerja dikemudian hari. Apalagi Tergugat kembali melakukan pelanggaran kerja, maka Tergugat bersedia untuk diputuskan Hubungan Kerjanya.
Walaupun Penggugat sudah berkali-kali memberikan pembinaan kepada Tergugat dengan harapan agar Tergugat memperbaiki sikap, namun Tergugat tidak juga menunjukkan perbaikan diri, dimana Tergugat kembali melakukan pelanggaran kerja pada tanggal 29 Januari 2012, berupa perbuatan mengancam dan atau mengintimidasi secara fisik dan non fisik teman sekerja di lingkungan Perusahaan.
Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Pedoman Hubungan Industrial PT. Airfast Aviation Facilities Company Edisi III Tahun 2011—2013 mengatur: “Pekeja dapat dibebas-tugaskan sementara untuk kasus Pelanggaran yang memerlukan Investigasi.
Oleh karena Tergugat melakukan pelanggaran kerja yang masuk dalam kategori pelanggaran berat dan memerlukan proses pemeriksaan (Investigasi), maka pada tanggal 30 Januari 2012 Penggugat melakukan scorsing atau pembebas-tugasan Tergugat untuk sementara waktu terhitung sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dari Penggugat, dengan tetap membayar hak-hak normatif Tergugat.
Penggugat dan Tergugat kemudian melakukan Perundingan secara Bipartit, namun tidak tercapai kesepakatan, sehingga pada tanggal 22 Juni 2012 Penggugat telah mencatatkan Perselisihan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika untuk dilakukan upaya penyelesaian perselisihan secara Tripartit melalui Mediasi.
Namun Mediasi oleh Disnaker juga menemui kegagalan karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Mediator kemudian menerbitkan Anjuran tertulis tanggal 2 Oktober 2012, dengan substansi yang menganjurkan agar Penggugat mempekerjakan kembali Tergugat dengan diberikan Surat Peringatan ke-III dan surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran kerja.
Penggugat memberikan Jawaban, yang pada pokoknya menyatakan menolak Anjuran Mediator, dengan alasan karena Tergugat sudah pernah beberapa kali diberikan surat peringatan atas sejumlah pelanggaran kerja yang dilakukannya. Mengingat pula, Tergugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah melakukan pelanggaran kerja dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran kerja dikemudian hari. Apabila Tergugat kembali lagi melakukan pelanggaran kerja, maka Tergugat bersedia untuk diputuskan Hubungan Kerjanya.
Mengingat Penggugat sebelumnya sudah memberikan pembinaan sebagai bagian dari tindakan disiplin kepada Tergugat, namun Tergugat telah nyata-nyata kembali melakukan Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat, sehingga Penggugat dengan demikian mengajukan gugatan PHK terhadap Tergugat.
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial kelas 1A Jayapura kemudian menjatuhkan putusan Nomor 02/G/2013/PHI.JPR. tanggal 3 April 2013, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pelanggaran pada tanggal 30 Januari 2012, dilaporkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni mengancam, mengintimidasi teman sekerja di lingkungan perusahaan (Bukti P-6);
“Menimbang, bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan Tergugat merupakan pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang dikatagorikan sebagai pelanggaran berat dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19.20 dan Pasal 19.19 Pedoman Hubungan Industrial PT. Airfast Aviation Facilites Company Edisi III Tahun 2011—2013, dalam ketentuan pasal 19.20 tersebut menyatakan bahwa mengancam dan atau mengintimidasi secara fisik teman sekerja atau orang lain di lingkungan Perusahaan, sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja, kemudian dalam ketentuan Pasal 19. 19 menyatakan bahwa mengancam dan atau mengintimidasi secara non fisik teman sekerja atau orang lain di lingkungan Perusahaan, sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (Bukti P-7, P-8, P-9);
“Menimbang, bahwa dalam surat pernyataan Tergugat tertanggal 24 Februari 2011, Tergugat telah menyatakan dan hal mana atas surat pernyataan tersebut telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap Tergugat serta memilik pembuktian yang sempurna, maka dengan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan bukti surat Penggugat yang bertanda P-22 sampai dengan P-26 telah dapat membuktikan bahwa benar Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
“Menimbang, Bahwa pokok permasalahan yang digugat Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni mengancam dan atau mengintimidasi secara fisik dan non fisik teman sekerja di area Iingkungan Perusahaan;
“Menimbang, bahwa pada saat Tergugat melakukan pelanggaran kerja yang terakhir pada tanggal 30 Januari 2012 berdasarkan bukti P-11 sampai dengan P-14, atas pelanggaran absensi/tata tertib kerja, dan selain Penggugat memberikan surat peringatan ke 3 (tiga), Penggugat juga melakukan scorsing terhadap Tergugat, Penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikapnya dengan mepekerjakan kembali Tergugat dengan syarat Tergugat membuat surat pemyataan tertanggal 24 Februari 2011, yang pada pokoknya Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran kerja dikemudian hari, apabila Tergugat dikemudian melakukan pelanggaran kerja maka Tergugat bersedia diputus hubungan kerja;
“Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah berkali-kali memberi tindakan pembinaan kepada Tergugat sebagai bentuk pembinaan dengan harapan Tergugat dapat memperbaiki sikap, perilaku serta kinerjanya supaya lebih baik namun Tergugat tidak memperbaikinya, hinggah Tergugat kembali melakukan pelanggaran kerja mengancam teman sekerja di lingkungan Perusahaan yang sanksinya PHK;
MENGADILI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja, yakni mengancam dan atau mengintimidasi secara fisik dan non fisik teman sekerja atau orang lain di Lingkungan Perusahaan;
4. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 19.20, dan Pasal 19.19 Pedoman Hubungan Industrial PT. Airfast Aviation Facilities Company Edisi III Tahun 2011—2013;
5. Mengijinkan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar sisa upah dan hak-hak Tergugat yang masih ada pada Penggugat yaitu sebesar Rp 12.033.453,00 (dua belas juta tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) sebelum dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut:
1. Uang Pisah Rp 6.224.200,00
2. Sisa hak-hak Rp 5.809.253,00
Nilai keseluruhan hak sebelum dipotong pajak Rp 12.033.453,00
7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.”
Sang Pekerja mengajukan upaya hukum kasasi, dengan argumentasi bahwa pelanggaran kerja perkara ini, “mengancam dan mengintimidasi”, masih dalam tahap “laporan”, serta pelanggaran sebelumnya hanyalah berupa pelanggaran absensi sehingga surat peringatan ke-3 yang diterima Tergugat bukanlah dalam konteks pelanggaran kembali terhadap perbuatan intimidasi. Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Mei 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa terbukti Tergugat melakukan kesalahan berat oleh karena itu harus di-PHK;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: THOMAS LESOMAR tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: THOMAS LESOMAR tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM