Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Negara Hukum yang Baik, Taat Asas

ARTIKEL HUKUM
Dalam konsep negara berhukum, berlaku asas tertinggi peraturan perundang-undangan, bahwa “norma hukum yang dikandung dan diatur dalam peraturan, tidak dapat bertentangan atau menyimpang dari kaedah yang terkandung dalam peraturan yang lebih tinggi derajat hierarkhinya”.
Satu tingkat dibawah derajat Undang-Undang Dasar RI 1945, ialah Undang-Undang. Dengan kata lain, tidak boleh terdapat peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun peraturan menteri, yang melanggar kaedah norma dalam undang-undang yang menjadi payung hukumnya, terlebih bertentangan atau menyimpangi norma UUD RI 1945.
Inilah yang kemudian diistilahkan sebagai, konsep “taat asas dalam hukum”. Sama halnya, seorang kolonel tidak dapat dibenarkan membantah perintah seorang jenderal, dan seorang jenderal wajib patuh terhadap seorang presiden. Membantah, dimaknai sebagai upaya “desersi” yang tidak sepele ancaman hukumannya.
Apa jadinya, bila seorang bintara atau bahkan seorang tamtama bergelar sersan menyimpangi atau bahkan membantah dan membangkang perintah seorang jenderal? Itulah yang kini Indonesia hadapi dalam “rimba hukum” yang telah menjelma “benang kusut”. Dalam kesempatan ini, penulis akan mengupas bagaimana keruhnya praktik hukum di Tanah Air, yang akan membuat kita terheran-heran sekaligus terkaget-kaget—tanpa bermaksud berlebihan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), merupakan regulasi dengan derajat undang-undang, yang menjadi payung dari segala peraturan perundang-undangan dibidang perdata. Salah satu kaedah yang diatur dalam Pasal KUHPerdata, ialah Pasal 330, memiliki substansi norma:
“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”
Dengan demikian, segala bentuk perikatan perdata yang dilakukan oleh seorang subjek hukum perorangan (naturlijk persoon), adalah tidak cakap hukum untuk melakukan perikatan sebagaimana syarat sah perjanjian vide Pasal 1320 KUHPerdata, sepanjang yang bersangkutan belum mencapai usia 21 tahun—dengan ancaman “dapat dibatalkan” karena bertentangan dengan unsur subjektif syarat sah perjanjian bila dilanggar.
Sekarang, mari kita simak kaedah “salah kaprah”, yang salah satunya dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional / Menteri Agraria dan Tata Ruang, perihal cakap hukum usia kedewasaan dalam konteks perbuatan hukum terkait tanah (semisal peralihan hak atas tanah lewat jual-beli).
Pada tanggal 9 Desember 2016, Ketua Mahkamah Agung RI melalui suratnya Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh jajaran Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Tinggi seluruh Indonesia, dengan judul: “RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016”, dengan substansi norma:
“RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA:
“Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis).”
“RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA:
“Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi: Bersifat:
- Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
- Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
- Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).”
Apa yang dimaksud Mahkamah Agung RI Kamar Perdata, dengan menyebut istilah “kasuistik”? Maksudnya ialah, disesuaikan dengan konteksnys. Perdata umum, untuk melakukan perikatan jual-beli, tunduk pada KUHPerdata dimana usia kedewasaan ialah bila seseorang genap berusia 21 tahun. Sementara berdasarkan Undang-Undang tentang Perkawinan, ialah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Sementara untuk diberikan hak mengemudi dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), berdasarkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas, ialah ketika seseorang telah berusia 17 tahun.
Secara kontradiktif, terbit juga Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan, yang diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2015, menyebutkan:
“Ditetapkan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.”
Apa yang melatarbelakangi surat edaran dari Kementerian Agraria demikian? Kementerian Agraria dalam konsideransnya surat edarannya tersebut mengutip kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, yang ironisnya, BPN telah salah kaprah memaknai SEMA tersebut.
Adapun kutipan bunyi asli dari kaedah norma SEMA Nomor 7 Tahun 2012, sebagai berikut:
“Rumusan Kamar Pidana: Ukuran kedewasaan tergantung kepada kasusnya (kasuistis). Dalam berbagai undang-undang berbeda tentang batas usia dewasa akan tetapi khusus untuk pelaku pidana Anak tetap mengacu kepada ketentuan batas usia anak sesuai dengan UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun.”
“Rumusan Kamar Perdata: DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum (cakap hukum), yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.”
Ketidak-konsistenan SEMA Tahun 2012 diatas, kemudian telah dikoreksi oleh SEMA Tahun 2016 yang telah dibahas dimuka. Sehingga, payung hukum Kepala BPN dalam menerbitkan regulasi dibidang cakap hukum konteks pertanahan, menjadi tidak lagi memiliki validitas.
Pertanyannya, mengapa alih-alih Kepala BPN tidak menjadikan KUHPerdata sebagai payung hukum, justru menjadikan SEMA sebagai payung hukum ketika membentuk suatu regulasi? Kini, Peraturan Kepala BPN perihal usia cakap hukum dibidang pertanahan, tidak lagi memiliki validitasnya, sebab SEMA Tahun 2012 yang menjadi dasar pegangannya telah dikoreksi dan dianulir sendiri oleh Mahkamah Agung lewat SEMA Tahun 2016.
Itulah salah satu cerminan petaka hukum ketika suatu instansi menerbitkan regulasi yang berpayung hukum bukan kepada regulasi yang lebih tinggi tingkat hierarkhinya. Kini, kita memasuki bahasan kedua, yakni isu yang lebih kompleks, perihal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 21/G/2017/PTUN.JKT tanggal 8 Agustus 2017, dimana gugatan Serikat Pekerja terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta perihal Upah Minimum Provinsi Tahun 2017, dikabulkan PTUN dimana Pergub tersebut secara yuridis dinyatakan dicabut sehingga batal dan tidak lagi memiliki daya ikat secara yuridis.
Dalam perkara di PTUN tersebut, eksepsi Gubernur DKI Jakarta yang didudukkan sebagai pihak Tergugat, “tidak diterima” oleh Majelis Hakim, meski eksepsi atau sanggahan Pemprov DKI Jakarta cukup relevan, yakni UUD RI 1945 menyatakan secara tegas dan jelas, bahwa kewenangan membatalkan regulasi setingkat Peraturan Gubernur yang berlaku secara umum (bukan secara khusus), ialah lewat mekanisme judicial review ke Mahkamah Agung RI, bukan ke PTUN.
Namun, lagi-lagi, Mahkamah Agung RI membuat keruh keadaan lewat SEMA Tahun 2016, yang menyatakan bahwa perihal UMR dan UMP, dapat diajukan sebagai objek gugatan di PTUN. Pertanyaannya, dapatkah SEMA melanggar bahkan membantah UU tentang Mahkamah Agung dan juga UUD RI 1945?
Pihak kalangan buruh dapat saja berkilah, bahwa di Indonesia, tidak mungkin dapat mengajukan uji materil perihal Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, ataupun Peraturan Gubernur yang terkait ketenagakerjaan, sebab peraturan internal di Mahkamah Agung RI mensyaratkan, untuk mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung, salah satu syaratnya ialah undang-undang yang menjadi dasar hukum uji materiil tidak boleh sedang diuji materiil oleh Mahkamah Konstitusi RI.
Kendalanya, sepanjang tahun untuk setiap tahunnya, UU tentang Ketangakerjaan selalu saja diuji materiil, sehingga adalah mustahil mengajukan uji materiil Peraturan Gubernur ke hadapan Mahkamah Agung. Namun, bila kita mencoba untuk bersikap lebih realistis dan mau membuka mata (alias bersikap jujur dan terbuka), adalah absurb ketika Mahkamah Agung menyatakan “tidak dapat menerima” permohonan uji materiil Peraturan Gubernur perihal UMP hanya karena UU Ketenagakerjaan disaat bersamaan sedang di-uji materiil dihadapan Mahkamah Konstitusi, meski pasal UU Ketenagakerjaan yang sedang diuji materiil di MK RI adalah perihal serikat pekerja—tidak memiliki sangkut paut apapun dengan perihal UMP, sebagai ilustrasi.
Melihat fenomena tidak dapatnya diuji materiil Peraturan Gubernur terkait UMP ke hadapan Mahkamah Agung, solusinya bukanlah dengan menerbitkan norma SEMA Tahun 2016 yang menyatakan bahwa PTUN berwenang menjadikan Peraturan Gubernur sebagai objek gugatan di PTUN—itulah bukanlah solusi, justru memperkeruh. Argumentasi yang dapat membuat pendirian MA RI tidak tahan uji moril, antara lain:
- Mahkamah Agung RI semestinya mengubah kebijakan internal perihal uji materiil ke hadapan Mahkamah Agung, bukanlah dengan tidak adanya uji materiil Undang-Undang Ketenagakerjaan ke hadapan Mahkamah Konstitusi, namun melihat apakah UU Ketenagakerjaan yang sedang diuji materiil di Mahkamah Konstitusi, normanya relevan atau tidak dengan peraturan yang sedang diajukan uji materiil ke hadapan Mahkamah Agung;
- Menjadikan Peraturan Gubernur sebagai objek gugatan di PTUN, sama artinya putusan PTUN tidak dapat dijalankan, karena tanpa amar putusan “serta-merta”, maka sekalipun Peraturan Gubernur perihal UMP dibatalkan oleh PTUN, namun ketika pihak Pemda mengajukan upaya hukum banding hingga kasasi yang dapat memakan waktu bertahun-tahun—sama artinya gugatan ke PTUN menjadi mubazir, oleh sebab Peraturan Gubernur perihal UMP hanya berlaku selama 1 tahun, selebihnya kadaluarsa. Bandinkan dengan menjadikan Peraturan Gubernur sebagai objek uji materiil di Mahkamah Agung, maka langsung seketika itu juga diputuskan oleh Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara—sehingga bisa “potong kompas” tanpa harus melewati PTUN.
Hukum sejatinya sederhana dan sangat logis. Yang membuat praktik hukum demikian keruh dan menjelma “benang kusut”, ialah akibat tidak taat asasnya berbagai instansi pemerintahan yang menerbitkan regulasi, tidak terkecuali sumbangsih Mahkamah Agung yang membuat keruh lewat berbagai SEMA yang tumpang tindih dengan SEMA lainnya, sebagaimana SEMA Tahun 2012 dikoreksi oleh SEMA Tahun 2014, kemudian SEMA tersebut dianulir kembali lewat SEMA Tahun 2016.
Terlihat jelas, betapa Mahkamah Agung tidak pernah secara matang menerbitkan suatu norma hukum yang berlaku secara umum dan mengikat publik. Lagipula, siapa juga Mahkamah Agung, yang menyaru sebagai Lembaga Legislatif meski sejatinya Mahkamah Agung hanyalah Lembaga Yudikatif yang hanya berwenang mengadili, bukan membuat kebijakan yang berlaku dan mengikat publik (erga omnes). Bila Mahkamah Agung RI sendiri tidak taat asas, bagaimana kita dapat mengharap agar penduduk Indonesia merasa segan dan patuh serta taat pada hukum?
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan