Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Ambivalensi SHGU Diatas Kawasan Hutan

LEGAL OPINION
Question: Rencana saya mau coba masuk ke usaha budidaya kebun. Jika sudah mengantungi Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha), apa artinya secara efektif seluruh luas lahan dalam sertifikat yang telah perusahaan saya pegang dan miliki ini nantinya, bisa dijadikan lahan untuk ditanami?
Brief Answer: Berbagai kendala terjadi dalam praktik akibat belum sinkron antara berbagai penampang hukum pertanahan, yang bersinggungan dengan rezim hukum perkebunan, hukum lingkungan hidup, lingkungan masyarakat hukum adat, hingga rezim prosedural perizinan.
Sebagai contoh, sekalipun telah memiliki hak atas tanah berupa SHGU, namun untuk kegiatan perkebunan, disyaratkan berbagai tahapan perizinan mulai dari Izin Lokasi Pemda setempat, Izin Pembukaan Lahan Perkebunan, Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan, Ixin Uaha Budidaya Perkebunan, dsb. Hal tersebut serupa dengan Izin Usaha Pertambangan yang bisa jadi tidak dapat dijalankan karena terbentur masalah tumpang tindih kawasan hutan.
PEMBAHASAN:
Salah satu ilustrasi konkret, tepat kiranya SHIETRA & PARTNERS merujuk pada putusan sengketa register Nomor 127 PK/TUN/2016 tanggal 18 Oktober 2016, perkara antara:
- PT. FAJAR MAS INDAH PLANTATIONS, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, semula selaku Penggugat; melawan
- BUPATI KAPUAS, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat.
Penggugat telah memperoleh berbagai perizinan mulai dari Izin Lokasi, Izin pembukaan lahan, Izin Usaha Perkebunan dari pihak Bupati selaku otoritas Pemerintah Daerah (Pemda) sejak tahun 2006. Ketika seluruh usaha pengelolaan dan budidaya digalakkan oleh Penggugat selaku pengusaha perkebunan, berbagai perizinan tersebut mendadak tidak dapat diperpanjang oleh Pemda.
Lahan perkebunan oleh Penggugat seluas 12.000 Ha yang terletak di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Tergugat menghentikan kegiatan operasional Penggugat, disebabkan adanya surat dari Tergugat dan instansi terkait, yang memerintahkan penghentian kegiatan sebagaimana surat-surat sebagai berikut:
- Surat Tergugat tanggal 31 Desember 2009 ditujukan kepada Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) di wilayah Kabupaten Kapuas perihal penghentian kegiatan operasional di lapangan;
- Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas kepada Penggugat pada tanggal 28 Februari 2011 perihal tidak membuka kawasan baru;
- Surat Gubernur Kalimantan Tengah tertanggal 19 Februari 2010 ditujukan kepada semua pengusaha sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan yang berinvestasi di Kalimantan Tengah;
- Surat Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 13 Juni 2009 ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah perihal pengawasan terhadap perusahaan pertambangan dan perkebunan;
- Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas tanggal 25 Juni 2010 perihal penangguhan perpanjangan perizinan usaha budidaya perkebunan (IUBP);
- Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas tanggal 3 September 2012 ditujukan kepada PT. Fajarmas Indah Plantations perihal penegasan tidak berlakunya izin usaha perkebunan.
Sementara areal izin lokasi Penggugat yang telah lebih dulu ada sebelumnya yakni sejak tahun 2006, dimana Penggugat telah menguasai, mengusahai dan mempergunakan lahan tersebut sesuai dengan perizinan yang ada atas lahan seluas + 12.000 Ha. yang telah ditanami Kelapa Sawit seluas + 700 Ha.
Penerbitan berbagai keputusan yang mengamputasi usaha para pengusaha perkebunan, termasuk Penggugat, dinilai tidak demokratis karena diberlakukan secara sepihak tanpa terbuka ruang diskusi. Adapun yang menjadi pokok-pokok argumentasi Penggugat:
- Bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA dimana untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak harus dilakukan pendaftaran tanah yang meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan pemberian sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat;
- Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, telah mengatur bahwa izin lokasi tanah diberikan berdasarkan pertimbangan hak dan penguasaan tanah serta dilakukan rapat koordinasi antar instansi terkait yang disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah di lokasi Pemohon;
- Penggugat selaku pihak yang berkepentingan sebagai pemegang izin lokasi, dimana Penggugat membantah bahwa areal Izin Lokasi milik Penggugat berada dalam kawasan hutan, karena areal izin lokasi tersebut telah ditanami tanaman kelapa sawit, disamping tanah tersebut bukan merupakan kawasan hutan karena sudah ada hak atas tanah diatasnya berupa sertifikat HGU sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan secara tegas: “Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah”—sehingga secara a contratio, atas tanah yang terbit hak atas tanah berupa SHBU, maka objek tanah hak bukanlah kawasan hutan;
- Pengertian mengenai kawasan hutan, sebagai kepastian hukum atas kawasan hutan (in casu Pasal 14 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) telah diberikan tafsiran oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, khususnya dalam pertimbangan hukumnya halaman 158 menyatakan:
“... , tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak hanya dilakukan melalui penunjukan;
“… , Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo (in casu Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) menentukan secara tegas adanya tahap-tahap dalam proses pengukuhan suatu kawasan hutan, Pasal 15 ayat (1) undang-undang a quo menentukan, ‘pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
a. penunjukan kawasan hutan;
b. penataan batas kawasan hutan;
c. pemetaan kawasan hutan;
d. penetapan kawasan hutan, … .”
Tergugat melalui objek sengketa dinilai telah menciptakan tidak ada kepastian hukum bagi Penggugat selaku investor yang mengeluarkan dana cukup besar dalam menguasai, mengusahai dan mempergunakan lahan seluas + 12.000 Ha, sehingga seluruh investasi tersebut menjadi mubazir akibat ketidakpastian hukum untuk membuka usaha di Indonesia.
Terhadap gugatan Pengusaha, yang kemudian menjadi amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 15/G/2014/PTUN.PLK., tanggal 17 Desember 2014, sebagai berikut:
MENGADILI:
“Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard).”
Dalam tingkat banding, yang menjadi amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 53/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 13 April 2015, sebagai berikut:
MENGADILI:
- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 15/G/2014/PTUN.PLK tanggal 17 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut.”
Dalam tingkat kasasi, amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 373 K/TUN/2015, tanggal 03 September 2015, adalah sebagai berikut:
MENGADILI :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. FAJAR MAS INDAH PLANTATIONS tersebut.”
Pengusaha mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
“Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa surat bukti baru (novum) PK-1 sampai dengan PK-47 tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas keputusan tata usaha negara objek sengketa, dengan pertimbangan karena izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT Fajar Mas Indah Plantations (Penggugat) sudah berakhir tanggal 10 Oktober 2010, sedangkan surat-surat bukti baru tersebut tidak ada bukti tentang perpanjangan izin; [Note SHIETRA & PARTNERS: Isu utama dalam sengketa ini, ialah Pemda menolak memperpanjang izin pihak pengusaha.]
- Bahwa dalam putusan Judex Juris juga tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Bahwa oleh karena perpanjangan izin lokasi perkebunan atas nama PT. Fajar Mas Indah Plantations (Penggugat) Nomor: 343/BPN/2009, tanggal 10 Oktober 2009 (bukti P-13=T-9) berakhir pada tanggal 10 Oktober 2010, maka Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan, sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, dengan demikian putusan Judex Juris dan Judex Facti yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sudah tepat;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Fajar Mas Indah Plantations tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. FAJAR MAS INDAH PLANTATIONS tersebut.”
...
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan