Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Imbas Sengketa Kepengurusan terhadap Internal Pegawai

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya jika ada tanda-tanda sengketa kepemimpinan internal suatu perusahaan, apa sebaiknya rencana kerjasama dengan perusahaan itu ditunda terlebih dahulu, atau bagaimana?
Brief Answer: Jika memang sudah terdapat tanda-tanda sengketa antar kepengurusan, sebaiknya ditunda atau bahkan dibatalkan, karena sangat rawan. Jangankan terhadap pihak eksternal, terhadap pihak internal seperti karyawan sekalipun, berpotensi tiadanya ketidakpastian hukum.
Namun bila memang terpaksa melakukan hubungan hukum dengan badan hukum yang sedang mengalami sengketa internal manajemen, maka yang menjadi patokan yuridis bagi pihak-pihak eksternal, ialah lewat analogi berikut: suatu keputusan ataupun penetapan Tata Usaha Negara (beschikking), semisal penetapan gubernur perihal pemberian izin, yang kemudian apabila dipersengketakan oleh suatu pihak ke pengadilan, dimana meski Pengadilan Tata Usaha Negara kemudian menjatuhkan amar putusan berupa “membatalkan keputusan / penetapan”, namun sepanjang belum berkekuatan hukum tetap karena masih berlangsung suatu upaya hukum ataupun kasasi oleh salah satu pihak yang bersengketa, maka penetapan / keputusan Tata Usaha Negara tersebut masih sah keberlakuannya, mengingat putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap diasumsikan belum merubah status hukum suatu keadaan yang dipersengketakan—kecuali bila terdapat amar “putusan serta-merta” (uit voorbaar bij vooraad).
PEMBAHASAN:
Secara analogi, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 64 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 19 Maret 2015, perkara antara:
- YULIMAYANTI, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Penggugat; melawan
- PERHIMPUNAN PENGHUNI PERMATA HIJAU APARTEMEN (PPPHA), selaku Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Penggugat bekerja berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 2012 dan berakhir tanggal 2 Oktober 2013, dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 dengan jabatan sebagai Legal Officer. Kontrak tersebut ditandatangani untuk dan atas nama Tergugat oleh Ketua Pengurus PPPHA periode Juli 2011-2014 sesuai dengan AD/ ART PPPHA.
Timbul permasalah intern dalam tubuh Tergugat (antara pengurus dan anggota PPPHA), yang berujung kepada upaya perebutan pengurusan yang berawal dari adanya rapat warga tertanggal 2 Juni 2012, yang dinilai tanpa mengindahkan aturan yang ada dalam AD/ART.
Dalam rapat tersebut, sebagian anggota PPPHA menyatakan bahwa Pengurus PPPHA tahun 2011-2014 telah dibekukan sejak tanggal 2 Juni 2012, dan menyatakan adanya pembentukan caretaker. Tanggal 3 Juni 2013, Para caretaker menekankan kepada Penggugat, selaku acting Building Manager, bahwa telah terjadi pembekuan pengurus dan sekarang yang mengambil alih operasional adalah caretaker. Untuk itu Penggugat dilarang memberikan cek, giro, dan apapun kepada Pengurus PPPHA 2011-2014 untuk ditandatangani.
Ketika Penggugat tanyakan mengenai surat-surat pendukung dari sah tidaknya rapat tanggal 2 Juni 2012 tersebut, caretaker selalu mengelak dan menyatakan sedang di kantor notaris, kami juga menanyakan melalui surat kepada Notaris tentang kebenaran hal tersebut, namun tidak mendapatkan jawaban hingga saat ini.
Berulang kali Penggugat menanyakan dokumen-dokumen tersebut, namun tidak mendapatkan hasil, sehingga Penggugat memutuskan untuk menjalankan tugas seperti biasa, yaitu dengan berkoordinasi dengan Pengurus PPPHA periode 2011-2014. Karena menurut Penggugat, rapat tanggal 2 Juni 2013 tidak sah dan pengurus yang sah adalah Pengurus yang diangkat pada bulan Juli 2011.
Keyakinan Penggugat didukung oleh surat dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang menyatakan tidak pernah mendukung rapat tertanggal 2 Juni 2013, dan menyatakan bahwa semua rapat harus sesuai dengan AD/ART.
Kemudian Pengurus PPPHA periode 2011-2014 mempromosikan Penggugat menjadi Building Manager dan menandatangani kontrak tertanggal 17 Juni 2013 sampai dengan 16 Juni 2014 dengan gaji sebesar Rp6.500.000,00 dengan tunjangan makan dan transport sebesar Rp25.000,00 per hari kehadiran.
Pada tanggal 24 Juni 2013, Penggugat masuk kantor untuk melakukan tugas, namun kemudian Penggugat diusir secara paksa oleh Ketua caretaker, juga oleh bendahara caretaker, serta chief security. Pihak Careteker juga menahan gaji Penggugat sejak bulan Juni 2013.
Kemudian melalui jasa kurir, Penggugat menerima surat PHK tertanggal 1 Juli 2013 yang isinya selain pemutusan hubungan kerja, juga menyatakan tidak akan membayar sisa kontrak karena dinilai telah merugikan Perusahaan. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua caretaker.
Pada tanggal 7 Oktober 2013, Penggugat mengadukan permasalah ini ke Disnaker Jakarta Selatan untuk bisa dilakukan mediasi, dimana selanjutnya Mediator Disnaker menerbitkan Anjuran tertulis tertanggal 20 Februari 2014, yang berisi:
“Menganjurkan:
1. Agar pihak Pengusaha Perhimpunan Penghuni Permata Hijau Apartement (PPPHA) bersedia membayar ganti rugi kepada phak Pekerja Sdr. Yulimayanti sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dan upah bulan Juni 2013;
2. Agar pihak sdr. Yulimayanti bersedia untuk menerima kompensasi pengakhiran hubungan kerja sebagaimana dimaksud angka 1 di atas.”
Penggugat sependapat dengan anjuran Disnaker dan meminta agar Tergugat segera membayarkan hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebeelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti kerugian kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”
Sementara pihak Tergugat memaparkan, adapun hasil Keputusan Rapat Umum Luar Biasa tanggal 2 Juni 2014 PPPHA tersebut, ialah: “... Pembekuan Pengurus Perhimpuan Periode 2011-2014.” Penggugat dengan demikian, membuat dan menandatangani pembaharuan kontrak kerja untuk masa kerja tertanggal 17 Juni 2013 sampai dengan 16 Juni 2014 dengan pihak-pihak yang sudah tidak mempunyai kewenangan apapun untuk bertindak atas nama PPPHA. Dimana diketahui dengan pasti kepengurusan tersebut (Penggurus yang lama) sudah dibekukan dengan Rapat Umum Luar Biasa tanggal 2 Juni 2013 sehingga tidak dapat lagi melakukan perbutan hukum apapun yang berkaitan dengan PPPHA.
Atas tindakan-tindakan tersebut, Tergugat menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 1 Juli 2013. Kontrak Kerja tanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan pengurus lama periode 2011 sampai dengan 2014, adalah cacat hukum oleh karena pengurus yang mewakili PPPHA periode 2011 sampai dengan 2014, telah dibekukan sejak tanggal 2 Juni 2013. Konsekuensinya, pengurus yang menandatangani Perjanjian Kerja tanggal 17 Juni 2013 tersebut tidak lagi berwenang mewakili PPPHA, sehingga apapun tindakan yang dilakukan pengurus periode 2011 sampai dengan 2014 adalah cacat hukum dan haruslah dibatalkan.
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 103/PHI.G/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 6 Oktober 2014, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa Kepengurusan lama sudah dibekukan berdasarkan rapat penghuni tanggal 2 Juni 2013 sehingga kontrak kerja yang ditandatangani oleh Pengurus Lama dengan Penggugat, tidak menjadi tanggung jawab Pengurus Baru;
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ‘Putus’ hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah sisa masa kontrak kerja yang belum dibayarkan sejak bulan Juli sampai dengan Oktober 2013 dan upah bulan Juni 2013 yang seluruhnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.”
Sang Pekerja mengajukan upaya hukum kasasi. Adapun salah satu argumentasi, salah satunya berkeberatan atas pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas THR tahun 2013 karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/MEN/1994.
Sementara jika syarat yang yang dimaksud oleh Pengadilan Hubungan Industrial adalah PHK tersebut dilakukan lebih dari 1 bulan sebelum jatuhnya tanggal Hari Raya sehingga Penggugat kehilangan haknya atas THR, maka pertimbangan ini menjadi kontradiktif dengan diktum amar ke-2: “Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan.”
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Nopember 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Nopember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Judex Facti sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dengan menerapkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap peristiwa hukum a quo;
“Bahwa mengenai perjanjian kerja sama untuk jangka waktu tertentu tertanggal 17 Juni 2003 sebagaimana bukti P-2 tidak dapat dipertimbangkan, karena ditandatangani oleh orang yang tidak berhak;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YULIMAYANTI tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YULIMAYANTI tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan