10 Agustus, 2017

Kadaluarsa Mengajukan Hak Tagih dalam Kepailitan

LEGAL OPINION
Question: Sudah lewat beberapa tahun sejak debitor yang punya hutang pada kami, kena pailit. Apa masih bisa memajukan tagihan ke kurator?
Brief Answer: Setelah memasuki hitungan tahun sejak subjek hukum terpailit dilikuidasi oleh Kurator, baru mengajukan tagihan piutang, dapat dikatakan sudah cukup “terlambat”. Kecuali terdapat alasan yang memadai, seperti kreditor yang kini baru tampil mengajukan hak tagih, berdomisili di luar negeri—meski tiada patokan jangka waktu yang jelas dan tegas dalam undang-undang, kecuali bila kita menarik kaedah norma dari best practice yurisprudensi / preseden yang ada.
PEMBAHASAN:
Meski tidak memiliki pengaturan yang jelas dan tegas tentang kadaluarsa mengajukan hak tagih dalam konteks kepailitan, namun bila merujuk kaedah Pasal 133 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memiliki pengaturan (yang sumir) sebagai berikut:
(1) Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.
(2) Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan.
(3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.
(4) Dalam hal diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dalam hal timbulnya perselisihan mengenai ada atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pengawas wajib mengambil keputusan setelah meminta nasihat dari rapat.”
Penjelasan resmi pasal diatas, hanya menyebutkan “cukup jelas”—meski sama sekali tiada mewarkan kejelasan apapun. Tampaknya penjelasan yang lebih konkret akan kita temukan dalam preseden, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk sebagai cerminan, putusan Mahkamah Agung RI perkara perdata khusus Kepailitan Permohonan Prosedur Renvoi register Nomor 116 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 30 Desember 2013, perkara antara:
- KEMENTRIAN KEUANGAN RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Serang, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, semula selaku Termohon; melawan
- KURATOR PT. BESTINDO TATA INDUSTRI (Dalam Pailit), selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon.
PT. Bestindo Tata Industri (PT. BTI) dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2000. Dalam menjalankan tugasnya, Kurator mengadakan Rapat Kreditor Pertama untuk melakukan pencocokkan utang atas kreditor PT. BTI atau verifikasi utang pada tanggal 31 Oktober 2000. Kurator baru selesai melaksanakan verifikasi utang terakhir pada tanggal 14 Juni 2001, yang dapat dilihat dari Daftar Piutang Diakui PT. BTI pada waktu verifikasi terakhir tanggal 14 Juni 2001 tersebut, belum ada tagihan dari Direktorat Jenderal Pajak cq. KPP Serang.
Sebelum dibuat Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak oleh Kanwil DJP Banten tanggal 25 Juli 2003, Tim Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak / KPP Serang datang ke pabrik dimana PT. BTI berada. Pada waktu itu Kurator menunjukkan keberadaan pabrik PT. BTI beserta seluruh asetnya yang masih lengkap kepada Tim Pemeriksa.
Setelah dibuat Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak tanggal 25 Juli 2003 oleh KPP Serang kemudian diikuti dengan Surat tertanggal 12 Desember 2003, berupa Daftar Rincian Tunggakkan Pajak dengan tagihan utang pajak sejumlah Rp2.264.923.425,00. Lalu kemudian disusul oleh KPP Serang dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa mengenai Surat Paksa dari KPP Serang tertanggal 10 November 2003, yang diterima Kurator pada tanggal 13 Agustus 2004 dengan jumlah tagihan Rp2.264.694.817,- yang berbeda jumlahnya.
Surat Paksa tersebut diterima Kurator PT. BTI sudah lewat waktu lebih dari 2 (dua) tahun dari verifikasi utang terakhir tanggal 14 Juni 2001. Dari Surat Paksa tersebut, tampak bahwa Dirjen Pajak RI telah membebani pajak atas PT. BTI seperti memperlakukan badan hukum yang beroperasi secara normal, jadi tidak memperlakukan PT. BTI sebagai perusahaan pailit yang telah lama dilikuidasi.
Pada waktu awal kepailitan tanggal 28 Juni 2001, Kurator PT. BTI menemui Kepala KPP PMA I di Kalibata Jakarta Selatan untuk melaporkan kepailitan PT. BTI sekaligus mengumpulkan informasi mengenai pajak dan sangkut-pautnya dengan kepailitan, terutama dalam hubungannya dengan PT. BTI selaku perusahaan dibawah payung penanaman modal asing (PT. PMA). Keterangan bahwa Kurator tidak melaksanakan SPT PPh Badan Th 2000, Kurator peroleh dari penjelasan Ketua KPP PMA I tersebut pada tanggal 28 Juni 2001, yaitu bahwa untuk perusahaan pailit tidak perlu lapor lagi alias tidak perlu atau buat SPT lagi. Disamping itu menurut beliau, yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap PT. BTI yaitu KPP PMA I atau instansi pajak yang ditunjuk mereka, karena perusahaan pailit tersebut adalah perusahaan dengan Modal Asing (PT. PMA).
Sebagai tindak lanjut dari Surat Paksa tersebut, Kurator mengajukan beberapa kali keberatan kepada KPP Serang maupun langsung ke Dirjen Pajak RI. Walaupun hak tagih pajak tetap ada, namun hak mendahulukan pajaknya sudah hilang, karena surat tagihan pajaknya (Daftar Rincian Tunggakkan Pajak 12 Desember 2003) dan Surat Paksa (10 November 2003 diterima Kurator 13 Agustus 2004) diserahkan ke Kurator sudah lewat dari 2 (dua) tahun dari sejak verifikasi terakhir utang.
Terhadap permohonan sang Kurator agar dibebaskan dari ancaman Kantor Pajak, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan putusan Nomor 69/PAILIT/ 2000/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 27 Maret 2012, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa bantahan yang dibuat Kurator PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit) adalah sah dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan;
3 Menolak:
- Keputusan Dirjen Pajak RI – Kantor KPP Serang Surat Paksa No. ... tertanggal 10 November 2003;
- Dirjen Pajak – Kakanwil DJP Banten;
- KEP-40/WPJ.08/BD06/2007 tertanggal 26 Desember 2006;
- KEP-42/WPJ.08/BD06/2007 tertanggal 9 Maret 2007;
- KEP-24/WPJ.08/BD06/2007 tertanggal 5 Februari 2007;
4. Membebankan biaya perkara ini pada boedel pailit.”
Dalam tingkat kasasi, yang kemudian menjadi amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/PDT.SUS/2012, sebagai berikut:
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIRJEN PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BANTEN KPP PRATAMA SERANG tersebut.”
Kantor Pajak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, secara berpanjang lebar menyatakan bahwa sang Kurator telah melanggar Surat Paksa dari Kantor Pajak, sehingga harus bertanggung-jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang dari debitor pailit. Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 31 Juli 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 12 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan judex juris dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) dan judex juris tidak salah menerapkan hukum, karena penagihan / pemberitahuan kepada kurator terlambat dimintakan yaitu ‘telah lewat 2 tahun setelah verifikasi’;
- Bahwa dengan sendirinya tagihan tersebut tidak dapat lagi dimasukkan sebagai ‘tagihan’ yang harus dibayarkan dari harta pailit;
- Bahwa novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru karena tidak bersifat menentukan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KEMENTRIAN KEUANGAN RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Serang tidak beralasan, sehingga harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KEMENTRIAN KEUANGAN RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Serang tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM