08 Agustus, 2017

Antara Jabatan dan Pejabat Direksi Perseroan

LEGAL OPINION
Question: Yang mewakili perusahaan (perseroan terbatas) kan, orang yang menjabat sebagai direktur. Nah, kapan, ketika seseorang dianggap melakukan perjanjian atas nama pribadi, dan kapan akan dianggap sebagai mewakili perusahaan sehingga tidak dimaknai sebagai subjek hukum orang pribadi yang melakukan tanda-tangan? Apakah kalau ada cap perusahaan, baru akan dianggap sebagai wakil perusahaan?
Brief Answer: Tidak ada sangkut paut dengan stempel basah cap perusahaan. Dalam bagian kepala surat, perjanjian, surat kuasa, keputusan, atau bentuk lainnya, perlu ditegaskan secara tersurat (eksplisit), bahwa penandatangan adalah “selaku pejabat direktur bertindak untuk dan atas nama badan hukum Perseroan Terbatas”.
Tanpa pencantuman klausa demikian, maka setiap perikatan perdata yang dilakukan oleh sang penanda-tangan, akan dimaknai sebagai melekat untuk dan bagi kepentingan serta tanggung jawab pribadi sang penandatangan.
PEMBAHASAN:
Konsep abstrak demikian mungkin tampak sukar dimengerti oleh orang awam. Untuk memudahkan pemahaman, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 529 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 19 September 2016, perkara antara:
- PT. SINAMARINDA LINTAS NUSANTARA, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- HENGKI HARYANTO, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja sejak tahun 2008, kemudian di-PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 8 Januari 2015. Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat timbul akibat adanya perbedaan berkaitan dengan jatah “off” karyawan dengan pimpinan yang baru. Selama Penggugat bekerja pada Penggugat, setiap karyawan Tergugat berhak atas 1 hari off per minggu (dapat diakumulasikan, dalam 6 bulan maka jatah off pekerja adalah 30 hari).
Penggugat menggunakan jatah “off” sebanyak 3 hari pada bulan Oktober 2014, 26 hari pada bulan November 2014 dan 19 hari pada bulan Desember 2014 (total 48 hari). Namun Tergugat melakukan pemotongan gaji Penggugat, untuk bulan November 2014 sebanyak 26 hari, dan untuk bulan Desember 2014 sebanyak 19 hari.
Atas kejadian tersebut, Penggugat merasa seharusnya gaji Penggugat pada bulan November 2014 tetap dibayar penuh oleh Tergugat. Tanggal 7 dan 8 Januari 2015, Penggugat mencoba mempertanyakan pemotongan tersebut kepada Pimpinan, namun justru perlakuan kasar yang diterima oleh Penggugat.
Penggugat diduga diancam oleh salah seorang pimpinan perusahaan. Selanjutnya Penggugat melaporkan perselisihan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Dhamasraya, yang kemudian dilimpahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat.
Penggugat tidak bisa lagi menjalankan kewajiban di perusahaan karena tidak lagi diperbolehkan bekerja oleh Tergugat terhitung tanggal 8 Januari 2015, sedangkan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar gaji Penggugat.
Karena Tergugat telah mengancam Penggugat dan/atau tidak membayar gaji tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, maka Penggugat mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja berlandaskan kebolehan yang dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (a) dan/atau Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sesuai kaidah Pasal 169 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, maka Penggugat berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Padang kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pdg, tanggal 7 Maret 2016, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 7 Januari 2015 sah menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
- Uang Pesangon = 2 x 8 x Rp 2.650.000,00= Rp 42.400.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 2.650.000 = Rp 7.950.000,00
- Uang Pengganti Perumahan serta pengobatan = Rp 50.350.000 x 15% = Rp 7.552.500,00
Jumlah = Rp 57.902.500,00
Terbilang (lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah)
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Bekerja kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.”
Pihak perusahaan mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan permohonan kasasi adalah PT. SINAMARINDA LINTAS NUSANTARA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/SK/KHI/12-15, Tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di hadapan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, akan tetapi dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak disebutkan bahwa: FINSA NOORCAHYO F, bertindak untuk dan atas nama PT. Sinamarinda Lintas Nusantara, namun tidak menegaskan selaku Direktur Perusahaan atau kuasanya, maka tidak sah mewakili perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92, 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sehingga surat kuasa dari Pemohon Kasasi dalam pengajuan permohonan kasasi ini tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. SINAMARINDA LINTAS NUSANTARA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
M E N G A D I L I :
Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. SINAMARINDA LINTAS NUSANTARA, tersebut tidak dapat diterima.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

Kebenaran maupun keakuratan publikasi website, TIDAK DIJAMIN. Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan jaminan kebenaran data. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung website.

Syarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASIHANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi"). Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Reservasi Jadwal: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif jasa, untuk dapat kami layani)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18.
- Email: konsultasi@hukum-hukum.com, hery.shietra@gmail.com

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Hanya klien pembayar tarif konsultasi maupun pembeli eBook, yang berhak atas informasi yang benar. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut".

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat sangat fatal akibatnya. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

COMING SOON

COMING SOON
eBook Mengupas Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM