Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Sengketa Konsumen Vs. Sengketa Kontraktual, Terkait BPSK

ARTIKEL HUKUM
Bukankah nasabah debitor pada berbagai lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, bukankah adalah konsumen?  Dalam praktik pada lembaga peradilan, Mahkamah Agung RI telah membuat berbagai yurisprudensi, yang pada pokoknya konsisten terhadap preseden bahwasannya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang mengadili sengketa pembiayaan ataupun kredit, dengan paradigma bahwa nasabah debitor bukanlah konsumen.
Kita tidak dapat berasumsi bahwa hukum telah lengkap dan telah sempurna. Ilmu ilmiah memiliki karakter tentatif, yakni perlu telaah ulang, redefinisi, re-evaluasi, dan penyempurnaan. Sesuatu yang dahulu dinilai sebagai “obat”, sewaktu-waktu dapat diproklamir sebagai “racun”. Dahulu dibolehkan, kini dilarang. Dunia praktik medis dan kimia dapat bergerak seperti bandul pendulum yang bergerak 180 derajat. Tidak terkecuali, ilmu hukum.
Dalam kesempatan kali ini, penulis akan membuat re-evaluasi terhadap paradigma praktik peradilan. Secara hakekatnya, yang disebut “hubungan kontraktual (murni)” ialah hubungan saling bersepakat, untuk saling mengikatkan diri, atas syarat dan ketentuan perikatan yang saling disepakati secara bersama-sama antar para pihak yang mengikat diri dalam kontrak / perjanjian.
Sementara, yang disebut dengan “konsumen”, ialah perikatan yang bersifat quasi kontraktual—alias bukan hubungan kontraktual murni, namun penundukan diri. Contoh, seseorang mengunjungi minimarket, dan hanya dapat memilih untuk take it or leave it. Tiada tawar-menawar syarat jual-beli, tiada tawar-menawar siapa yang mengantar barang, mengenai garansi, mengenai harga, mengenai cara pembayaran, dsb. Semua sudah ditentukan sepihak oleh penyelenggara minimarket.
Melihat pada kedua disparitas antara “Perikatan Kontraktual” dan “Konsumen”, kita sudah dapat menarik inferensi sederhana, bahwa sifat hubungan kontraktual lebih setara kedudukan antara satu pihak dengan pihak lain yang saling mengikatkan diri. Syarat dan ketentuan disusun berdasarkan aspirasi bersama, kesepakatan bersama, negosiasi bersama, proporsional hak dan kewajiban yang setara satu sama lain. Adanya keseimbangan daya tawar dan kedudukan, itulah kata kuncinya.
Sementara karakter “konsumen”, adalah sebaliknya, selalu terdapat fakta sosial adanya ketimpangan derajat kedudukan salah satu pihak dalam suatu hubungan transaksi jual-beli, sebagai contoh, tidak pernah terdapat negosiasi syarat dan ketentuan hubungan—bahkan tidak satu pasal pun, namun sepenuhnya kontrak baku—sehingga oleh karena itulah, negara tampil lewat regulasi Hukum Perlindungan Konsumen yang berlaku secara umum (erga omnes).
Sampai pada pembahasan paling hakiki diatas, kita sudah dapat melihat adanya pola berpikir yang perlu dibenahi dalam revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimasa mendatang yang belum menegaskan ciri utama karakter “Konsumen” ialah terdapatnya unsur utama berupa ketimpangan derajat kedudukan para pihak yang saling melakukan perbuatan hukum.
Konsumen, pada dasarnya tidak dapat menentukan suatu substansi perikatan, namun hanya dapat tunduk dengan karakter paling utama berupa adagium niaga: “Take it, or leave it.” Sementara dalam Perikatan Kontraktual murni, yang ada ialah “hukum simbiosis mutualisme”, dimana kerja sama untuk suatu hubungan bertimbal-balik yang saling setara dan proporsional—bukan “take it or leave it”, namun “going together simultaneously”.
Dalam praktik hubungan antara nasabah debitor dan kalangan perbankan, tidak pernah terdapat negosiasi (dalam arti yang sesungguhnya), namun yang ada ialah “penundukkan” terhadap syarat dan ketentuan sepihak kalangan perbankan, berbagai form dan perikatan baku, rate bunga yang baku, besaran denda yang baku, dan semua berjalan secara mekanistis. Tiada daya tawar, tiada konsensus (dalam arti murni), tiada ‘jabat-tangan’—yang terjadi ialah konstruksi hukum bernama “Penundukkan Diri” yang dilandasi asas “take it or leave it”.
Sementara itu yang menjadi ilustrasi Perikatan Kontraktual yang murni, sebagaimana dapat kita lihat pada kontrak semacam joint venture agreement, dimana syarat dan ketentuan dalam perikatan ditentukan sepenuhnya oleh para pihak yang saling bekerja sama, besaran bagi hasil, tata cara melibatkan diri, pemilihan forum penyelesaian sengketa, jenis-jenis kebolehan, larangan, dan perintah, seluruhnya dirundingkan, didiskusikan, dan disepakati bersama dalam sebentuk “Jabat-Tangan”—karena memang posisi derajat para pihak adalah saling setara yang bukan dilandasi hubungan “take it or leave it”.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen. Sementara yang menjadi tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana berpayung hukum pendiriannya oleh UU Perlindungan Konsumen, meliputi pengawasan dan penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara melalui Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi, namun yang menjadi kendala ialah bagaimana selama ini praktik peradilan memberi makna pada definisi “Sengketa Konsumen”? Siapa sajakah yang dapat dikategorikan sebagai “Konsumen”?
Terlepas dari falsafah demikian, hingga saat ini belum terdapat de-regulasi yang mencoba melakukan re-definisi, sebagaimana tercermin lewat putusan Mahkamah Agung RI sengketa perselisihan konsumen register Nomor 1088 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 16 Januari 2017, perkara antara:
- AHMAD RIFAI HARAHAP, sebagai Pemohon Kasasi semula Termohon Keberatan; melawan
- PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG PADANG SIDIMPUAN, selaku Termohon Kasasi semula Pemohon Keberatan.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam putusannya Nomor 583/Arbitrase/BPSK/BB/XII/2015, tanggal 13 Mei 2016 telah menjatuhkan vonis sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/fotocopy Perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan, yaitu berupa: ... Adalah perbuatan melawan hukum.”
Terhadap keberatan pihak Perbankan, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus/2016/PN.Psp., tanggal 30 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 583/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 13 Mei 2016.”
Pihak debitor mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena benar sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 1 angka (2) dan angka (8) Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah memeriksa dan memutus sengketa konsumen.
“Bahwa sesuai fakta persidangan Termohon Keberatan adalah Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, dan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sehingga Termohon Keberatan bukan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (2), dan sengketa a quo adalah sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8). Bahwa karena itu sudah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AHMAD RIFAI HARAHAP tersebut.”
Senada dengan itu, dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1050 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 16 Januari 2017, perkara antara HERINA YULIS Vs. PT. BANK MESTIKA DHARMA, TBK., Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membuat pertimbangan hukum serupa, yakni:
“Putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Kisaran (yang membatalkan putusan BPSK) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena benar pokok perkara a quo adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kredit antara suami Termohon dengan persetujuan Termohon sebagai istri dengan Pemohon Keberatan, dimana terbukti bahwa Termohon tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran bulanan sebagaimana disepakati sehingga pokok perkara a quo adalah sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) dan angka (8) SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, karena itu sudah benar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.”
Satu hal yang dapat SHIETRA & PARTNERS berikan apresiasi dari praktik Mahkamah Agung RI terkait karakter perkara sejenis diatas, ialah konsistensi putusan satu dengan putusan para Hakim Agung selanjutnya, sehingga taat asas preseden serta menciptakan hanya satu buah yurisprudensi tunggal, yang menawarkan kepastian hukum bagi para pihak untuk seketika menempuh jalur litigasi di Pengadilan Negeri / peradilan umum alih-alih menempuh penyelesaian di BPSK—yang (dapat dipastikan) hanya akan berujung dibatalkannya oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.
Daya prediktabilitas yang ditawarkan oleh Mahkamah Agung patut diapresiasi, sehingga para pencari keadilan tidak lagi perlu melakukan “coba-coba” ataupun upaya “try and faillure” yang tidak efesien juga tidak efektif, sehingga dengan tingkat paling minimum dari daya prediktabilitas yang ditawarkan oleh pendirian Mahkamah Agung lewat presedennya yang mengikat tersebut, para pencari keadilan terkait sengketa nasabah debitor terhadap perbankan, tidak lagi perlu membuat harapan semu, waktu, serta energi untuk bersengketa di hadapan BPSK—namun menempuh penyelesaian di Pengadilan Umum.
Yang baru dapat disebut sebagai “bencana hukum” ialah, bila antar putusan Mahkamah Agung saling tidak konsisten yang menciptakan dua yurisprudensi yang saling bertolak-belakang satu sama lain, sehingga para pencari keadilan tidak mampu memprediksi, namun hanya mampu memasrahkan nasib pada upaya “meraba-raba” dan “mencoba-coba” akan “selera” hakim pemutus.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan