27 Agustus, 2017

Negara Hukum yang Baik, Taat Asas

ARTIKEL HUKUM
Dalam konsep negara berhukum, berlaku asas tertinggi peraturan perundang-undangan, bahwa “norma hukum yang dikandung dan diatur dalam peraturan, tidak dapat bertentangan atau menyimpang dari kaedah yang terkandung dalam peraturan yang lebih tinggi derajat hierarkhinya”.
Satu tingkat dibawah derajat Undang-Undang Dasar RI 1945, ialah Undang-Undang. Dengan kata lain, tidak boleh terdapat peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun peraturan menteri, yang melanggar kaedah norma dalam undang-undang yang menjadi payung hukumnya, terlebih bertentangan atau menyimpangi norma UUD RI 1945.
Inilah yang kemudian diistilahkan sebagai, konsep “taat asas dalam hukum”. Sama halnya, seorang kolonel tidak dapat dibenarkan membantah perintah seorang jenderal, dan seorang jenderal wajib patuh terhadap seorang presiden. Membantah, dimaknai sebagai upaya “desersi” yang tidak sepele ancaman hukumannya.
Apa jadinya, bila seorang bintara atau bahkan seorang tamtama bergelar sersan menyimpangi atau bahkan membantah dan membangkang perintah seorang jenderal? Itulah yang kini Indonesia hadapi dalam “rimba hukum” yang telah menjelma “benang kusut”. Dalam kesempatan ini, penulis akan mengupas bagaimana keruhnya praktik hukum di Tanah Air, yang akan membuat kita terheran-heran sekaligus terkaget-kaget—tanpa bermaksud berlebihan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), merupakan regulasi dengan derajat undang-undang, yang menjadi payung dari segala peraturan perundang-undangan dibidang perdata. Salah satu kaedah yang diatur dalam Pasal KUHPerdata, ialah Pasal 330, memiliki substansi norma:
“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”
Dengan demikian, segala bentuk perikatan perdata yang dilakukan oleh seorang subjek hukum perorangan (naturlijk persoon), adalah tidak cakap hukum untuk melakukan perikatan sebagaimana syarat sah perjanjian vide Pasal 1320 KUHPerdata, sepanjang yang bersangkutan belum mencapai usia 21 tahun—dengan ancaman “dapat dibatalkan” karena bertentangan dengan unsur subjektif syarat sah perjanjian bila dilanggar.
Sekarang, mari kita simak kaedah “salah kaprah”, yang salah satunya dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional / Menteri Agraria dan Tata Ruang, perihal cakap hukum usia kedewasaan dalam konteks perbuatan hukum terkait tanah (semisal peralihan hak atas tanah lewat jual-beli).
Pada tanggal 9 Desember 2016, Ketua Mahkamah Agung RI melalui suratnya Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh jajaran Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Tinggi seluruh Indonesia, dengan judul: “RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016”, dengan substansi norma:
“RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA:
“Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis).”
“RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA:
“Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi: Bersifat:
- Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
- Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
- Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).”
Apa yang dimaksud Mahkamah Agung RI Kamar Perdata, dengan menyebut istilah “kasuistik”? Maksudnya ialah, disesuaikan dengan konteksnys. Perdata umum, untuk melakukan perikatan jual-beli, tunduk pada KUHPerdata dimana usia kedewasaan ialah bila seseorang genap berusia 21 tahun. Sementara berdasarkan Undang-Undang tentang Perkawinan, ialah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Sementara untuk diberikan hak mengemudi dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), berdasarkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas, ialah ketika seseorang telah berusia 17 tahun.
Secara kontradiktif, terbit juga Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan, yang diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2015, menyebutkan:
“Ditetapkan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.”
Apa yang melatarbelakangi surat edaran dari Kementerian Agraria demikian? Kementerian Agraria dalam konsideransnya surat edarannya tersebut mengutip kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, yang ironisnya, BPN telah salah kaprah memaknai SEMA tersebut.
Adapun kutipan bunyi asli dari kaedah norma SEMA Nomor 7 Tahun 2012, sebagai berikut:
“Rumusan Kamar Pidana: Ukuran kedewasaan tergantung kepada kasusnya (kasuistis). Dalam berbagai undang-undang berbeda tentang batas usia dewasa akan tetapi khusus untuk pelaku pidana Anak tetap mengacu kepada ketentuan batas usia anak sesuai dengan UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun.”
“Rumusan Kamar Perdata: DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum (cakap hukum), yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.”
Ketidak-konsistenan SEMA Tahun 2012 diatas, kemudian telah dikoreksi oleh SEMA Tahun 2016 yang telah dibahas dimuka. Sehingga, payung hukum Kepala BPN dalam menerbitkan regulasi dibidang cakap hukum konteks pertanahan, menjadi tidak lagi memiliki validitas.
Pertanyannya, mengapa alih-alih Kepala BPN tidak menjadikan KUHPerdata sebagai payung hukum, justru menjadikan SEMA sebagai payung hukum ketika membentuk suatu regulasi? Kini, Peraturan Kepala BPN perihal usia cakap hukum dibidang pertanahan, tidak lagi memiliki validitasnya, sebab SEMA Tahun 2012 yang menjadi dasar pegangannya telah dikoreksi dan dianulir sendiri oleh Mahkamah Agung lewat SEMA Tahun 2016.
Itulah salah satu cerminan petaka hukum ketika suatu instansi menerbitkan regulasi yang berpayung hukum bukan kepada regulasi yang lebih tinggi tingkat hierarkhinya. Kini, kita memasuki bahasan kedua, yakni isu yang lebih kompleks, perihal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 21/G/2017/PTUN.JKT tanggal 8 Agustus 2017, dimana gugatan Serikat Pekerja terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta perihal Upah Minimum Provinsi Tahun 2017, dikabulkan PTUN dimana Pergub tersebut secara yuridis dinyatakan dicabut sehingga batal dan tidak lagi memiliki daya ikat secara yuridis.
Dalam perkara di PTUN tersebut, eksepsi Gubernur DKI Jakarta yang didudukkan sebagai pihak Tergugat, “tidak diterima” oleh Majelis Hakim, meski eksepsi atau sanggahan Pemprov DKI Jakarta cukup relevan, yakni UUD RI 1945 menyatakan secara tegas dan jelas, bahwa kewenangan membatalkan regulasi setingkat Peraturan Gubernur yang berlaku secara umum (bukan secara khusus), ialah lewat mekanisme judicial review ke Mahkamah Agung RI, bukan ke PTUN.
Namun, lagi-lagi, Mahkamah Agung RI membuat keruh keadaan lewat SEMA Tahun 2016, yang menyatakan bahwa perihal UMR dan UMP, dapat diajukan sebagai objek gugatan di PTUN. Pertanyaannya, dapatkah SEMA melanggar bahkan membantah UU tentang Mahkamah Agung dan juga UUD RI 1945?
Pihak kalangan buruh dapat saja berkilah, bahwa di Indonesia, tidak mungkin dapat mengajukan uji materil perihal Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, ataupun Peraturan Gubernur yang terkait ketenagakerjaan, sebab peraturan internal di Mahkamah Agung RI mensyaratkan, untuk mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung, salah satu syaratnya ialah undang-undang yang menjadi dasar hukum uji materiil tidak boleh sedang diuji materiil oleh Mahkamah Konstitusi RI.
Kendalanya, sepanjang tahun untuk setiap tahunnya, UU tentang Ketangakerjaan selalu saja diuji materiil, sehingga adalah mustahil mengajukan uji materiil Peraturan Gubernur ke hadapan Mahkamah Agung. Namun, bila kita mencoba untuk bersikap lebih realistis dan mau membuka mata (alias bersikap jujur dan terbuka), adalah absurb ketika Mahkamah Agung menyatakan “tidak dapat menerima” permohonan uji materiil Peraturan Gubernur perihal UMP hanya karena UU Ketenagakerjaan disaat bersamaan sedang di-uji materiil dihadapan Mahkamah Konstitusi, meski pasal UU Ketenagakerjaan yang sedang diuji materiil di MK RI adalah perihal serikat pekerja—tidak memiliki sangkut paut apapun dengan perihal UMP, sebagai ilustrasi.
Melihat fenomena tidak dapatnya diuji materiil Peraturan Gubernur terkait UMP ke hadapan Mahkamah Agung, solusinya bukanlah dengan menerbitkan norma SEMA Tahun 2016 yang menyatakan bahwa PTUN berwenang menjadikan Peraturan Gubernur sebagai objek gugatan di PTUN—itulah bukanlah solusi, justru memperkeruh. Argumentasi yang dapat membuat pendirian MA RI tidak tahan uji moril, antara lain:
- Mahkamah Agung RI semestinya mengubah kebijakan internal perihal uji materiil ke hadapan Mahkamah Agung, bukanlah dengan tidak adanya uji materiil Undang-Undang Ketenagakerjaan ke hadapan Mahkamah Konstitusi, namun melihat apakah UU Ketenagakerjaan yang sedang diuji materiil di Mahkamah Konstitusi, normanya relevan atau tidak dengan peraturan yang sedang diajukan uji materiil ke hadapan Mahkamah Agung;
- Menjadikan Peraturan Gubernur sebagai objek gugatan di PTUN, sama artinya putusan PTUN tidak dapat dijalankan, karena tanpa amar putusan “serta-merta”, maka sekalipun Peraturan Gubernur perihal UMP dibatalkan oleh PTUN, namun ketika pihak Pemda mengajukan upaya hukum banding hingga kasasi yang dapat memakan waktu bertahun-tahun—sama artinya gugatan ke PTUN menjadi mubazir, oleh sebab Peraturan Gubernur perihal UMP hanya berlaku selama 1 tahun, selebihnya kadaluarsa. Bandinkan dengan menjadikan Peraturan Gubernur sebagai objek uji materiil di Mahkamah Agung, maka langsung seketika itu juga diputuskan oleh Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara—sehingga bisa “potong kompas” tanpa harus melewati PTUN.
Hukum sejatinya sederhana dan sangat logis. Yang membuat praktik hukum demikian keruh dan menjelma “benang kusut”, ialah akibat tidak taat asasnya berbagai instansi pemerintahan yang menerbitkan regulasi, tidak terkecuali sumbangsih Mahkamah Agung yang membuat keruh lewat berbagai SEMA yang tumpang tindih dengan SEMA lainnya, sebagaimana SEMA Tahun 2012 dikoreksi oleh SEMA Tahun 2014, kemudian SEMA tersebut dianulir kembali lewat SEMA Tahun 2016.
Terlihat jelas, betapa Mahkamah Agung tidak pernah secara matang menerbitkan suatu norma hukum yang berlaku secara umum dan mengikat publik. Lagipula, siapa juga Mahkamah Agung, yang menyaru sebagai Lembaga Legislatif meski sejatinya Mahkamah Agung hanyalah Lembaga Yudikatif yang hanya berwenang mengadili, bukan membuat kebijakan yang berlaku dan mengikat publik (erga omnes). Bila Mahkamah Agung RI sendiri tidak taat asas, bagaimana kita dapat mengharap agar penduduk Indonesia merasa segan dan patuh serta taat pada hukum?
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM