Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Mengapa Setiap Orang Harus Dianggap Tahu Hukum?

ARTIKEL HUKUM
Pernah terdapat sebuah pertanyaan sinisme: “Semua orang dianggap tahu hukum, apa hukum memang segila itu?” Tidak, hukum tidaklah insane, namun sangat waras, dan memang harus tegas dan keras. Hukum yang lembek, menjadikan masyarakat tidak memiliki tertib sosial (social order).
Tujuan utama adagium / asas hukum: “Semua orang dianggap tahu hukum, sehingga tiada yang dapat medalilkan bahwa dirinya dapat lolos dari ancaman sanksi hukum karena tidak mengetahui hukumnya”—tidak lain ialah agar masyarakat tidak membuat aturan hukumnya sendiri.
Cobalah kita renungkan, apa jadinya bila masing-masing anggota masyarakat membuat aturannya sendiri? Dalam konteks ini, hukum sudah bersikap sangat rasional, dengan berlaku tegas dan keras. Hukum yang baik, tidak memberi banyak ruang tolerir. Ruang tolerir, selalu membuka ruang “negosiasi” bagi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.
Hukum yang baik, tidak mengenal tawar-menawar. Hukum itu keras, namun begitulah bunyinya. Hukum harus mempunyai “gigi dan taring”, agar tiada lagi satupun anggota masyarakat yang merasa dirinya “imun” terhadap hukum.
Dalam praktik, banyak penulis jumpai, anggota masyarakat membangun rumah tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan alasan rumah yang dirobohkan 100% lalu dibangun baru 100%, artinya tidak butuh IMB (walau umur bangunan sebelumnya telah mencapai puluhan tahun).
Meski telah ditegur dan pembangunan tanpa IMB demikian ditolak tetangga rumah yang berbatasan, karena pembangunan rumah tanpa IMB artinya ialah pembangunan rumah tanpa pengawasan pemerintah sehingga dapat membahayakan lingkungan, namun dengan sikap arogan yang ditampilkan secara vulgar, masing-masing anggota masyarakat merasa tidak tunduk pada hukum negara, namun memakai hukum versi dirinya sendiri.
Hal demikian diperparah oleh sikap Pemerintah Daerah yang tidak menerapkan aturan hukum yang ada secara tegas. Meski Peraturan Daerah DKI Jakarta mencantumkan sanksi yang keras bagi pelaku pembangunan tanpa IMB, toh, sekalipun telah penulis laporkan secara tertulis berulang kali mengenai pelanggaran pembangunan rumah tanpa IMB, Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta sama sekali tidak menindaklanjuti laporan penulis.
Ternyata, bukan hanya bunyi hukum yang keras dan tegas, namun penerapannya yang “im-po-ten” membuat hukum bagaikan “macam ompong” yang tidak bertaring—bahkan dilecehkan oleh mereka yang merasa “kebal” terhadap hukum.
Masyarakat merasa bebas melanggar hukum, kebal hukum, dan jadilah: masyarakat dari strata ekonomi kuat akan selalu menindas dan memakan masyarakat dari kelas ekonomi yang lebih lemah—dan akan selalu demikian secara nyata dan terang-terangan. Fakta demikian bahkan terjadi dalam tingkat lingkungan bertetangga, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, tanpa perlu kita jauh-jauh berbicara mengenai para wakil rakyat di parlemen.
Contoh lain, baru-baru ini penulis dimarahi oleh seorang pengendara motor roda dua, karena penulis tetap melajukan motor lurus di jalan umum dengan kecepatan stabil, sementara pengendara lain tersebut hendak berbelok memotong jalan ke arah seberang jalan di sebuah pertigaan.
Aturan hukum lalu-lintas sejatinya sudah mengatur secara teras dan jelas, bahwa pengendara kendaraan bermotor yang hendak berbelok ke jalan di sebelah kanan, wajib mendahulukan pengendara yang melaju lurus yang berasal dari lajur berlawanan. Artinya, pengendara yang marah-marah tersebut “secara yuridis” sejatinya harus mengalah pada penulis, bukan justru menuntut penulis untuk mengalah.
Sama halnya dalam konteks sengketa hukum, sebagian besar gugatan yang dimajukan, ditolak hakim di pengadilan, karena ternyata pihak penggugat itu sendiri yang bersalah, namun justru berani dan merasa berhak untuk menggugat orang lain yang sebetulnya tidak memiliki kesalahan apapun secara hukum, diseret sebagai tergugat.
Selalu merasa benar, selalu merasa berhak membuat aturan sendiri, itulah watak mental budaya hukum yang “sakit”. Karena merasa tidak tunduk pada aturan hukum negara, karena merasa tidak perlu tahu dan “masa bodoh” terhadap hukum negara, yang kemudian ditampilkan ialah sikap-sikap penuh arogansi di tengah kehidupan bermasyarakat.
Itulah sebabnya, tindak kejahatan yang berhasil diseret ke “meja hijau” dan dijebloskan ke penjara, tercatat sangat masif hingga bahkan berbagai penjara dilaporkan overload. Itu pun baru kejahatan yang ditindaklanjuti, sementara kejahatan-kejahatan yang tidak diproses secara hukum, jauh lebih banyak lagi.
Lantas, apa peran dan fungsi seorang konsultan hukum. Pertama, ialah memberi edukasi bagi klien, bahwa setiap subjek hukum memiliki hak dan kewajiban di mata hukum—bukan di mata aturan versi buatan sang klien itu sendiri, dan inilah tugas utama seorang konsultan hukum yang paling berat.
Ketika klien telah dapat memahami kedudukan hukum serta posisinya di mata hukum, pada saat itulah sang klien mulai mampu memahami kesalahan hukum yang telah dilakukan olehnya, dan tidak terbenam lebih jauh dalam sengketa hukum karena mis-persepsi yang menggebu-gebu hendak menggugat dikarenakan kesalahan perspektif dalam memandang hukum.
Konsultan hukum yang baik akan mengurai benang kusut yang diciptakan oleh persepsi keliru sang klien mengenai aturan hukum, bukan justru memanasi dan memperkeruh keadaan dengan membenarkan aturan versi sang klien tanpa mengindahkan aturan hukum negara yang belum tentu membenarkan pendirian sang klien.
Ketika klien sudah menyadari apa hukum yang mengatur setiap subjek hukum tanpa terkecuali, maka klien akan mampu memaklumi, bahwa setiap warga negara terikat dan tunduk pada aturan hukum negara. Tidaklah dapat kita membuat aturan main sendiri, karena pihak seberang / lawan sekalipun akan membuat versi aturan mainnya sendiri, sehingga tidak heran bila dikemudian hari terjadi konflik: penggugat menggugat, sementara tergugat mengajukan gugatan balik (rekonpensi).
Tidak puas atas putusan pengadilan negeri, mengajukan banding, hingga kasasi dan peninjauan kembali, hanya karena berpedang teguh pada aturan main sendiri tanpa mau mengakui supremasi hukum negara. Bahkan mengkambinghitamkan “faktor x” sebagai penyebab kekalahannya di pengadilan yang belum tentu relevan.
Dengan menyadari dan memahami eksistensi hukum negara, maka hukum hanya memiliki satu versi, yakni hukum negara itu sendiri. Tiada dibenarkan pihak-pihak tertentu membuat aturan main sendiri—yang bila itu sampai terjadi, negara lewat perantara lembaga peradilan, dapat dipastikan akan melindungi serta memihak pada warga negara yang patuh dan sesuai koridor hukum negara.
Belakangan ini merebak kembali wacana perihal fenomena sosial yang sebenarnya tidak terbilang baru: pengendara kendaraan bermotor roda dua yang mengokupasi trotoar, bahkan memahami pejalan kaki di trotoar yang dinilai sang pengendara sebagai menghalangi jalan sang pengendara motor roda dua—suatu pengalaman yang bahkan pernah penulis jumpai lebih ekstrim: pengendara motor mengebut di atas Jembatan Penyeberangan Orang sehingga pengguna jembatan harus sigap menghindar. Inilah potret eksplisit perihal “aturan main” sendiri yang tidak mau mengakui ataupun menghormati validitas hukum negara.
Bila terdapat pihak-pihak yang mengkritik dan mencibir asas hukum “semua orang dianggap tahu hukum”, maka penulis justru menyatakan secara terbuka, bahwa asas tersebut harus direalisasikan, tidak sekadar “polesan bibi”, gimmick, alias “kecentilan intelektual ilmu hukum”, mengingat demikian masifnya praktik penyimpangan terhadap hukum, hukum yang dijadikan objek transaksional, bahkan hukum yang menjelma “macam ompong”.
Lihat saja, berbagai pengedar nark0tika, yang sudah jelas dan terang menghancurkan generasi penerus bangsa, dimana hukum negara memungkinkan aturan hukuman mati—ternyata, dalam realisasinya diterapkan separuh hati. Begitupula aksi ter0risme, mengapa masih tumbuh hingga saat ini di Tanah Air? Karena bangsa dan rakyat Indonesia ternyata memberikan dukungan publik bahkan bersimpati bagi para aksi ter0risme.
Lihat juga, wacana “memiskinkan” pelaku korupsi, ternyata hanya sekadar wacana dan aksi “korting / obral” besar-besaran terhadap masa hukuman penjara lewat berbagai remisi, grasi, pengampunan, dan berbagai instrumen polesan lainnya, dengan alasan “lapak” di sel penjara sudah akan dipakai oleh narapidana baru, para kriminil kembali biarkan bebas berkeliaran mengulangi aksinya yang meresahkan masyarakat.
Sejujurnya, bangsa Indonesia masih jauh dari realisasi asas “semua orang dianggap tahu hukum”. Yang dapat kita jumpai dalam bersosialisasi ialah “semua orang memakai aturan dirinya sendiri”. Satirisme ini diperkeruh oleh sikap aparatur negara yang “lembek” terhadap para pelanggar hukum. Bahkan, sekalipun telah diproses secara hukum oleh penyidik, maka proses ini terganjal oleh itikad baik jaksa penuntut, hakim, hingga petugas lembaga pemasyarakatan.
Bila di Indonesia asas tersebut senyatanya belum diberlakukan secara konsisten dan tegas, namun bangsa Indonesia sudah protes dan mengeluh terhadap proses penegakan hukum, maka tidak dapat lain, selain dimaknai masyarakat Indonesia gemar membuat aturan main sendiri.
Kondisi dan sikap para pengendara di jalan raya, sungguh mencerminkan sikap watak karakter suatu bangsa. Tertib-kah? Taat hukum-kah? Sadar hukum-kah? Atau, memakai aturan main sendiri-kah? Kita semua sudah “sama-sama tahun”.
Tidak mengherankan, jumlah gugatan dan tindak kriminil di Indonesia tercatat demikian tinggi dan luar biasa untuk ukuran negara berbudaya Timur yang penuh sopan-santun dan etika peradaban yang “konon” dipandang penuh empati, simpati, sikap malu-malu, dan toleran.
Kita selama ini selalu menghina negara-negara Barat sebagai negara yang tidak tahu malu, “kafir”, tidak beradab, tidak religius, bermoral rendah. Tetapi, cobalah kita untuk bersikap jujur dan terbuka, bahwa senyatanya Bangsa Indonesia tidak lebih berbudaya dari bangsa-bangsa di Barat yang justru sangat rendah sekali korupsi dan pelangaran hukum yang terjadi meski diizinkan para warganya untuk memiliki senjata. Sungguh, tidak mudah hidup di tengah budaya yang ditampilkan Bangsa Indonesia.
© SHIETRA & PARTNERS Copyright.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan