Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Aspek Hukum EKSEKUSI DELEGASI

LEGAL OPINION
Question: Kok bisa, antara pengadilan yang dulu menyidangkan perkara gugatan dengan pengadilan yang kemudian melakukan sita eksekusi, pengadilannya berbeda satu sama lain? Ada juru sita yang mau menyita aset tanah, tapi ternyata dari pengadilan yang bukan memutus gugatan.
Brief Answer: Aturan norma hukum sebagaimana Pasal 118 HIR maupun dari berbagai yurisprudensi yang ada, memang dimungkinkan antara Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus sengketa gugatan (perdata), berlainan dengan yurisdiksi Pengadilan Negeri yang akan mengeksekusi amar putusan terkait harta benda pihak terhukum yang kalah dalam gugatan.
Semisal objek sengketa berada di Kota Bandung dan Semarang, sementara Tergugat berdomisi (domisili dan alamat KTP adalah dua hal yang berbeda. Domisili artinya ialah alamat tempat bermukim secara de facto) ialah di Kota Jakarta, maka dari berbagai yurisprudensi yang ada, gugatan terhadap Tergugat dapat diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta atau pada Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada—secara fakultatif.
Secara teknis, bila objek sengketa tersebar di berbagai kota dan daerah, pilihan terbaik ialah mengajukan gugatan ke hadapan pengadilan yang menjadi yurisdiksi domisili pihak Tergugat. Mengenai eksekusi amar putusan, pengadilan yang memutus perkara dapat meminta bantuan “delegasi eksekusi” kepada Pengadilan Negeri setempat masing-masing objek sengketa terletak, untuk dilakukan sita jaminan maupun sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi pengosongan ataupun lelang eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri setempat.
PEMBAHASAN:
Kendala timbul, ketika kewenangan pengadilan yang memutus perkara dan yang melakukan eksekusi adalah dua pengadilan yang saling berlainan. Untuk itulah kemudian Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi, tanggal 04 Februari 2010, yang disampaikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia, dengan substansi sebagai berikut:
“Untuk adanya sinkronisasi antara hasil Rakernas tahun 2009 di Palembang dengan Pedoman yang dirumuskan dalam Buku II Edisi 2007 terbitan 2009 tentang permintaan bantuan eksekusi putusan perkara perdata yang lazim disebut eksekusi delegasi sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) s/d ayat (7) HIR atau Pasal 206 ayat (2) s/d ayat (7) RBg, Mahkamah Agung memandang perlu memberikan petunjuk-petunjuk sebagai berikut:
1. Dalam hal eksekusi suatu putusan Pengadilan Negeri yang semula menangani perkaranya dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri lain diluar wilayah hukumnya dimana obyek sengketa terletak, maka permintaan tersebut dituangkan dalam suatu Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan dan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuan dengan suatu Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Jurusita agar eksekusi tersebut dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya tersebut.
2. Dalam hal eksekusi tersebut pada angka 1 diatas, diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersita dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg.
3. Dalam hal Pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut pada angka 2 diatas ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi itu adalah Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya, sebagai Pejabat yang memimpin  eksekusi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2 x 24 jam melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut (Pasal 195 ayat (5) dan ayat (7) HIR atau Pasal 206 ayat (5) dan ayat (7) RBg.)
4. Bahwa yang dimaksud dengan ‘Eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi’ pada halaman 102 dan 103 angka 8 dan 1, Buku II edisi 2007 terbitan 2009, adalah Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya. Pasal 195 ayat (3) dan ayat (4) HIR dan Pasal 206 ayat (4) dan ayat (6) RBg menunjukkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuan bertindak memimpin eksekusi dan melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan eksekusi tersebut. Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan cukup mendapat ‘Laporan’ tentang jalannya eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuan.
5. Bahwa Eksekusi putusan sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d 4 diatas, mutatis mutandis berlaku pula terhadap Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama kecuali telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
“Demikian untuk diperhatikan.
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. H. HARIFIN A TUMPA, SH., MH.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan