20 Mei, 2017

Spanduk Sebagai Pemanggilan Sah Perintah Kembali Bekerja

LEGAL OPINION
Question: Untuk menghadapi para pekerja yang mogok, apa hanya bisa lewat surat ke rumah mereka? Mereka mogok di lokasi pabrik, kok perlu beri perintah kembali bekerja ke rumah mereka? Mereka masuk kerja, tapi tidak bekerja.
Brief Answer: Benar bahwa setiap aksi mogok kerja dimaknai sebagai mangkir, sehingga berlaku asas no work no paid. Namun pada hakekatnya terdapat dua jenis aksi mogok kerja: mogok kerja berupa tidak masuk kerja, atau masuk kerja namun tidak melakukan fungsi pekerjaan alias hanya sekadar presensi tanpa aktivitas produksi ataupun sekadar melakukan aksi demonstrasi / orasi, dsb.
Terhadap jenis aksi mogok berupa tidak masuk bekerjanya pihak Pekerja / Buruh, maka pemanggilan untuk kembali masuk bekerja wajib dilakukan secara layak dan patut berupa surat tertulis ke masing-masing domisili dari pihak Pekerja yang mogok.
Namun terhadap aksi mogok kerja berupa demonstrasi, unjuk rasa, sweeping / razia / intimidasi terhadap para pekerja lain agar turut tidak bekerja, maka pemanggilan untuk kembali bekerja dapat berupa dibentangkannya spanduk perintah untuk kembali bekerja pada lokasi mogok kerja.
PEMBAHASAN:
Salah satu ilustrasi yang dapat SHIETRA & PARTNERS jadikan cerminan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 13 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 18 Maret 2015, perkara antara:
- PT. SINAR ANTJOL, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat; melawan
- 47 orang Pekerja, selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat.
Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, memiliki pengaturan:
”Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.”
Permasalahan timbul, ketika para pihak masih melakukan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Namun demikian meski masih dalam proses perundingan PKB, Para Tergugat tetap memaksa melaksanakan mogok kerja.
Melihat banyaknya jumlah peserta yang ikut mogok kerja serta dari orasi pada saat mogok kerja, Para Tergugat dinilai telah menghasut Pekerja lain agar ikut mogok kerja dengan menyatakan kepada para Pekerja diantaranya:
”Mogok kerja yang dilakukan adalah sah dikarenakan gagalnya perundingan, dan hak-hak karyawan akan tetap di bayar, dan kalau pun di PHK akan mendapatkan pesangon 2 (dua) kali PMTK”.
Akibat hasutan Para Tergugat, alhasil mogok-mogok kerja yang dilakukan selanjutnya selalu diikuti oleh mayoritas pekerja. Atas perbuatan Para Tergugat, mengakibatkan keresahan di lingkungan perusahaan, bahkan dalam mogok kerja yang dilakukan selanjutnya, Para Tergugat telah menduduki pintu gerbang pabrik dan melarang semua kendaran masuk, serta melarang karyawan lain yang hendak bekerja, sehingga berakibat pabrik lumpuh dan tidak dapat beroperasi.
Tergugat membantah, dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi), dimana terhadap gugatan Pengusaha dan gugatan balik Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Serang kemudian menjatuhkan putusan Nomor 06/PHI.G/2014/ PN.Srg., tanggal 20 Agustus 2014, dengan amar sebagai berikut:
A. DALAM KONVENSI:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
B. DALAM REKONVENSI:
- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada jabatan dan tempat kerja semula sejak putusan ini diucapkan;
- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 September 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 30 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;
“bahwa mogok kerja dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan atau tuntutan normatif yang belum dijalankan oleh pihak Pemohon Kasasi, namun mogok kerja yang dilakukan tentang tuntutan untuk perubahan dan perpanjangan PKB. Sedangkan PKB Pemohon Kasasi i.c PT. Sinar Antjol periode 2010-2012 tetap berlaku berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 18 januari 2013 (vide P-141 dan T-3), karena sebelumnya Pemohon Kasasi telah meminta perubahan perundingan sebanyak tiga kali yaitu tanggal 9, 21 dan 29 Oktober 2013, begitu pula PUK SPSI PT. Sinar Antjol juga pernah menunda perundingan PKB pada tanggal 26 Juni 2013 dan 13 September 2013 (vide P-111 dan P-112);
“bahwa dengan demikian pekerja telah melanggar ketentuan mengenai syarat mogok kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena tetap melakukan mogok kerja pada tanggal 13-16 November 2013, sedangkan pada tanggal 12 November 2013 sebelum mogok kerja terjadi Pemohon Kasasi telah memberikan Briefing dan pada tanggal 13 November 2013 saat mogok kerja Pemohon Kasasi telah melakukan pemanggilan untuk tetap bekerja dengan pengumuman yang dibuat berupa spanduk, dipasang di lokasi mogok kerja akan tetapi pekerja tetap mogok kerja pada tanggal 16 November 2013 bahkan tanggal 3 September 2013 pekerja sudah malakukan mogok kerja;
“bahwa dengan demikian pekerja telah melanggar ketentuan pelanggaran disiplin kerja, menolak perintah untuk bekerja sebagaimana Pasal 67 ayat (11) PKB Jo. Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berakibat Termohon Kasasi dapat di PHK dengan mendapatkan hak-haknya sebagai berikut: Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Sinar Antjol tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 06/PHI.G/2014/PN.Srg., tanggal 20 Agustus 2014, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. SINAR ANTJOL tersebut;
“Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 06/PHI.G/2014/PN.Srg., tanggal 20 Agustus 2014;
MENGADILI SENDIRI :
Menyatakan Pemohon Kasasi secara sah dapat melakukan PHK kepada Para Termohon Kasasi dengan menghukum Pemohon Kasasi membayar: Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN. Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung website.

Syarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASIHANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi"). Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan Shietra. Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Reservasi Jadwal: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18.
- Email: konsultasi@hukum-hukum.com, hery.shietra@gmail.com

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM