Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Kadaluarsa Mengajukan Hak Tagih dalam Kepailitan

LEGAL OPINION
Question: Sudah lewat beberapa tahun sejak debitor yang punya hutang pada kami, kena pailit. Apa masih bisa memajukan tagihan ke kurator?
Brief Answer: Setelah memasuki hitungan tahun sejak subjek hukum terpailit dilikuidasi oleh Kurator, baru mengajukan tagihan piutang, dapat dikatakan sudah cukup “terlambat”. Kecuali terdapat alasan yang memadai, seperti kreditor yang kini baru tampil mengajukan hak tagih, berdomisili di luar negeri—meski tiada patokan jangka waktu yang jelas dan tegas dalam undang-undang, kecuali bila kita menarik kaedah norma dari best practice yurisprudensi / preseden yang ada.
PEMBAHASAN:
Meski tidak memiliki pengaturan yang jelas dan tegas tentang kadaluarsa mengajukan hak tagih dalam konteks kepailitan, namun bila merujuk kaedah Pasal 133 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memiliki pengaturan (yang sumir) sebagai berikut:
(1) Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.
(2) Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan.
(3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.
(4) Dalam hal diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dalam hal timbulnya perselisihan mengenai ada atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pengawas wajib mengambil keputusan setelah meminta nasihat dari rapat.”
Penjelasan resmi pasal diatas, hanya menyebutkan “cukup jelas”—meski sama sekali tiada mewarkan kejelasan apapun. Tampaknya penjelasan yang lebih konkret akan kita temukan dalam preseden, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk sebagai cerminan, putusan Mahkamah Agung RI perkara perdata khusus Kepailitan Permohonan Prosedur Renvoi register Nomor 116 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 30 Desember 2013, perkara antara:
- KEMENTRIAN KEUANGAN RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Serang, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, semula selaku Termohon; melawan
- KURATOR PT. BESTINDO TATA INDUSTRI (Dalam Pailit), selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon.
PT. Bestindo Tata Industri (PT. BTI) dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2000. Dalam menjalankan tugasnya, Kurator mengadakan Rapat Kreditor Pertama untuk melakukan pencocokkan utang atas kreditor PT. BTI atau verifikasi utang pada tanggal 31 Oktober 2000. Kurator baru selesai melaksanakan verifikasi utang terakhir pada tanggal 14 Juni 2001, yang dapat dilihat dari Daftar Piutang Diakui PT. BTI pada waktu verifikasi terakhir tanggal 14 Juni 2001 tersebut, belum ada tagihan dari Direktorat Jenderal Pajak cq. KPP Serang.
Sebelum dibuat Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak oleh Kanwil DJP Banten tanggal 25 Juli 2003, Tim Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak / KPP Serang datang ke pabrik dimana PT. BTI berada. Pada waktu itu Kurator menunjukkan keberadaan pabrik PT. BTI beserta seluruh asetnya yang masih lengkap kepada Tim Pemeriksa.
Setelah dibuat Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak tanggal 25 Juli 2003 oleh KPP Serang kemudian diikuti dengan Surat tertanggal 12 Desember 2003, berupa Daftar Rincian Tunggakkan Pajak dengan tagihan utang pajak sejumlah Rp2.264.923.425,00. Lalu kemudian disusul oleh KPP Serang dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa mengenai Surat Paksa dari KPP Serang tertanggal 10 November 2003, yang diterima Kurator pada tanggal 13 Agustus 2004 dengan jumlah tagihan Rp2.264.694.817,- yang berbeda jumlahnya.
Surat Paksa tersebut diterima Kurator PT. BTI sudah lewat waktu lebih dari 2 (dua) tahun dari verifikasi utang terakhir tanggal 14 Juni 2001. Dari Surat Paksa tersebut, tampak bahwa Dirjen Pajak RI telah membebani pajak atas PT. BTI seperti memperlakukan badan hukum yang beroperasi secara normal, jadi tidak memperlakukan PT. BTI sebagai perusahaan pailit yang telah lama dilikuidasi.
Pada waktu awal kepailitan tanggal 28 Juni 2001, Kurator PT. BTI menemui Kepala KPP PMA I di Kalibata Jakarta Selatan untuk melaporkan kepailitan PT. BTI sekaligus mengumpulkan informasi mengenai pajak dan sangkut-pautnya dengan kepailitan, terutama dalam hubungannya dengan PT. BTI selaku perusahaan dibawah payung penanaman modal asing (PT. PMA). Keterangan bahwa Kurator tidak melaksanakan SPT PPh Badan Th 2000, Kurator peroleh dari penjelasan Ketua KPP PMA I tersebut pada tanggal 28 Juni 2001, yaitu bahwa untuk perusahaan pailit tidak perlu lapor lagi alias tidak perlu atau buat SPT lagi. Disamping itu menurut beliau, yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap PT. BTI yaitu KPP PMA I atau instansi pajak yang ditunjuk mereka, karena perusahaan pailit tersebut adalah perusahaan dengan Modal Asing (PT. PMA).
Sebagai tindak lanjut dari Surat Paksa tersebut, Kurator mengajukan beberapa kali keberatan kepada KPP Serang maupun langsung ke Dirjen Pajak RI. Walaupun hak tagih pajak tetap ada, namun hak mendahulukan pajaknya sudah hilang, karena surat tagihan pajaknya (Daftar Rincian Tunggakkan Pajak 12 Desember 2003) dan Surat Paksa (10 November 2003 diterima Kurator 13 Agustus 2004) diserahkan ke Kurator sudah lewat dari 2 (dua) tahun dari sejak verifikasi terakhir utang.
Terhadap permohonan sang Kurator agar dibebaskan dari ancaman Kantor Pajak, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan putusan Nomor 69/PAILIT/ 2000/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 27 Maret 2012, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa bantahan yang dibuat Kurator PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit) adalah sah dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan;
3 Menolak:
- Keputusan Dirjen Pajak RI – Kantor KPP Serang Surat Paksa No. ... tertanggal 10 November 2003;
- Dirjen Pajak – Kakanwil DJP Banten;
- KEP-40/WPJ.08/BD06/2007 tertanggal 26 Desember 2006;
- KEP-42/WPJ.08/BD06/2007 tertanggal 9 Maret 2007;
- KEP-24/WPJ.08/BD06/2007 tertanggal 5 Februari 2007;
4. Membebankan biaya perkara ini pada boedel pailit.”
Dalam tingkat kasasi, yang kemudian menjadi amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/PDT.SUS/2012, sebagai berikut:
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIRJEN PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BANTEN KPP PRATAMA SERANG tersebut.”
Kantor Pajak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, secara berpanjang lebar menyatakan bahwa sang Kurator telah melanggar Surat Paksa dari Kantor Pajak, sehingga harus bertanggung-jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang dari debitor pailit. Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 31 Juli 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 12 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan judex juris dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) dan judex juris tidak salah menerapkan hukum, karena penagihan / pemberitahuan kepada kurator terlambat dimintakan yaitu ‘telah lewat 2 tahun setelah verifikasi’;
- Bahwa dengan sendirinya tagihan tersebut tidak dapat lagi dimasukkan sebagai ‘tagihan’ yang harus dibayarkan dari harta pailit;
- Bahwa novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru karena tidak bersifat menentukan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KEMENTRIAN KEUANGAN RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Serang tidak beralasan, sehingga harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KEMENTRIAN KEUANGAN RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Serang tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan