31 Juli, 2017

Pertanyaan Hukum Paling Konyol

ARTIKEL HUKUM
Berbagai latar belakang klien telah penulis hadapi, dengan segala manis dan pahitnya. Segala jenis pertanyaan klien pun, telah harus penulis hadapi, dengan segenap suka dan dukanya. Dari segala jenis pertanyaan hukum yang pernah penulis terima, bukanlah pertanyaan-pertanyaan lugu dan polos yang menjadi “alergen” kalangan profesi konsultan hukum—justru adalah peran dan fungsi utama seorang konsultan hukum untuk memberi “gambaran”, “peta”, serta “edukasi” perihal hukum.
Dari 1001 pertanyaan yang pernah dialamatkan kepada penulis, berikut pertanyaan paling konyol yang pernah penulis dapatkan dari seorang calon klien ketika menghubungi penulis, sepanjang karir penulis sebagai seorang konsultan hukum:
“Dalam sesi konsultasi, saya harap Bapak bisa memberikan alternatif-alternatif dan resikonya, agar saya paham resiko untuk tiap pilihan yang saya ambil. Saya harap, harapan saya ini bisa dipenuhi dalam sesi tanya jawab dalam layanan konsultasi Bapak.”
Pertanyaan tersebut diatas wajar dan memang patut diutarakan oleh setiap klien jasa konsutasi. Untuk itu, penulis memberi respon sebagai berikut:
“Pada prinsipnya, memang demikian fungsi konsultan. Konsultan (bersikap) netral dan objektif sekaligus memberikan edukasi hukum, berbeda dengan lawyer. Agar tidak conflict of interest, maka dari itu saya tidak jadi seorang pengacara.”
Alangkah mengejutkannya, ketika sang calon klien kemudian menimpali konfirmasi penulis dengan sebuah pertanyaan lanjutan sebagai berikut:
“Akan tetapi tidak menutup konsultasi hal-hal yang sifatnya praktis kan, Pak? Tidak melulu akademis, tapi praktis yang terjadi di lapangan.”
Bila kebetulan Anda adalah seorang sarjana hukum praktisi, maka dapatkah Anda menemukan kejanggalan dari dialog nyata diatas? Seorang sarjana hukum akademisi teoretis saja dipastikan akan menemukan kejanggalan dibalik dialog diatas. Akan cukup memalukan bila Anda mengaku sebagai sarjana hukum praktisi, namun tidak mampu menemukan apa yang penulis maksudkan.
Situs hukum-hukum.com bukan hanya menjadi situs publikasi hukum rujukan bagi kalangan akademisi, tapi juga bagi kalangan praktisi dari berbagai latar belakang profesi, bahkan berbagai buku ilmu hukum yang penulis tulis menjadi konsumsi dari kalangan advokat di Tanah Air.
Perhatikan petunjuk dari penulis, sebagai berikut: Amati kembali kata-kata paling akhir yang disebutkan oleh sang calon klien, terdapat kalimat “... , tapi praktis yang terjadi di lapangan.” Geli sekaligus ironis, mungkin itulah perasaan paling mewakili, ketika seorang analis hukum harus menghadapi pertanyaan demikian.
Hukum, sejatinya tidak bicara praktik. Hukum adalah norma kaedah yang bersifat normatif, bukan bicara deskriptif “praktiknya demikian”. Hukum bersifat “ought to” (seharusnya), bukan bicara “is” (apa yang ada di lapangan). Dengan demikian, berbicara norma hukum, maka sifatnya ialah imperatif, bukan deskriptif.
Jika kita bicara “is” (apa yang terjadi dalam praktik), maka berikut-lah jawaban yang paling relevan dan paling masuk akal, untuk ukuran budaya bangsa sekelas Indonesia:
- Tidak ada hukum, yang ada ialah hukum rimba;
- Tidak ada hukum, yang ada ialah tidak tegaknya hukum;
- Tidak ada hukum, yang ada ialah penyimpangan terhadap aturan-aturan hukum;
- Tidak ada hukum, yang ada ialah suap, pungli, kolusi, serta korupsi;
- Tidak ada penegak hukum, yang ada ialah calo dan makelar kasus;
- Tidak ada kepastian hukum, yang ada ialah “selera” hakim pemutus;
- Tidak ada keadilan, yang ada ialah putusan yang saling ber-disparitas;
- Tidak ada daya prediktabilitas, sekalipun dalam derajat paling minimum dalam sistem hukum Eropa Kontinental, sebagaimana dianut Indonesia, yang tidak mengakui daya ikat preseden—namun yang ada ialah putusan yang saling overlaping;
- Tidak ada undang-undang, yang ada ialah aturan hukum tumpul keatas dan tajam kebawah;
- Tidak ada supremasi hukum, yang ada ialah kekuasaan faktor politis dan ekonomis diatas hukum—sebagai “hukumnya hukum”;
- Tidak ada parameter hukum, yang ada ialah “kesemerawutan” praktik;
- Tidak ada penegakan hukum, yang ada ialah “nego” dan “transaksionil”.
Inikah yang dikehendaki oleh sang calon klien? Jika memang itulah yang dimaksud dengan “di lapangan”, maka bukanlah seorang konsultan hukum yang sejatinya sedang dicari oleh sang calon klien, namun seorang “calo” yang menyaru sebagai sarjana hukum.
Sekadar kilas-balik kasus tindak pidana penyuapan terhadap hakim oleh seorang pengacara senior, OC Kaligis, yang sejatinya disewa oleh sang klien bukanlah jasa seorang pengacara yang menegakkan hukum maupun keadilan, namun seorang “calo” yang memakai merek “pengacara”.
Mengapa OC Kaligis bukanlah seorang pengacara senior, namun lebih tepat diberikan julukan sebagai “calo senior”? Karena OC Kaligis tidak mengakui perbuatannya dalam sidang, justru mengkambing-hitamkan anak buahnya sendiri—suatu perilaku yang sangat tidak terpuji. Lebih tidak etis ketika OC Kaligis menimpali amar putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yang “menghadiahi” dirinya vonis 10 tahun penjara: “Ini Mahkamah Agung mau membuat saya busuk di penjara?” Bandingkan dengan M. Nazaruddin yang mengakui segala perbuatannya, bahkan menjadi justice collaborator bagi KPK, menjadi tampak demikian kontras.
Justru karena praktik “hukum” di lapangan sudah sangat dalam taraf memprihatinkan, saking keruhnya yang menyerupai “benang kusut”, mengingat betapa menyimpangnya praktik-praktik di dunia “persilatan hukum” di Indonesia, yang beberapa dekade terakhir ini kian “sakit” (bila tidak dapat disebut sebagai “gila”), maka sejatinya praktik hukum di lapangan harus dikembalikan kepada semangat imperatif norma hukum: hukum tegak dengan kepastian hukum sebagai pilar utamanya.
Karena kepastian hukum sebagai supremasinya, maka tertutup sudah ruang negosiasi, ruang penyimpangan, ruang transaksional, dan ruang “hukum macan ompong”. Tidak ada lagi dualistis biner “hukum dalam buku” dan “hukum dalam praktik”. Mengapa juga hukum dalam undang-undang dan hukum dalam prakteknya harus berbeda?
Sungguh sukar menghapi klien yang memang memiliki karakter yang kurang baik. Tuntutan paling utama tipikal klien demikian, antara lain dicirikan oleh watak pertanyaan sebagai berikut: “Bisa tidak, hukum yang ini di-akali?”Ada tidak celah hukumnya?” “Bisakah pasal pidana ini dibeli dari jaksa agar jaksa memakai pasal lain untuk menjerat?” “Praktiknya bisa tidak ini di-simpangi?” “Saya tidak mau begini, saya inginnya begitu!” “Bisa ngak, ketentuan ini tidak diberlakukan?” “Bisa tidak orang itu kita penjarakan?” “Ngak mau tahu gimana caranya, yang penting bisa, berhasil, dan menang. Ngak peduli apa aturan hukumnya. Pokoknya beres !!!” “Saya ngak suka aturan macam itu, bikin aturan yang lain.”
Adalah bentuk arogansi, ketika seorang sarjana hukum menyatakan, bahwa dirinya adalah seorang praktisi, dan merendahkan martabat seorang sarjana hukum teoretis / akademis. Sejatinya para sarjana hukum praktisi, sebagian besar adalah para pelanggar hukum—paling tidak seorang yang gemar bermain diranah “celah” dan “negosiasi” hukum. Mau memungkiri? Anda hanya akan membuka aib Anda sendiri bila masih mungkir.
Semestinya, kalangan praktisi merasa malu terhadap kalangan akademisi hukum. Seyogianya, praktik hukum dikembalikan sesuai bunyi dalam aturan hukum, tidak lagi menyimpang tanpa aturan dan semrawut tidak ubahnya “hukum rimba”: Siapa yang kuat, ia yang menang. Yang lemah akan termakan, dan yang kuat akan tetap bertahan. Yang besar akan memonopoli, yang kecil kian tersisih.
Mereka yang hidup sepenuhnya di dunia praktisi, sejatinya “sudah jauh dari hukum”. Semoga dengan telah dipublikasikannya artikel singkat ini, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan serupa dengan pertanyaan ganjil tersebut dikemudian hari dari para masyarakat yang meminta layanan jasa konsultasi hukum—bukan konsultasi praktik yang lebih tepat dialamatkan kepada para calo dari berbagai “biro jasa”. Semoga tiada lagi yang salah alamat.
© SHIETRA & PARTNERS Copyright.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM